PJ Wako Prabumulih Layangkan Surat ke Kemenpan

PRABUMULIH - Protes dari 17 petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Prabumulih terkait hasil pengumuman seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional (JF) khusus Damkar tahun 2023, telah mencuri perhatian banyak kalangan.

Respons atas protes ini tidak hanya datang dari wakil rakyat, namun juga menyita perhatian Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, yang angkat bicara secara tegas.

Protes dari petugas Damkar menjadi perhatian publik karena keberhasilan mereka dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) pada musim kemarau lalu.

Dalam pengumuman seleksi PPPK, terdapat ketidakpuasan dari 17 petugas Damkar yang merasa hak mereka tidak terpenuhi. Hal ini mendorong PJ Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, untuk mengambil sikap tegas demi memperjuangkan nasib para petugas Damkar tersebut.

BACA JUGA:Patah Tulang, Sirih Cina Bisa Bantu Mempercepat Pemulihan Loh ! Begini Caranya

BACA JUGA:Agus Fatoni Ajak Seluruh Jajaran Pemkab Ogan Ilir Fokus Tuntaskan Program Prioritas

Pj Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, menyatakan akan memperjuangkan nasib belasan petugas damkar tersebut.

"Akan kita perjuangkan, kalau bukan kita (pemerintah kota) siapa yang akan mengurus nasib mereka in,” ungkap Elman, ketika dikonfirmasi melalui telpon, pada Senin 8 Januari 2024.

Menurut Elman, 17 petugas Damkar tersebut adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang telah lama mengabdi dan sudah terlatih serta memiliki sertifikasi yang menjadi salah satu syarat pendaftaran PPPK.

"Mereka ini pegawai lama dan susah payah setiap ada kejadian terutama pada musim kemarau kemarin mereka ini siang malam berjuang menanggulangi karhutlah, karena itu sudah menjadi tugas kita untuk memperjuangkan nasib mereka," jelasnya.

BACA JUGA:Agus Fatoni Lempar Pujian, Bupati Panca Pamer Perkantoran Vertikal dan Perpustakaan

BACA JUGA:Polisi Musi Rawas Kejar Pelaku Penembakan Warga Sumber Harta

Elman juga menjelaskan bahwa sebagai PJ Walikota, dirinya telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kita pertanyakan secara resmi dengan bersurat, kita bawa surat berikut datanya jadi bukan sekedar ngomong saja tapi ada data," tambahnya seraya mengatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah berangkat ke Kementerian membawa surat tersebut.