Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berkelanjutan

Dirinya menegaskan, pembangunan di Muara Enim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha.

Kehadiran masyarakat, diwakili oleh tokoh-tokoh berpengaruh.

BACA JUGA: Warga Minta Solusi untuk Buka Lahan dan Perbaikan Jalan 

"Acara ini menjadi bukti komitmen mereka dalam menyumbangkan ide, masukan, dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Muara Enim yang dicintai," lanjutnya.

Sementara itu, peran dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan sangat dihargai.

Para wakil dunia usaha yang hadir di acara ini menegaskan komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang akan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar lokasi perusahaan.

BACA JUGA:Bawaslu dan Satpol PP OKI Tertibkan Puluhan APS Parpol dan Caleg yang Langgar Aturan

"Semua pihak berharap bahwa usaha yang dilakukan dalam acara ini akan memberikan kontribusi penting dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di masa depan. RPJPD Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 diharapkan dapat secara strategis menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan," paparnya.

Dirinya berharap tim ahli dapat memberikan pemikiran dan analisis yang relevan guna pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Muara Enim dalam 20 tahun ke depan. 

Sementara itu, Bidang Tata Lingkungan Kabupaten Muara Enim Doni Andrian, menyampai pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Dikatakannya, laporan pelaksanaan tahapan penyusuanan kajian ruang lingkup strategis, merupakan kegiatan jangka panjang daerah kabupaten Muara Enim tahun 2025-2045 setelah sebelumnya kita melaksanakan fokus diskusi (MPD) pada tanggal 20-25 September 2023.

"Tujuan konsultasi publik yang pertama membahas hasil kajian pembangunan berkelanjutan yang mencakup kondusi umum daerah termasuk urutan strategis dan pembagian peran antara pemerinta daerah selalu usaha akademisi dan pihak lainnya dalam pembangunan daerah," jelasnya. ***