Puan Sebut Program MBG hingga Masalah Kode Etik Aparat Disorot Rakyat

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 21 Jan 2025 - 14:27

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).-FOTO : ANTARA-

Selain itu, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Rencana pemerintah untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA minimal selama satu tahun di dalam negeri mendapatkan dukungan dari Puan.

Menurutnya, hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar negeri.

Puan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah masalah sosial, di antaranya adalah kasus perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri dan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

Menurutnya, DPR harus berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, Puan menyoroti pentingnya persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026.

Pendidikan, bagi Puan, adalah kunci untuk masa depan bangsa, dan oleh karena itu, pelaksanaan UN harus dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman pendidikan yang adil bagi semua pelajar.

Masalah lainnya yang juga disorot oleh Puan adalah upaya mewujudkan swasembada energi, serta mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat.

Terutama di sektor manufaktur. Puan mengingatkan bahwa swasembada energi akan sangat penting untuk ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada energi impor, dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Di sisi ekonomi, Puan juga membahas peningkatan ekonomi Indonesia melalui bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Menurutnya, keanggotaan ini akan memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam dunia internasional dan meningkatkan investasi yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah, aparat sipil negara (ASN), serta pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas DPR.

Hal ini agar segala program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

"Sebagai lembaga legislatif, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berdampak positif bagi masyarakat, serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran," tegas Puan.

Di sisi lain, Puan juga menyampaikan kabar baik terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.

puan sebut program mbg hingga masalah kode etik aparat disorot rakyat                            koranpalpos.com - ketua dpr ri, puan maharani, menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh rakyat indonesia.
mulai dari program makan bergizi gratis (mbg) hingga penegakan kode etik dan hukum terhadap aparat keamanan.
puan mengungkapkan bahwa masalah-masalah tersebut harus segera ditangani dengan serius oleh alat kelengkapan dewan (akd) atau komisi-komisi dpr yang bermitra dengan lembaga terkait.
baca juga:pemda dengan inflasi tinggi segera lakukan pengendalian 
baca juga:pembongkaran pagar laut oleh tni al konkret atasi masalah
hal ini disampaikan puan dalam pidatonya pada rapat paripurna di kompleks parlemen, jakarta, pada selasa (20/1/2025).
menurutnya, masalah-masalah yang menjadi sorotan masyarakat harus direspons secara cepat dan tepat oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
puan mengidentifikasi berbagai isu yang kini menjadi perhatian besar masyarakat, yang mencakup sejumlah masalah sosial, ekonomi, dan keamanan.
baca juga:pakar sebut pertamuan prabowo-megawati bisa bahas prioritas pemerintahan 
baca juga:ingin tingkatkan penghasilan rakyat : 100 hari masa kerja presiden prabowo 
salah satu hal yang mendapat sorotan adalah program makan bergizi gratis (mbg), yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam mengakses makanan bergizi.
puan menegaskan bahwa efektivitas program ini perlu segera dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.
selain itu, masalah penegakan kode etik dan hukum terhadap aparat keamanan juga menjadi fokus pembahasan.
baca juga:tak lupakan kejahatan israel : gencatan senjata israel-hamas
baca juga:dukung penguatan kompolnas bantu arah kebijakan polri 
puan menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidakadilan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
oleh karena itu, penting bagi dpr untuk memastikan bahwa institusi keamanan di indonesia bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi.
masalah lainnya yang turut menjadi perhatian adalah perizinan, penggunaan, serta pengawasan senjata api oleh aparat.
baca juga:kontemplasi jelang 100 hari kabinet merah putih
baca juga:nah lho ! belum ada pembahasan jokowi-gibran merapat ke golkar 
puan mengingatkan bahwa pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
ia juga menyoroti penanganan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang semakin sering terjadi di beberapa daerah di indonesia.
"bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir menunjukkan betapa pentingnya penanggulangan bencana yang terencana dan terkoordinasi dengan baik," ujar puan.
pemerintah, menurutnya, perlu mempercepat penanggulangan bencana dengan memperkuat infrastruktur dan memperbaiki sistem peringatan dini.
selain itu, stabilitas harga komoditas pangan dan pasokan pangan di tanah air juga menjadi isu penting.
puan menegaskan bahwa dpr dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan cukup tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.
terkait dengan hal ini, puan juga membahas rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan dan upaya peningkatan produksi pertanian guna mendukung swasembada pangan.
masalah kesehatan, terutama terkait dengan virus hmpv dan wabah penyakit mulut dan kuku (pmk) yang menyerang hewan ternak, juga menjadi perhatian utama.
puan berharap bahwa pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi wabah penyakit ini, agar tidak berdampak besar terhadap sektor pertanian dan peternakan yang sangat vital bagi perekonomian indonesia.
selain itu, pengelolaan sumber daya alam (sda) menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
rencana pemerintah untuk menyimpan devisa hasil ekspor (dhe) sda minimal selama satu tahun di dalam negeri mendapatkan dukungan dari puan.
menurutnya, hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi indonesia dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar negeri.
puan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah masalah sosial, di antaranya adalah kasus perdagangan orang (tppo) terhadap wni yang bekerja di luar negeri dan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.
menurutnya, dpr harus berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut.
selain itu, puan menyoroti pentingnya persiapan pelaksanaan ujian nasional (un) pada tahun 2026.
pendidikan, bagi puan, adalah kunci untuk masa depan bangsa, dan oleh karena itu, pelaksanaan un harus dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman pendidikan yang adil bagi semua pelajar.
masalah lainnya yang juga disorot oleh puan adalah upaya mewujudkan swasembada energi, serta mengatasi pemutusan hubungan kerja (phk) yang semakin meningkat.
terutama di sektor manufaktur. puan mengingatkan bahwa swasembada energi akan sangat penting untuk ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada energi impor, dan menjaga stabilitas ekonomi indonesia.
di sisi ekonomi, puan juga membahas peningkatan ekonomi indonesia melalui bergabungnya indonesia sebagai anggota tetap brics (brazil, rusia, india, china, dan afrika selatan).
menurutnya, keanggotaan ini akan memberikan kesempatan besar bagi indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam dunia internasional dan meningkatkan investasi yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
lebih lanjut, puan menekankan bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah, aparat sipil negara (asn), serta pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas dpr.
hal ini agar segala program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
"sebagai lembaga legislatif, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berdampak positif bagi masyarakat, serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran," tegas puan.
di sisi lain, puan juga menyampaikan kabar baik terkait penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) tahun 2025.
hal ini merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara dpr dan pemerintah dalam mencari solusi agar biaya ibadah haji dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.
puan mengungkapkan bahwa penurunan biaya haji ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi jamaah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima oleh para calon haji.
puan maharani mengingatkan bahwa seluruh masalah yang menjadi perhatian masyarakat harus segera ditanggapi dengan respons cepat dan tepat dari dpr dan pemerintah.
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, dpr ri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
hanya dengan kerja sama yang baik antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan