Belum Gajian Sejak Januari : PHL Pemkot Prabumulih Menjerit !

Reporter: Prabu |

Editor: Yuli |

Selasa , 11 Feb 2025 - 19:07

Pegawai Pemkot Prabumulih mengikuti apel mingguan.-foto:dokumen palpos-

belum gajian sejak januari : phl pemkot prabumulih menjerit !                            koranpalpos.com - memasuki minggu kedua bulan februari 2025, pegawai harian lepas (phl) atau honorer di lingkungan pemerintah kota (pemkot) prabumulih belum menerima gaji sejak januari 2025 atau selama 2 bulan.
situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan keluhan di kalangan phl, yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“sudah 2 bulan ini kami belum gajian. meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi selama ini kami mengandalkan hidup dari gaji itulah,” ungkap seorang phl yang enggan disebutkan namanya.
ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pertanyaan kepada bagian keuangan mengenai keterlambatan ini, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
baca juga:tingkatkan minat baca pada anak sejak usia dini
baca juga:hasil evaluasi dkpp akan diserahkan ke pimpinan dpr 
"kata pihak keuangan tunggu bae, karena mereka juga tidak tahu kenapa bisa terlambat," tambahnya.
kondisi ini memaksa beberapa phl untuk meminjam uang dari kerabat demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. "yo kan nak makan pak, anak nak sekolah nak ongkos jadi tepakso minjam," keluh salah satu phl lainnya. 
"kami minta tolong nian dengan pj walikota, tolong perjuangkan agar gaji kami bisa dicairkan segera," harapnya.
menanggapi keluhan phl, penjabat walikota prabumulih, h elman st mm, mengaku telah menerima laporan dari jajarannya terkait masalah ini.
baca juga:retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran 
baca juga:pastikan efisiensi tak potong ‘otot’ : terkait penggerak pemerintahan !
"keterlambatan itu dikarenakan sampai saat ini belum ada regulasi atau payung hukumnya," ungkap elman saat diwawancarai di pemkot prabumulih. 
ia menjelaskan bahwa dasar hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa pembayaran gaji tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
"terus terang kemarin kita cari dasarnya. aku sudah ngomong dengan bkpsdm, cubo cari dulu dasar untuk menggaji phl ini," tambahnya. 
elman menekankan pentingnya kepastian hukum sebelum melakukan pembayaran gaji agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
baca juga:polres musi rawas buka pendaftaran calon anggota polri 2025 : berikut syarat dan cara daftarnya !
baca juga:sepanjang tahun 2024, penyakit dbd di kabupaten oki capai 279 kasus: begini kata kadinkes!
elman juga menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyediakan anggaran untuk menggaji phl dan pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 
"ada anggarannya, cuma dasar hukumnya dulu. pak latif (kepala bkpsdm) masih di palembang, nanti kalau dia pulang dan jika sudah jelas bisa langsung ditandatangani," ungkapnya.
"saya sudah memikirkan persoalan ini sejak tiga minggu terakhir. sudah terpikirkanlah tiga minggu ini, ngapo mereka begawe tapi belum gajian ini. makanya sudah kita upayakan, mudah-mudahan segera kita tandatangani," tambah elman, berharap agar phl tidak resah menunggu kepastian gaji mereka.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan