Kasasi Ditolak : KPK Segera Eksekusi Syahrul Yasin Limpo !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 03 Mar 2025 - 11:21

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024)-FOTO : ANTARA-

Keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya.

Uang yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL, seperti biaya perjalanan, barang-barang mewah, hingga renovasi rumah.

Dalam dakwaan, SYL diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan dengan total nilai Rp44,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebutkan bahwa pemerasan dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan dana dari sejumlah pejabat Kementerian Pertanian.

Perkara ini telah melewati beberapa tingkatan peradilan.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Serta uang pengganti sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar ditambah 30.000 dolar AS.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44,27 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

SYL kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan tersebut ditolak.

Majelis kasasi yang terdiri atas Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis, serta dua anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, memutuskan menolak kasasi dengan perbaikan redaksi terkait pembebanan uang pengganti.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara,” demikian bunyi amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi MA RI.

kasasi ditolak : kpk segera eksekusi syahrul yasin limpo !                             koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) segera mengeksekusi mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl).
eksekusi dilakukan setelah mahkamah agung (ma) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan kementerian pertanian pada tahun 2020–2023.
juru bicara kpk tessa mahardhika mengatakan putusan tersebut menegaskan bahwa kasus ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga eksekusi terhadap syl akan segera dilakukan.
baca juga:kpk tahan sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto
baca juga:perintahkan tindak tegas koruptor : instruksi presiden prabowo ke kejagung hingga kpk 
kpk memastikan bahwa hukuman badan dan pembayaran uang pengganti akan dijalankan sesuai dengan amar putusan majelis hakim.
“dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya,'' ujar tessa.
kpk mengapresiasi amar putusan majelis hakim pada kasasi tersebut yang dianggap sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi di indonesia.
baca juga:kpk sita rp59,49 miliar dari rumah japto dan ahmad ali : kasus gratifikasi bupati kutai kartanegara !
baca juga:kpk geledah rumah ketua pemuda pancasila japto soerjosoemarno, 11 mobil disita : ini kasusnya !
tessa menambahkan bahwa kpk juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif.
kasus yang menjerat syl bermula dari pemerasan yang dilakukan saat menjabat sebagai menteri pertanian periode 2020–2023.
pemerasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sekretaris jenderal kementerian pertanian periode 2021–2023 kasdi subagyono dan direktur alat dan mesin pertanian kementerian pertanian pada tahun 2023 muhammad hatta.
baca juga:kpk gali tuntas dugaan korupsi dana csr bank indonesia : ini fakta terbaru !
baca juga:nasdem hormati pemanggilan kpk terkait dugaan korupsi csr bi
keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon i dan jajarannya.
uang yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga syl, seperti biaya perjalanan, barang-barang mewah, hingga renovasi rumah.
dalam dakwaan, syl diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan dengan total nilai rp44,5 miliar.
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
jaksa penuntut umum (jpu) kpk menyebutkan bahwa pemerasan dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan dana dari sejumlah pejabat kementerian pertanian.
perkara ini telah melewati beberapa tingkatan peradilan.
pada tingkat pertama, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di pengadilan negeri jakarta pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
serta uang pengganti sebesar rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar as subsider 2 tahun penjara.
putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jpu kpk yang meminta pidana penjara 12 tahun, denda rp500 juta subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar rp44,27 miliar ditambah 30.000 dolar as.
di tingkat banding, pengadilan tinggi jakarta memperberat hukuman syl menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti rp44,27 miliar ditambah 30.000 dolar as subsider 5 tahun penjara.
syl kemudian mengajukan kasasi ke mahkamah agung, namun permohonan tersebut ditolak.
majelis kasasi yang terdiri atas hakim agung yohanes priyana selaku ketua majelis, serta dua anggota arizon mega jaya dan noor edi yono, memutuskan menolak kasasi dengan perbaikan redaksi terkait pembebanan uang pengganti.
“menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar amerika serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara,” demikian bunyi amar putusan kasasi nomor 1081 k/pid.sus/2025 yang dikutip dari laman resmi ma ri.
tessa menegaskan bahwa kpk berharap putusan ini memberikan efek jera bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
selain hukuman badan, pembayaran uang pengganti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi.
“selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery,” ujar tessa.
ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam lingkup kementerian dan lembaga pemerintahan.
kpk juga menyoroti bahwa pemerasan dalam jabatan merupakan salah satu fokus pencegahan korupsi di area manajemen aparatur sipil negara (asn).
praktik ini menjadi tantangan besar dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan transparan.
“modus pemerasan dalam jabatan menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan kpk pada area manajemen asn. kpk berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali,” tambah tessa.
ke depan, kpk akan terus melakukan sosialisasi dan penguatan regulasi untuk mencegah terjadinya praktik pemerasan di lingkungan pemerintahan.
kpk juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal pengaduan yang tersedia.
dengan ditolaknya kasasi syl oleh mahkamah agung, kpk memastikan bahwa proses eksekusi akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
kpk berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk terus memperkuat integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.