Harus Kawal Kebijakan Publik Cegah Korupsi

KORANPALPOS.COM - Mahasiswa Magister Administrai Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang, Sumatera Selatan dan masyarakat umumnya diharapkan mampu mengawal kebijakan publik agar implementasinya dapat mencegah mal administrasi dan praktek korupsi.

Direktur Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang Prof Edwar Juliartha dalam diskusi publik di Palembang, Sabtu, menjelaskan bahwa diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas dalam mengimplementasikan kebijakan publik sehingga terhindar dalam bayang- bayang tindak pidana korupsi.

"Tindakan korupsi saat ini memang menjadi permasalahan besar dalam implementasi kebijakan publik dan memerlukan pengawalan semua pihak dalam pelaksanaan nya," ujar Edwar dalam diskusi publik yang terselenggara berkat kerjasama dengan Jakarta Justice Forum bersama Jak TV dan BPSDMD Sumsel.

Ia menambahkan, masyarakat harus mampu menganalisis kebijakan publik dan identifikasi persoalan yang muncul sehingga dapat mengembangkan solusi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Pamerkan Arsip Kenangan Perang 5 Hari 5 Malam

BACA JUGA:Warga Palembang Bisa Tukar Sampah Botol Plastik Dapat Tumbler dan Kopi : Begini Caranya !

Diskusi publik yang mengambil tema Kebijakan Publik Dalam Bayang-Bayang Tindak Pidana Korupsi diselenggarakan sebagai agenda rutin akademik Program Pascasarjana Universitas Sjakhiakirti yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan menjawab keingintahuan para peserta didik Program MAP Universitas Sjakhiakirti Palembang dalam melawan gelombang korupsi yang semakin masif.

"Di masa mendatang akan rutin dilaksanakan sharing ilmu seperti ini, karena sangat besar manfaatnya," katanya.

Sementara Akademisi, Direktur Jakarta Justice Forum Dr.Junaidi Saibih menambahkan, bahwa pengawalan kebijakan publik memang harus konsen, dan memahami apa yang terjadi dengan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Sumsel Adrian mengatakan, untuk menciptakan SDM yang berintegritas itu, maka instansi harus melakukan banyak hal yang mampu berperan menciptakan budaya lingkungan berintegritas.

BACA JUGA:Matakin Sumsel Sebut Imlek 2025 sebagai Momen Tingkatkan Tali Persaudaraan

BACA JUGA:Objek Wisata Punti Kayu Palembang Masih Ramai di Akhir Liburan

"Budaya integritas ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata jadi memang harus usaha yang keras, sehingga budaya integritas benar- benar dapat tercipta," katanya dalam diskusi itu.(ant)