Tidak Lulus PPPK, Ratusan PHL Prabumulih Ngadu ke Dewan

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Senin , 06 Jan 2025 - 20:59

Ratusan honorer Pemkot Prabumulih yang tidak lulus PPPK mendatangi DPRD Prabumulih-Foto : Prabu Agustian-

tidak lulus pppk, ratusan phl prabumulih ngadu ke dewan                              koranpalpos.com - ratusan pegawai harian lepas (phl) atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota (pemkot) prabumulih, mendatangi gedung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih, senin, 6 januari 2024. 
kedatangan mereka bertujuan untuk menanyakan nasib mereka yang tidak lulus pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang diselenggarakan oleh pemkot prabumulih.
duwi permatasari, salah satu perwakilan honorer, mengungkapkan bahwa mereka sangat menggantungkan nasib kepada anggota dewan dan pemerintah kota prabumulih agar mereka bisa diangkat melalui optimalisasi. 
"kami minta tolong, pak. kami 187 orang ini menggantungkan nasib kepada bapak dewan dan pemerintah kota prabumulih. tolong diperjuangkan. kami datang kesini minta lulus kami minta diperjuangkan optimalisasi bukan paruh waktu," ungkap duwi di hadapan ketua dan anggota komisi 1 dprd prabumulih serta plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm).
baca juga:sidang kasus korupsi santan : anggaran tanpa musyawarah desa terungkap !
baca juga:pastikan keamanan tahanan : polres ogan ilir tingkatkan pengawasan di rutan
duwi lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama belasan tahun, dengan beberapa di antaranya telah bertugas hingga 17 tahun.
"kami sudah mengabdi 17 tahun, ada yang 10 tahun. kalau nyicil rumah, sudah hampir lunas pak. kami minta tolong, nian, pak, diperjuangkan, usahakan agar optimalisasi," harapnya.
para honorer yang hadir dalam aksi tersebut menegaskan keinginan mereka untuk diangkat sebagai pppk secara penuh, bukan paruh waktu.
"tolong pak, kami diangkat jadi pppk full, bukan paruh waktu," serunya.
baca juga:miris ! apbd oku tahun 2025 terancam gagal dibahas
baca juga:pastikan keamanan tahanan, polres ogan ilir tingkatkan pengawasan di rutan
menanggapi keluhan tersebut, ketua komisi 1 dprd prabumulih, riza ariansyah, berjanji akan memperjuangkan nasib phl yang tidak lulus pppk.
"akan kami perjuangkan, karena di satu sisi kami sangat prihatin dengan mereka. ada yang sudah mengabdi sampai 15 tahun, 10 tahun tetapi belum dinyatakan lulus," kata riza.
mengenai kekhawatiran honorer terkait isu kontrak kerja mereka yang tidak diperpanjang, riza yang didampingi oleh anggota komisi 1 lainnya, seperti hartono hamid, hendriansyah, ahmad riza diswan, dan hm rasyid, menjelaskan bahwa pemerintah kota prabumulih telah menganggarkan dana untuk membayar honor atau gaji phl hingga bulan juni 2025. 
"phl tetap dibayarkan dan sudah dianggarkan hingga juni 2025, tapi mengenai aturan paruh waktu akan kami pertanyakan ke pemerintah pusat ada tidak regulasinya. kita akan bersurat dan berkunjung ke kemenpan ri," tandasnya.
baca juga:marak aksi pencurian beras : pemilik warung di lubuklinggau resah 
baca juga:kapolres musi rawas instruksikan jajarannya untuk tingkatkan pelayanan masyarakat
lebih lanjut, riza menegaskan harapannya agar seluruh phl dapat diterima sebagai pppk. "harapan kami jangan ada yang tersisa, tapi apalah daya terkait aturan. makanya akan kita perjuangkan," tegasnya.
sementara itu, plt kepala dinas bkpsdm prabumulih, matnur latief, menegaskan bahwa phl atau honorer yang tidak lulus pada periode 1 dinyatakan lulus paruh waktu dan sk phl mereka akan diperpanjang hingga bulan juni 2025. 
mengenai desakan honorer untuk dilakukan optimalisasi, latief menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"kami akan berkoordinasi dengan pusat, apakah diperbolehkan atau tidak, sesuai aturan. apakah diperbolehkan optimalisasi atau tidak," imbuhnya.
baca juga:terbukti meningkatkan hasil panen: pabung oi apresiasi petani yang terapkan varietas padi ip 200!
baca juga:8 daerah ini segera tetapkan calih : 9 lainnya tunggu keputusan mk, berikut daftarnya !
dalam kesempatan tersebut, latief juga menjawab keraguan para honorer mengenai formasi yang kosong. ia menjelaskan bahwa seleksi pada periode 2, memiliki regulasi dan aturan tersendiri.
"jangan takut, tes tahap dua ada aturan sendiri dan regulasi sendiri. dan mereka punya aturan sendiri," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan