Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah: Wali Kota Lubuklinggau Dukung PKS OP4D

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 12 Mar 2025 - 17:43

Walikota Lubuklinggau turut serta tandatangani PKS OP4D secara secara virtual, di Command Center Pemkot Lubuklinggau. Foto : Diskominfo--

KORANPALPOS.COM – Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuklinggau, Rabu (12/3).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 367 dari 546 pemerintah daerah telah bergabung dalam PKS OP4D.

Kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk sektor tertentu.

"PKS OP4D bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemungutan pajak melalui pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar Suryo.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, turut menegaskan pentingnya implementasi kebijakan fiskal dalam memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari transfer ke daerah, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hingga penyelesaian fiskal nasional.

"Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan sangat diperlukan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, mengingat ketergantungan APBD terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi prioritas agar belanja pembangunan lebih berkualitas," jelas Luky.

Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

Ia berharap PKS OP4D dapat menjadi solusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

optimalisasi pajak pusat dan daerah: wali kota lubuklinggau dukung pks op4d                            koranpalpos.com – wali kota lubuklinggau, h. rachmat hidayat (yoppy karim), turut serta dalam penandatanganan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah (pks op4d) yang dilakukan antara direktorat jenderal pajak (djp), direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk), dan pemerintah daerah (pemda). 
acara ini berlangsung secara daring melalui zoom meeting di command center pemkot lubuklinggau, rabu (12/3).
dalam sambutannya, direktur jenderal pajak, suryo utomo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 367 dari 546 pemerintah daerah telah bergabung dalam pks op4d. 
kolaborasi ini berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (ppn), hingga pajak bumi dan bangunan (pbb) untuk sektor tertentu.
baca juga:infrastruktur baru! jembatan air lais & trans sp tanah abang diresmikan gubernur sumsel
baca juga:penting! herman deru minta masyarakat jaga jalan & jembatan yang dibangun pemerintah!
"pks op4d bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemungutan pajak melalui pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar suryo.
direktur jenderal perimbangan keuangan, luky alfirman, turut menegaskan pentingnya implementasi kebijakan fiskal dalam memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
menurutnya, berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari transfer ke daerah, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hingga penyelesaian fiskal nasional.
"pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan sangat diperlukan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. kemandirian fiskal daerah menjadi kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, mengingat ketergantungan apbd terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. oleh karena itu, peningkatan pad menjadi prioritas agar belanja pembangunan lebih berkualitas," jelas luky.
baca juga:hd jaga infrastruktur yang dibangun pemerintah 
baca juga:h. toha tinjau lokasi banjir di sanga desa : berikut data desa terdampak banjir !
wali kota lubuklinggau, h. rachmat hidayat, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.
ia berharap pks op4d dapat menjadi solusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu mengelola potensi pajaknya secara lebih efektif, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lebih optimal.