12 Kades se- Prabumulih Tandatangani MoU dengan Kejari

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Selasa , 11 Feb 2025 - 19:39

Kajari Prabumulih, Khristia Lutfiasandi memberikan keterangan kepada awak media. -Foto : Prabu Agustian-

12 kades se- prabumulih tandatangani mou dengan kejari                             koranpalpos.com - sebanyak 12 kepala desa (kades) se-kota prabumulih menandatangani nota kesepakatan kerjasama di bidang keperdataan dan tata usaha negara (datun) dengan kejaksaan negeri (kejari) prabumulih.
acara yang berlangsung di ruang rapat lantai i pemkot prabumulih, selasa, 11 februari 2025 ini dihadiri oleh penjabat walikota prabumulih, h elman st mm, dan inspektur daerah prabumulih, h indra bangsawan sh msi, kasi datun, erwina mea dimatnusa sh mh; kasi tindak pidana khusus, safei sh mh; kasi intelijen, aji martha sh; kasi pb3r, faisyal basri sh mh; dan kepala dinas pmd, fauzan akmal sspt.
koordinator kepala desa se-kota prabumulih, asmedi c adam sh mh, yang juga merupakan kepala desa tanjung menang, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah positif bagi para kades.
“dengan adanya kerjasama ini, kami memiliki tempat untuk bertanya atau meminta pandangan hukum terkait persoalan yang menyangkut desa,” ungkapnya. 
baca juga:polres oku berlakukan tilang manual : operasi keselamatan musi 2025 !
baca juga:belum gajian sejak januari : phl pemkot prabumulih menjerit !
asmedi juga menjelaskan bahwa selama ini, pihak kejaksaan telah banyak memberikan masukan dan arahan yang membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan.
“namun, hari ini adalah momen bersejarah karena kami memiliki kesepakatan formal yang akan memperkuat sinergi ini,” imbuhnya.
sementara itu, kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, khristia lutfiasandi sh mh, menegaskan bahwa penandatanganan memerendoum of understanding (mou) ini jangan dijadikan benteng atau bumper atau sebagai tameng dan lainnya terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah desa di lapangan. 
“yang jadi catatan paling utama adalah bahwa kegiatan ini jangan dijadikan bumper, atau sebagai tameng atau sebagai pembenar terkait apa yang bapak ibu lakukan nantinya di lapangan, itu yang harus saya garis bawahi," ujar khrisrtia lutfiasandi.
baca juga:belum gajian sejak januari : phl pemkot prabumulih menjerit !
baca juga:tingkatkan minat baca pada anak sejak usia dini
ditambahkannya, ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
khristia juga mengingatkan bahwa kerjasama ini merupakan amanah dari undang-undang kejaksaan ri nomor 11 tahun 2001 dan harus dimanfaatkan dengan bijak.
khristia menambahkan bahwa dalam bidang datun terdapat berbagai kegiatan seperti legal opinion (lo), legal aspect, dan legal audit yang dapat digunakan oleh para kades untuk memperkuat posisi hukum mereka. 
"kami siap membantu, tetapi jangan menjadikan kerjasama ini sebagai pembenaran bagi kegiatan yang kurang sesuai," tegasnya.
baca juga:belum gajian sejak januari : phl pemkot prabumulih menjerit !
baca juga:tingkatkan minat baca pada anak sejak usia dini
pada kesempatan itu pula, khristia lutfiasandi mengajak seluruh kepala desa beserta perangkatnya untuk bersama-sama membangun kota prabumulih sesuai tupoksi masing-masing. 
"melalui kegiatan ini ayo bersama-sama membangun kota prabumulih, siapapun pimpinannya membangun bersama kota prabumulih melalui tupoksi masing-masing. bapak ibu yang diperangkat desa membangun kota prabumulih melalui desanya, karena pemerintah sudah mengucurkan dana yang besar," tegasnya. 
lebih lanjut khristia lutfiasandi juga mengingatkan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk menggunakan anggaran sesuai dengan aturan.
sebab kata dia, semua kegiatan yang dilakukan perangkat desa akan bersinggungan dengan hukum.
baca juga:retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran 
baca juga:pastikan efisiensi tak potong ‘otot’ : terkait penggerak pemerintahan ! 
"mau tak mau ketika panjenangan dilantik, disitu muncul hak dan kewajiban yang semua ada aturan mainnya. oleh karena itu, datun hadir di dalamnya untuk bersama-sama membangun kota prabumulih khususnya di pemerintah desa melalui fungsi keperdataan dan tata usaha negara," bebernya. 
masih kata kajari prabumulih, apabila pemerintah desa menemukan adanya persoalan keperdataan dapat berkomunikasi dengan bidang datun.
"silahkan komunikasikan kepada kami jangan sebatas formalitas di atas kertas, apa yang menjadi permasalahan kita bicarakan bersama," pungkasnya.
dalam kesempatan yang sama, penjabat walikota prabumulih, h elman st mm, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan pemerintahan.
"jika ingin tenang menjalankan pemerintahan, ikuti aturan yang ada," katanya. 
elman juga menyatakan bahwa kerjasama ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program mereka.
"ini adalah langkah baik untuk membangun daerah. dengan adanya kerjasama, pemerintah desa dapat terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar terhindar dari persoalan hukum," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan