Efisiensi Anggaran Vs PHK

Meski Hasan Nasbi telah membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK akibat kebijakan efisiensi.

Sebab kata dia, bisa saja yang terjadi adalah ada karyawan yang kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang.

Namun apapun itu, situasi yang berkembang saat ini menggambarkan kontradiksi yang tajam. Di saat pemerintah menuntut efektivitas, justru kebijakan yang diambil berpotensi melemahkan kapasitas kerja di tingkat operasional.

Pengangkatan staf khusus menjadi contoh konkret. Secara administratif, kehadiran staf khusus sering kali dianggap sebagai kebutuhan fungsional bagi menteri dalam menjalankan tugasnya.

Namun, pada titik tertentu, penambahan staf ini harus dibuktikan tidak menjadi beban anggaran sehingga sebanding kontribusi yang diberikannya terhadap kinerja pemerintahan.

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762) menekankan pentingnya kehendak umum (volonté générale), kesetaraan, dan keadilan dalam pemerintahan yang baik.

Baginya, pemerintahan yang ideal adalah yang mewakili kehendak rakyat dan memastikan distribusi kekayaan serta kekuasaan yang adil.

Maka sebuah pemerintahan yang baik adalah yang tidak hanya efisien dalam mengelola sumber dayanya, tetapi juga adil dalam distribusinya.

Dalam konteks kebijakan fiskal, keadilan ini harus diterjemahkan ke dalam keputusan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan elite pengambil keputusan dan keberlanjutan sektor yang menjadi motor ekonomi.

Jika efisiensi anggaran diterapkan secara tidak proporsional, dengan memangkas anggaran di sektor yang justru menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka hasil akhirnya bukan efisiensi, melainkan stagnasi.

Dalam studi kebijakan publik, ada konsep yang dikenal sebagai Kaldor-Hicks Efficiency;  kebijakan bisa disebut efisien walaupun ada pihak yang dirugikan asalkan total manfaat yang dihasilkan lebih besar.

Kebijakan pengurangan anggaran yang berujung terhambatnya sektor produktif, sementara penambahan staf di tingkat elit masih berlangsung, jelas tidak memenuhi prinsip ini.

Terlebih manfaat yang dihasilkan dengan penambahan staf di tingkat elit belum dapat diukur dengan pasti.

Alih-alih menciptakan efisiensi, kebijakan seperti ini justru bisa menghambat produktivitas dan daya saing nasional.

Sebagai perbandingan, mari melihat bagaimana negara-negara lain menangani efisiensi birokrasi dan distribusi anggaran.