Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Perubahan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 31 Jan 2025 - 21:23

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.-Foto : ANTARA -

komisi ii dpr gelar rapat bahas perubahan tanggal pelantikan kepala daerah                            koranpalpos.com - komisi ii dpr ri menjadwalkan rapat dengan menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian serta lembaga penyelenggara pemilu pada senin, 3 februari 2025.
rapat ini akan membahas usulan perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024.
ketua komisi ii dpr ri, muhammad rifqinizamy karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang mendagri, komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilihan umum (bawaslu), serta dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) untuk hadir dalam rapat tersebut.
sebelumnya, pada rabu, 22 januari 2025, komisi ii dpr bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu telah menyepakati pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa hasil pilkada di mahkamah konstitusi (mk) pada 6 februari 2025.
baca juga:gus dur layak jadi pahlawan nasional : alasannya gagas libur imlek !
baca juga:komisi i dpr ri desak pemerintah usut penembakan pmi 
namun, adanya perkembangan terbaru dalam proses penyelesaian sengketa pilkada di mk mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan perubahan jadwal pelantikan.
“karena keputusan tanggal 6 februari 2025 terkait pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak berperkara di mk sudah diputuskan di komisi ii, maka secara etis dan demi menjaga kemitraan yang baik, kami akan melakukan evaluasi kembali jika ada usulan perubahan,” ujar rifqi dalam keterangan tertulisnya di jakarta, jumat (31/1).
lebih lanjut, rifqi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, mk akan membacakan putusan sela atau dismissal terkait perselisihan hasil pilkada (php) pada tanggal 3–5 februari 2025.
padahal, menurut peraturan mk nomor 14 tahun 2024, putusan dismissal awalnya dijadwalkan pada 11–13 februari 2025.
baca juga:mbg harus tepat sasaran dan efektif
baca juga:pdip: selamat ulang tahun megawati soekarnoputri ke-78
“saya mendengar pernyataan dari salah satu hakim konstitusi bahwa putusan dismissal akan dilakukan pada tanggal 3, 4, dan 5 februari 2025. ini lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya,” tuturnya.
dengan percepatan jadwal tersebut, komisi ii dpr berharap ada kepastian dari mk terkait perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat secara formil agar pelantikan kepala daerah dapat dilakukan secara lebih terorganisir.
menanggapi hal tersebut, rifqi menilai wajar jika pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan simulasi ulang terhadap jadwal pelantikan kepala daerah.
awalnya, pelantikan direncanakan dalam tiga gelombang:
baca juga:full masukan dari masyarakat : dpr pastikan pengusulan ruu minerba 
baca juga:akhirnya apbd oku tahun anggaran 2025 disahkan
1. 6 februari 2025 : pelantikan bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa hasil pilkada di mk.
2. akhir maret 2025 : pelantikan bagi kepala daerah yang perkaranya telah diputus dismissal oleh mk.
3. tahap akhir sesuai putusan mk : pelantikan bagi kepala daerah yang perkaranya telah diproses hingga keputusan final di mk.
namun, dengan adanya percepatan putusan dismissal, kemungkinan besar skema pelantikan ini akan disesuaikan kembali dalam rapat pada 3 februari 2025.
rifqi secara pribadi mengusulkan agar pelantikan seluruh kepala daerah dilakukan secara serentak, baik bagi mereka yang tidak menghadapi sengketa maupun mereka yang perkaranya telah ditolak melalui putusan dismissal di mk.
ia menyebut bahwa jumlah perkara yang kemungkinan besar akan ditolak oleh mk bisa mencapai lebih dari 80 persen dari total perkara yang diajukan.
“saya secara personal senang jika pelantikan bisa dilakukan secara serentak, baik bagi mereka yang tidak berperkara maupun mereka yang perkaranya ditolak karena dismissal,” ungkapnya.
ia menambahkan bahwa gagasan pelantikan serentak juga sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan mk nomor 27/puu-xxii/2024 dan nomor 46/puu-xxii/2024, yang menekankan pentingnya keserentakan dalam pelaksanaan pilkada, termasuk dalam aspek pelantikan.
rifqi menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai perubahan jadwal pelantikan kepala daerah akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr pada senin, 3 februari 2025.
ia meminta semua pihak menunggu hasil rapat tersebut sebelum menyimpulkan kemungkinan perubahan jadwal pelantikan.
“kami akan menunggu hasil rapat pada 3 februari 2025 di rdp komisi ii dpr ri. keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan aspek legalitas, etika politik, serta efektivitas dalam transisi kepemimpinan di daerah,” pungkasnya.
dengan dinamika yang berkembang, pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat menemukan solusi terbaik guna memastikan pelantikan kepala daerah terpilih berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan