Bahas Alokasi Anggaran Desa untuk Ketahanan Pangan

KORANPALPOS.COM - Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Sumsel menggelar  rapat kerja daerah (Rakerda). Kegiatan tersebut terfokus membahas pengalokasian minimal 20 persen anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mendukung program pemerintah makan bergizi gratis. 

Hal itu merujuk pada peraturan menteri yakni (Permendes) yang terbaru yakni nomor 2 tahun 2025 yang menjelaskan soal ketahanan pangan. 

" Agenda Rakerda tahun ini berkomunikasi berkoordinasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang dikaitkan kembali dengan tugas pokok masing-masinh untuk ketahanan pangan dalam anggaran dana desa yang diamanahkan minimal 20 persen, "ucap Rahmad Noviar Kepala Dinas PMD Muara Enim usai membuka Rakerda Apdesi Sumsel yang diselenggarakan di Hotel Serasan Sekundang Muara Enim. 

Dalam penyampaiannya Rahmad Noviar menekankan dalam melaksanakan alokasi anggaran DD untuk ketahanan pangan tersebut dapat berupa penanaman padi dan jagung namun juga bisa menyesuaikan mata pencaharian masyarakat lokal yang ada di tiap masing-masing desa anggota Apdesi. 

BACA JUGA:Jadikan Palembang Kota Kelas dunia

BACA JUGA:Produksi Gas Elpiji Rumah Tangga Sebanyak 129 Ribu MT

"Kami pemerintah daerah sangat mendukung, dengan akan memberikan pembinaan agar pengalokasian dapat sesuai, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan efekti dan jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,"tandas Noviar. 

Terpisah, Ketua Apdesi Sumsel Mulyanto menyebut alokasi anggaran DD minimal 20 persen untuk ketahanan pangan ini guna pemerintah desa dapat mengambil peran dalam menjalankan program strategis nasional berupa makan bergizi gratis. 

"Bahwa dengan adanya ketahanan pangan di desa ini bisa terciptanya desa mandiri segala kebutuhan pangan itu ada di desa, " Ucapnya. 

Menurut Mulyanto sebelum ada Permendes terbaru tersebut, sebetulnya sejumlah anggota Apdesi Sumsel telah menjalankan program ketahanan pangan yang digerakkan melalui BUMDes masing-masing. 

"Sebagian desa dari anggota Apdesi Sumsel ini sebetulnya sudah ada yang menuju ke kemandirian desa,"sebutnya. 

BACA JUGA:Sumatera Selatan Siapkan 2.000 Kuota Mudik Gratis untuk Lebaran 2025

BACA JUGA:BSB Fokus Tingkatkan Layanan Mobile Banking

Menyambung itu, Bambanh Heriyanto Wakil Bendahara Umum DPP Apdesi yang turut hadir menjelaskan terkini pihaknya masih menunggu turunan dari Permendes nomor 2 tahun 2025 .