Wacanakan Jalur Independen : Sikap DPD Terhadap Usulan Calon Presiden !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 05 Jan 2025 - 19:50

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B. Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta-Foto: Antara-

wacanakan jalur independen : sikap dpd terhadap  usulan calon presiden !                             koranpalpos.com - ketua dewan perwakilan daerah (dpd) ri sultan b. najamudin menilai wacana dan kajian pengusulan bakal calon presiden (capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik indonesia penting untuk diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.
hal itu disampaikannya menyusul putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada kamis (2/1).
"kami sangat mengapresiasi langkah mahkamah konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional," kata sultan dalam keterangan yang diterima di jakarta, sabtu.
baca juga:putusan mk yang mengukir sejarah sepanjang 2024 : apa saja ?
baca juga:mk registrasi 309 perkara sengketa pilkada 2024
meski demikian, dia menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik.
"saat ini uud memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden, namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non-partisan perlu dimulai," tuturnya.
dia berharap agar hak untuk memilih maupun dipilih dapat dibuka lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat sehingga bangsa indonesia dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.
baca juga:tokoh yang ingin jadi capres harus miliki investasi elektoral
baca juga:mk tolak permohonan warga tidak beragama diakui dalam adminduk
"sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai," ujarnya.
sebab, menurut dia, kondisi partai politik di tanah air masih cenderung tidak serius dalam kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa.
"hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi," ucapnya.
baca juga:mpr apresiasi mk hapus presidential treshold
baca juga:komisi ii dpr akan bahas ketentuan jumlah capres akibat putusan mk
dia pun menyebut beberapa negara demokrasi besar, seperti amerika serikat (as), bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya yang dinilai kompeten untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui jalur independen.
tak terkecuali, lanjut dia, presiden rusia vladimir putin yang dipilih langsung oleh rakyat rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pemilihan presiden (pilpres).
"artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja," kata mantan wakil gubernur bengkulu itu.
baca juga:mk hapus pasal presidential threshold di uu pemilu
baca juga:pkb siap sukseskan seluruh kebijakan strategis prabowo 
sebelumnya, mahkamah konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu karena bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
"mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo saat membacakan amar putusan nomor 62/puu-xxii/2024 di ruang sidang pleno mk, jakarta, kamis (2/1).
pasal yang dihapus itu berisi tentang syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di dpr ri, atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota legislatif (pileg) sebelumnya.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan