Gubernur Herman Deru Dampingi Menteri ATR Serahkan Sertifikat Puslatpur

Reporter: Ardie |

Editor: Maryati |

Kamis , 13 Mar 2025 - 19:17

Gubernur Herman Deru mendampingi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan sertifikat puslatpur Martapura OKU Timur, Rabu 12 Maret 2025. -Foto : Ardie-

"Latihan militer internasional yang digelar di Puslatpur ini bukan hanya meningkatkan kemampuan militer kita, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha, mulai dari penyewaan rumah, warung makan, hingga jasa transportasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Herman Deru meminta agar latihan antar negara tetap dilakukan di Puslatpur Martapura karena keberadaannya sangat mendukung perputaran ekonomi lokal.

Selain itu, kehadiran latihan militer berskala internasional juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar yang menjadikannya sebagai wisata edukasi.

"Saya berharap latihan militer yang melibatkan negara-negara sahabat tetap dilakukan di sini. Ini sangat penting, tidak hanya bagi TNI, tetapi juga bagi masyarakat. Selain menopang perekonomian, kehadiran latihan militer juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran penting pertahanan negara," tambahnya.

Penyerahan sertifikat ini juga memberikan kepastian hukum bagi lahan Puslatpur.

Herman Deru berharap agar total 42.000 hektare lahan yang digunakan untuk latihan tempur ini tetap terjaga batas wilayahnya, terutama yang sekitar 8.000 hingga 9.000 hektare berada di Kabupaten OKU Timur.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima tugas dari Presiden RI untuk menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara menyeluruh, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.

Terdapat sekitar 649 titik aset TNI yang harus diselesaikan karena beberapa di antaranya telah dialihfungsikan, diserobot oleh pihak swasta, atau masih diduduki oleh masyarakat.

"Setelah tiga bulan bekerja, kami telah berhasil menyelesaikan 92 titik aset. Ini merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh aset milik negara tetap terjaga dan tidak berpindah tangan ke pihak yang tidak berwenang," ujar Nusron Wahid.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas ini, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat.

gubernur herman deru dampingi menteri atr serahkan sertifikat puslatpur                            koranpalpos.com - gubernur sumatera selatan (sumsel)  h. herman deru  mendampingi menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn) nusron wahid dalam kunjungan kerjanya ke sumatera selatan untuk melaksanakan penyerahan sertifikat pusat latihan tempur (puslatpur) tni ad.
acara ini berlangsung di puslatpur martapura, kabupaten ogan komering ulu (oku) timur pada rabu (12/3/2025) siang.
dalam sambutannya, gubernur herman deru mengungkapkan bahwa kedatangan menteri atr/bpn ke oku timur menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi warga sumsel, khususnya masyarakat yang berada di wilayah oku raya, yang meliputi kabupaten oku, kabupaten oku timur, dan kabupaten oku selatan.
pasalnya, lahan puslatpur ini terletak di ketiga kabupaten tersebut.
baca juga:perumda tirta raja menanggapi demo terkait kenaikan tarif air minum di oku
baca juga:tiga kapolres di wilayah mlm masuk daftar rotasi : ini jabatan baru dan pengganti mereka ! 
meskipun puslatpur berfungsi sebagai lokasi latihan militer, herman deru menegaskan bahwa keberadaannya telah terjalin dengan harmonis dengan masyarakat setempat.
ia menyatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai bupati oku timur selama 10 tahun, hubungan antara puslatpur dan masyarakat sekitar selalu berjalan baik tanpa adanya konflik.
"dalam kapasitas saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan antara pemerintah daerah dan puslatpur selalu terjalin dengan baik. tidak pernah ada konflik yang timbul dari keberadaan fasilitas latihan tempur ini," jelasnya.
lebih lanjut, herman deru mengungkapkan bahwa ketika ia menjabat sebagai gubernur sumsel pada periode 2018-2023, dirinya juga pernah mengalokasikan dana sebesar rp21 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas di sekitar kompleks puslatpur.
baca juga:siswi sdn 1 sukaraja oki tenggelam di sungai komering : tim sar lakukan pencarian
baca juga:rawa-rawa di batu ampar oki terdeksi ada serpihan emas : warga berbondong-bondong mendulang
di hadapan menteri atr/bpn dan kepala staf angkatan darat (kasad) jenderal tni maruli simanjuntak, gubernur herman deru menekankan bahwa masyarakat sekitar ikut merasa gembira dengan penyerahan sertifikat tersebut.
sebab, puslatpur ini kerap dijadikan lokasi latihan tempur berskala internasional yang selalu dinantikan oleh warga sekitar.
"latihan militer internasional yang digelar di puslatpur ini bukan hanya meningkatkan kemampuan militer kita, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha, mulai dari penyewaan rumah, warung makan, hingga jasa transportasi," jelasnya.
lebih lanjut, gubernur herman deru meminta agar latihan antar negara tetap dilakukan di puslatpur martapura karena keberadaannya sangat mendukung perputaran ekonomi lokal.
baca juga:wabup sumarni minta jangan persulit klaim santunan kematian 
baca juga:5 fly over di muaraenim ditargetkan rampung 2027
selain itu, kehadiran latihan militer berskala internasional juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar yang menjadikannya sebagai wisata edukasi.
"saya berharap latihan militer yang melibatkan negara-negara sahabat tetap dilakukan di sini. ini sangat penting, tidak hanya bagi tni, tetapi juga bagi masyarakat. selain menopang perekonomian, kehadiran latihan militer juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran penting pertahanan negara," tambahnya.
penyerahan sertifikat ini juga memberikan kepastian hukum bagi lahan puslatpur.
herman deru berharap agar total 42.000 hektare lahan yang digunakan untuk latihan tempur ini tetap terjaga batas wilayahnya, terutama yang sekitar 8.000 hingga 9.000 hektare berada di kabupaten oku timur.
baca juga:wabup sumarni minta jangan persulit klaim santunan kematian 
baca juga:5 fly over di muaraenim ditargetkan rampung 2027
sementara itu, menteri atr/kepala bpn nusron wahid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima tugas dari presiden ri untuk menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset tni secara menyeluruh, baik tni ad, tni al, maupun tni au.
terdapat sekitar 649 titik aset tni yang harus diselesaikan karena beberapa di antaranya telah dialihfungsikan, diserobot oleh pihak swasta, atau masih diduduki oleh masyarakat.
"setelah tiga bulan bekerja, kami telah berhasil menyelesaikan 92 titik aset. ini merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh aset milik negara tetap terjaga dan tidak berpindah tangan ke pihak yang tidak berwenang," ujar nusron wahid.
lebih lanjut, menteri atr/bpn menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas ini, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat.
baca juga:penerimaan asn bawa angin segar bagi umkm batik muara enim
baca juga:antisipasi longsor : ini yang dilakukan bpbd ogan ilir !
hal ini terutama berlaku bagi masyarakat yang sudah terlanjur menempati lahan milik tni dalam kurun waktu puluhan tahun.
"kami tidak ingin menciptakan konflik dengan masyarakat. oleh karena itu, kami terus mencari jalan tengah agar masyarakat tidak kehilangan tempat tinggal, tetapi aset negara juga tetap terlindungi. salah satu solusi yang kami tempuh adalah menerbitkan hak pengelolaan lahan (hpl) yang merupakan hak tertinggi dalam kepemilikan tanah dibandingkan sertifikat hak milik (shm) maupun hak guna bangunan (hgb)," jelasnya.
menteri nusron juga menyebutkan bahwa jika ada masyarakat yang terlanjur menempati lahan tersebut, maka mereka bisa diberikan opsi hak guna usaha (hgu) atau hak pakai dengan persetujuan tni. langkah ini diambil untuk menghindari konflik lahan yang berkepanjangan.
di tempat yang sama, kepala staf tni angkatan darat (kasad) jenderal tni maruli simanjuntak, m.sc. menyampaikan rasa syukur atas keterlibatan langsung menteri atr/bpn dalam penyelesaian persoalan aset tanah milik tni, termasuk puslatpur martapura.
"kami di tni ad akan terus berjuang mempertahankan aset-aset yang merupakan milik negara. dalam beberapa kasus, kami menemukan bahwa ada kelompok tertentu yang mencoba menguasai lahan ini secara ilegal. kami akan menindak tegas praktik-praktik semacam ini," tegasnya.
kasad maruli simanjuntak juga menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. salah satu caranya adalah dengan mengembangkan program-program yang bersifat produktif dan berpihak kepada masyarakat.
acara penyerahan sertifikat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, seperti anggota dpd ri ratu tenny leriva herman deru, anggota dprd sumsel alfrenzi panggarbesi, bupati oku timur ir. lanosin, bupati oku teddy meilwansyah, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat.
dengan adanya kepastian hukum terkait lahan puslatpur martapura, diharapkan fasilitas ini dapat semakin berkembang sebagai pusat latihan tempur yang berkualitas. selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, tni, dan masyarakat pun diharapkan dapat semakin erat sehingga keberadaan puslatpur dapat terus memberikan manfaat bagi semua pihak.
pemerintah provinsi sumatera selatan bersama kementerian atr/bpn dan tni ad akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan terkait aset-aset milik negara dengan pendekatan yang adil dan berkeadilan. dengan demikian, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat dapat berjalan seiring tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.