Walikota Dorong OPD Lakukan Efesiensi Anggaran, DPRD Dukung Dengan Syarat

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 05 Mar 2025 - 18:58

Suasana Rapat Paripurna pertama yang dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau.-Foto : Maryati-

Sebelum Yoppy Karim atau Yoppy sapaan akrab Walikota, menegaskan bahwa efesiensi tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan infraktuktur dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebaliknya tujuan efesiensi ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Lubuklinggau.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, harus legowo tidak bisa lagi seenaknya menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, apalagi jalan-jalan keluar kota yang dikemas dengan dinas luar atau perjalanan dinas.

Pasalnya, Walikota Lubuklinggau berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran di seluruh OPD.

Rencana evakuasi anggaran ini disampaikan langsung oleh Walikota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), didampingi Wakil Walikota, H Rustam Effendi, saat kembali ke Bumi Sebiduk Semare, usai mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang, Sabtu 1 Maret 2025.

Menurut Yoppy, evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam kebijakan tersebut, beberapa pos anggaran di OPD bakal mengalami pemangkasan, terutama yang dianggap tidak terlalu mendesak atau dapat dioptimalkan.

Beberapa anggaran yang kemungkinan besar akan dipangkas antara lain:

Perjalanan dinas, untuk mengurangi beban belanja pegawai dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi antar instansi.

Belanja alat tulis kantor (ATK), dengan mendorong digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan kertas dan perlengkapan lain yang kurang esensial.

Kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, yang akan diarahkan agar lebih efisien dan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada.

walikota dorong opd lakukan efesiensi anggaran, dprd dukung dengan syarat                             koranpalpos.com – wacana walikota lubuklinggau, h rachmat hidayat (yoppy karim), melakukan pemangkasan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (opd) sebagai langkah efisiensi sesuai dengan instruksi presiden (inpres) no. 1 tahun 2025, mendapat respon positif dari gedung dewan. 
beberapa anggota dewan menyatakan dukungannya, namun dengan catatan  pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
seperti diungkapkan anggota hambali lukman, anggota dprd dari partai partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) yang menyatakan  dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang akan dilakukan pemerintah kota (pemkot lubuklinggau). 
namun dukungan tersebut diberikan dengan syarat  bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. 
baca juga:wagub sumsel cik ujang groundbreaking pembangunan rumah subsidi layak huni bagi pegawai dan polri
baca juga:bupati muchendi ajak gaspol bangun oki tekankan persatuan dan kebersamaan 
"sebagai wakil rakyat, saya setuju dengan efisiensi anggaran, tetapi dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik " ujarnya disela-sela menunggu dimulainya rapat paripurna pada senin, 3 maret 2025. 
saat ditanya mengenai dampak efisiensi terhadap kinerja dprd sendiri, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat, hambali memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terganggu. 
"kita mendukung efisiensi anggaran, tetapi program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat seharusnya tidak masuk dalam daftar efisiensi. justru, alokasi untuk sektor peningkatan pelayanan publik  perlu ditambah," tegas hambali.
senada dikatakan bambang rubianto, anggota dprd lubuklinggau dari partai keadilan sejahtera (pks), juga menyampaikan dukungannya.
baca juga:pemkab muba perkuat dukungan untuk percepatan tol trans sumatera
baca juga:efisiensi, bupati oki alihkan anggaran mobil dinas untuk kepentingan prioritas
"selama efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat, kami mendukung sepenuhnya langkah ini," katanya.
evaluasi anggaran opd ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan kota lubuklinggau, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
sebelum yoppy karim atau yoppy sapaan akrab walikota, menegaskan bahwa efesiensi tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan infraktuktur dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
sebaliknya tujuan efesiensi ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di kota lubuklinggau. 
baca juga:bupati dan wabup ajak dprd bersinergi wujudkan muara enim membara
baca juga:bpbd oku patroli di daerah terdampak banjir
seperti yang diberitakan sebelumnya, seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota lubuklinggau, harus legowo tidak bisa lagi seenaknya menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, apalagi jalan-jalan keluar kota yang dikemas dengan dinas luar atau perjalanan dinas. 
pasalnya, walikota lubuklinggau berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran di seluruh opd.
rencana evakuasi anggaran ini disampaikan langsung oleh walikota lubuklinggau, h rachmat hidayat (yoppy karim), didampingi wakil walikota, h rustam effendi, saat kembali ke bumi sebiduk semare, usai mengikuti retret kepala daerah di magelang, sabtu 1 maret 2025.
menurut yoppy, evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) no.1 tahun 2025  yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.
baca juga:lakukan evaluasi kinerja : cak arlan ancam copot kepala opd !
baca juga:belum ada kesepakatan : pt kai gusur bangunan warga !
dalam kebijakan tersebut, beberapa pos anggaran di opd bakal mengalami pemangkasan, terutama yang dianggap tidak terlalu mendesak atau dapat dioptimalkan. 
beberapa anggaran yang kemungkinan besar akan dipangkas antara lain:
perjalanan dinas, untuk mengurangi beban belanja pegawai dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi antar instansi.
belanja alat tulis kantor (atk), dengan mendorong digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan kertas dan perlengkapan lain yang kurang esensial.
kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, yang akan diarahkan agar lebih efisien dan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada.
"ada beberapa pos anggaran yang nantinya akan kita lakukan efesiensi, diantaranya perjalanan dinas, belanja atk, kegiatan yang sifatnya seremoni dan lain-lain," ungkap yoppy.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan