Agung Sedayu Akui SHGB Pagar Laut Milik Anak Usahanya : Tegaskan Proses Legal Terpenuhi !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Jumat , 24 Jan 2025 - 11:06

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid saat mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang-FOTO : ANTARA-

"Hari ini kami sudah memanggil petugas terkait oleh aparatur pengawas internal pemerintah untuk memeriksa kode etik," kata Nusron.

Terkait dengan hal ini, Agung Sedayu Group menegaskan bahwa kepemilikan SHGB yang sah dan sesuai dengan prosedur hanya berlaku di lokasi yang telah dijelaskan, yakni di Desa Kohod.

Pihak ASG berharap masyarakat tidak terjebak pada informasi yang keliru dan terus mengikuti perkembangan yang ada secara jujur dan transparan.

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak salah paham terkait dengan kepemilikan SHGB di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang. Kami sudah mengikuti semua prosedur dan kami siap untuk berdialog lebih lanjut jika ada pertanyaan terkait hal ini," kata Muannas.

Dengan adanya klarifikasi ini, Agung Sedayu Group berharap dapat meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan status kepemilikan tanah pagar laut.

Perusahaan ini juga berkomitmen untuk tetap mematuhi seluruh regulasi dan prosedur yang berlaku dalam setiap proses pengurusan sertifikat tanah.

Keputusan Agung Sedayu Group untuk mengklarifikasi masalah ini menunjukkan upaya transparansi perusahaan dalam menyelesaikan isu yang beredar.

Mengingat pentingnya pemahaman yang jelas mengenai kepemilikan tanah dan sertifikat yang sah, Agung Sedayu Group berharap langkah ini dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang terlibat.

Kedepannya, Agung Sedayu Group berjanji akan terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap proses sertifikasi dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perusahaan ini juga akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sah dan adil.(ant)

agung sedayu akui shgb pagar laut milik anak usahanya : tegaskan proses legal terpenuhi !                            koranpalpos.com - agung sedayu group (asg) mengakui bahwa sertifikat hak guna bangunan (shgb) pagar laut yang terletak di kawasan pantai utara (pantura), kabupaten tangerang, banten, merupakan milik anak perusahaannya, pt cahaya intan sentosa (cis) dan pt intan agung makmur (iam).
pihak asg menegaskan bahwa proses legal terkait kepemilikan shgb tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
melalui kuasa hukumnya, muannas alaidid, agung sedayu group memberikan klarifikasi terkait kepemilikan shgb tersebut.
baca juga:pengendalian inflasi sumsel masuk 10 besar terbaik nasional 
baca juga:program pemeriksaan kesehatan gratis : sumsel mulai operasional februari 2025
muannas menjelaskan bahwa meskipun shgb ini atas nama anak perusahaan asg, namun luasannya tidak mencakup keseluruhan panjang pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km).
sebagai informasi, kawasan pagar laut ini terletak di pesisir pantai utara kabupaten tangerang, yang meliputi sejumlah desa dan kecamatan.
"shgb di atas sesuai proses dan prosedur. kita beli dari rakyat dengan sertifikat hak milik (shm)," ucap muannas dalam keterangan tertulis yang diterima di tangerang, jumat, 24 januari 2025.
baca juga:sidang korupsi pltu bukit asam, saksi: tidak ada markup anggaran
baca juga:hasil seleksi administrasi ppg guru tertentu 2024 : begini cara ceknya !
ia juga menjelaskan bahwa setelah kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (shgb) tersebut dibalik nama resmi anak perusahaan, pihak agung sedayu group telah memenuhi kewajibannya.
termasuk membayar pajak dan memperoleh surat keputusan (sk) izin lokasi atau pkkpr. "balik nama resmi, bayar pajak, dan ada sk surat izin lokasi/pkkpr," katanya.
muannas kembali menegaskan bahwa pagar laut yang dimaksud dan memiliki shgb tersebut hanya ada di desa kohod, kecamatan pakuhaji, kabupaten tangerang.
baca juga:jadwal resmi libur sekolah ramadan dan idul fitri 2025 : sd, smp, dan sma !
baca juga:dewan minta bbpjn sumsel perbaiki jalan rusak di wilayah muara enim
"pagar laut bukan milik pani. dari 30 km panjang pagar laut itu, kepemilikan shgb anak perusahaan pik pani dan pik non pani hanya ada di desa kohod, kecamatan pakuhaji saja. di tempat lain, dipastikan tidak ada," jelasnya.
klarifikasi ini penting untuk membantah informasi yang berkembang di masyarakat bahwa seluruh pagar laut sepanjang 30 km tersebut dimiliki oleh agung sedayu group.
menurut muannas, isu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan harus diluruskan.
baca juga:waspada virus hmpv : dinkes palembang buka layanan pengaduan !
baca juga:18 provinsi terhubung ! indonesia resmi operasikan proyek kelistrikan skala nasional
ia juga menjelaskan bahwa panjang pagar laut tersebut melintasi enam kecamatan di kabupaten tangerang, namun kepemilikan shgb dari anak perusahaan asg hanya terdapat di satu kecamatan, yaitu di desa kohod.
"saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya, panjang pagar itu melewati enam kecamatan. shgb anak perusahaan pani dan non pani pt iam dan pt cis hanya ada di satu kecamatan di desa kohod. jadi bukan sepanjang 30 km itu ada lahan shgb milik kita," tegasnya.
pernyataan agung sedayu group mengenai kepemilikan shgb pagar laut ini datang setelah menteri agraria dan tata ruang (atr)/kepala badan pertanahan nasional (bpn) nusron wahid mengungkapkan bahwa penerbitan shgb dan shm atas lahan pagar laut di kawasan pantura, kabupaten tangerang, berstatus cacat prosedur dan material.
oleh karena itu, status sertifikat tersebut dibatalkan dan dianggap batal demi hukum.
"dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," ujar nusron di tangerang pada rabu (22/1).
nusron menambahkan bahwa berdasarkan pp nomor 18 tahun 2021, jika sertifikat tersebut belum berusia lima tahun, kementerian atr/bpn berhak untuk mencabut atau membatalkan status sertifikat tersebut tanpa melalui proses perintah pengadilan.
sebanyak 266 sertifikat shgb dan shm yang teridentifikasi berada di bawah laut telah dibatalkan karena berada di luar garis pantai yang seharusnya tidak menjadi hak milik pribadi.
nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur serta petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut.
hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah penegakan hukum terkait dengan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur.
"hari ini kami sudah memanggil petugas terkait oleh aparatur pengawas internal pemerintah untuk memeriksa kode etik," kata nusron.
terkait dengan hal ini, agung sedayu group menegaskan bahwa kepemilikan shgb yang sah dan sesuai dengan prosedur hanya berlaku di lokasi yang telah dijelaskan, yakni di desa kohod.
pihak asg berharap masyarakat tidak terjebak pada informasi yang keliru dan terus mengikuti perkembangan yang ada secara jujur dan transparan.
"kami mengimbau agar masyarakat tidak salah paham terkait dengan kepemilikan shgb di kawasan pantai utara kabupaten tangerang. kami sudah mengikuti semua prosedur dan kami siap untuk berdialog lebih lanjut jika ada pertanyaan terkait hal ini," kata muannas.
dengan adanya klarifikasi ini, agung sedayu group berharap dapat meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan status kepemilikan tanah pagar laut.
perusahaan ini juga berkomitmen untuk tetap mematuhi seluruh regulasi dan prosedur yang berlaku dalam setiap proses pengurusan sertifikat tanah.
keputusan agung sedayu group untuk mengklarifikasi masalah ini menunjukkan upaya transparansi perusahaan dalam menyelesaikan isu yang beredar.
mengingat pentingnya pemahaman yang jelas mengenai kepemilikan tanah dan sertifikat yang sah, agung sedayu group berharap langkah ini dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang terlibat.
kedepannya, agung sedayu group berjanji akan terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap proses sertifikasi dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.
perusahaan ini juga akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sah dan adil.(ant)