Cukai Rokok untuk Program Makan Bergizi Gratis : Solusi atau Masalah Baru ?

cukai rokok untuk program makan bergizi gratis : solusi atau masalah baru ? koranpalpos.com - rencana untuk menggunakan cukai rokok sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis (mbg) menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. salah satu suara kritis datang dari pakar kebijakan publik universitas pembangunan nasional (upn) jakarta, achmad nur hidayat, yang menyebut usulan ini sebagai langkah kontradiktif yang dapat menimbulkan masalah mendasar. usulan ini awalnya diajukan oleh anggota komisi ix dpr ri, irma suryani, sebagai solusi untuk membiayai program mbg yang diproyeksikan membutuhkan anggaran hingga rp420 triliun. baca juga:program makan bergizi gratis harus libatkan umkm baca juga:iqbal pastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar irma menyebut bahwa cukai rokok, yang setiap tahunnya menyumbang pendapatan negara hingga rp150 triliun, dapat menjadi jawaban atas persoalan kekurangan anggaran. “untuk makan bergizi gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. sudah, selesai. cukai rokok per tahun rp150 triliun,” ujar irma dalam keterangan resmi di jakarta, jumat (17/1). namun, menurut achmad, usulan ini menghadirkan paradoks moral yang sulit diabaikan. baca juga:pelajar di muba antusias sambut program makan bergizi gratis baca juga:pemkot palembang bentuk timwas makan bergizi gratis rokok, yang merupakan penyebab utama berbagai masalah kesehatan seperti penyakit paru-paru, jantung, dan kanker, justru dijadikan sumber dana untuk mendukung program kesehatan bagi generasi muda. achmad mengungkapkan bahwa mengandalkan cukai rokok sebagai sumber pendanaan dapat menciptakan pesan yang salah kepada masyarakat. di satu sisi, pemerintah mendorong kebijakan pengendalian tembakau, tetapi di sisi lain, mereka bergantung pada pendapatan dari konsumsi rokok untuk mendanai program kesehatan. baca juga:program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik 26 provinsi : cek daerahmu ! baca juga:program makan bergizi gratis : upaya pengentasan rakyat miskin ! “langkah ini dapat merusak kredibilitas pemerintah dalam mendorong gaya hidup sehat. masyarakat bisa saja menilai bahwa pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok demi keberlangsungan program ini,” tegasnya. achmad menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau akan menyebabkan pendapatan cukai rokok menurun seiring waktu. jika pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program mbg dalam jangka panjang akan terancam. baca juga:pemprov sumsel gelar simulasi makan bergizi gratis di smkn 2 palembang baca juga:pemkot palembang siapkan rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis selain paradoks moral, achmad juga menyoroti risiko finansial dari ketergantungan pada cukai rokok. pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun, terutama jika kampanye pengendalian tembakau berhasil menurunkan jumlah perokok. “program seperti mbg membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diandalkan. jika pendanaan berasal dari cukai rokok yang sifatnya fluktuatif, keberlanjutan program akan menghadapi tantangan besar di masa depan,” jelasnya. achmad menyarankan agar pemerintah mencari solusi lain yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan. menurut achmad, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membiayai program mbg tanpa bergantung pada cukai rokok. 1. optimalisasi dana apbn pemerintah dapat mengalokasikan ulang dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung program mbg. dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, ruang fiskal yang lebih besar dapat diciptakan untuk program ini. 2. peningkatan penerimaan pajak reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan. dengan pendekatan ini, pemerintah tidak perlu mengandalkan sektor kontroversial seperti cukai rokok untuk mendanai program kesehatan. achmad juga menekankan pentingnya reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran negara untuk memastikan keberlanjutan program-program sosial di masa depan. selain achmad, sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil juga memberikan pandangan terkait usulan ini. beberapa mendukung penggunaan cukai rokok sebagai solusi pragmatis, mengingat besarnya pendapatan yang dihasilkan sektor ini. namun, banyak pula yang mengkritik langkah ini sebagai kebijakan reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran. sementara itu, irma suryani menolak usulan untuk menggunakan dana zakat sebagai sumber pendanaan program mbg. menurutnya, zakat sudah memiliki peruntukan yang jelas berdasarkan hukum islam, sehingga tidak dapat digunakan untuk program seperti ini. program makan bergizi gratis sendiri dirancang untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di indonesia. data dari kementerian kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di indonesia mencapai 21,6% pada 2023. meski angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, target pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 masih menghadapi kendala. achmad menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih holistik untuk mengatasi masalah ini. selain program mbg, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan akses terhadap layanan kesehatan juga harus menjadi prioritas. usulan untuk menggunakan cukai rokok sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis memunculkan dilema etis dan tantangan keberlanjutan. di satu sisi, solusi ini tampak sederhana dan praktis, tetapi di sisi lain, ia menghadirkan paradoks moral serta risiko finansial yang tidak dapat diabaikan. achmad nur hidayat menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan solusi lain yang lebih konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan. dengan optimalisasi anggaran negara dan reformasi perpajakan, program mbg dapat memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok. pemerintah diharapkan dapat mengedepankan kebijakan yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Tag

• # pengendalian tembakau
• # masalah gizi buruh
• # pendanaan apbn
• # stunting indonesia
• # reformasi perpajakan
• # program makan bergizi gratis
• # cukai rokok
• # kebijakan publik
• # kesehatan anak
• # kesehatan masyarakat

Share

• 
• 
• 
• 
•