Putusan MK : Tonggak Baru Demokrasi yang Inklusif !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 19:19

Guru Besar Unand Prof Asrinaldi.-Foto : Istimewa-

Selain itu, ketentuan tersebut dinilai menutup peluang partai-partai kecil untuk mengusulkan calon pasangan presiden dan wakil presiden.

MK juga menyoroti bahwa sistem ambang batas ini cenderung mengarah pada kontestasi pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Kondisi seperti ini berpotensi memperkuat polarisasi politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

“Dengan hanya dua pasangan calon, masyarakat cenderung terjebak dalam perpecahan yang tajam, yang bisa berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik Indonesia,” tulis MK dalam putusannya.

Penghapusan presidential threshold diharapkan menciptakan peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil di panggung nasional, sekaligus meningkatkan daya saing politik di tingkat pusat.

Hal ini akan memperkaya demokrasi di Indonesia dengan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan calon pemimpin.

Prof. Asrinaldi menambahkan bahwa langkah ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

“Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak politik seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya memiliki kebebasan penuh dalam memilih pemimpin mereka.”

Sejak diumumkan pada Kamis (2/1), putusan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Para pengamat politik, aktivis demokrasi, hingga masyarakat umum menyambut baik langkah MK yang dinilai mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.

Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa partai-partai kecil yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tetap memperhatikan kompetensi, integritas, dan visi calon yang diusung.

putusan mk : tonggak baru demokrasi yang inklusif !                            koranpalpos.com - guru besar ilmu politik universitas andalas, prof. asrinaldi, menyebut putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 62/puu-xxii/2024 yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagai langkah konstitusional yang menguntungkan semua pihak.
putusan ini dianggap tidak hanya memberikan keuntungan bagi partai politik, tetapi juga memperluas hak konstitusional masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.
menurut prof. asrinaldi, penghapusan presidential threshold memberikan dampak positif yang luas bagi demokrasi di indonesia.
“putusan ini adalah keputusan yang konstitusional dan akan menguntungkan semua pihak, baik partai politik maupun masyarakat sebagai pemilih,” ujarnya. 
baca juga:bandara smb ii palembang segera kembali jadi bandara internasional
baca juga:pj. gubernur sumsel bahas isu strategis transportasi di sumsel 
dengan dihapusnya ambang batas ini, partai politik yang sebelumnya tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau jumlah kursi yang cukup di dpr pada pemilu sebelumnya tetap memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon.
hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi munculnya tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pilpres.
meski putusan ini menuai pujian, tidak semua hakim mk sepakat. dua hakim, yakni anwar usman dan daniel yusmic p. foekh, memberikan dissenting opinion terkait penghapusan ambang batas tersebut.
namun, menurut prof. asrinaldi, hal ini tidak mengurangi nilai monumental putusan tersebut.
baca juga:merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan indonesia
baca juga:pj. gubernur sumsel hadiri pertunjukan drone show sambut tahun baru 2025 di pelataran bkb palembang
“putusan ini patut diapresiasi meskipun terlambat. namun, langkah ini sangat monumental dan penting untuk dilaksanakan setidaknya mulai pemilu 2029,” jelasnya.
putusan mk ini didasarkan pada penilaian bahwa ketentuan presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu.
selain itu, ketentuan tersebut dinilai menutup peluang partai-partai kecil untuk mengusulkan calon pasangan presiden dan wakil presiden.
mk juga menyoroti bahwa sistem ambang batas ini cenderung mengarah pada kontestasi pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
baca juga:merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan indonesia
baca juga:pendaftaran pppk tahap 2 diperpanjang hingga 7 januari 2025 : berikut informasi lengkapnya !
kondisi seperti ini berpotensi memperkuat polarisasi politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
“dengan hanya dua pasangan calon, masyarakat cenderung terjebak dalam perpecahan yang tajam, yang bisa berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik indonesia,” tulis mk dalam putusannya.
penghapusan presidential threshold diharapkan menciptakan peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil di panggung nasional, sekaligus meningkatkan daya saing politik di tingkat pusat.
hal ini akan memperkaya demokrasi di indonesia dengan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan calon pemimpin.
baca juga:terpopuler hari ini : kenaikan ppn 12 persen hingga diskon listrik 50 persen !
baca juga:sekda sumsel warning asn terkait libur tahun baru !
prof. asrinaldi menambahkan bahwa langkah ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.
“ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak politik seluruh rakyat indonesia, yang seharusnya memiliki kebebasan penuh dalam memilih pemimpin mereka.”
sejak diumumkan pada kamis (2/1), putusan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.
para pengamat politik, aktivis demokrasi, hingga masyarakat umum menyambut baik langkah mk yang dinilai mampu memperkuat demokrasi di indonesia.
namun, sejumlah pihak juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa partai-partai kecil yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tetap memperhatikan kompetensi, integritas, dan visi calon yang diusung.
hal ini diperlukan agar demokrasi tetap berjalan sehat dan tidak sekadar menjadi panggung politik tanpa substansi.
dengan implementasi putusan ini, pemilu 2029 diharapkan menjadi titik balik dalam perjalanan demokrasi indonesia.
sistem baru yang lebih inklusif ini diharapkan mampu meminimalisir polarisasi, meningkatkan partisipasi politik, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
keputusan mk nomor 62/puu-xxii/2024 bukan hanya langkah hukum, tetapi juga langkah moral untuk memperkuat fondasi demokrasi yang lebih adil dan inklusif.
kini, masyarakat menantikan bagaimana keputusan monumental ini akan diimplementasikan untuk menciptakan pemilu yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan