Heboh Pelayanan BPJS KIS Terhenti, Komisi IV DPRD OI Ungkap Tunggakan Rp 18 Miliar Jadi Penyebab

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Dahlia |

Jumat , 03 Jan 2025 - 20:32

Pemanggilan Pihak Dinkes dan RSUD Ogan Ilir oleh Komisi IV DPRD Ogan Ilir--Foto: Isro

Ia juga meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Sayuti menyarankan Pemkab Ogan Ilir mempelajari regulasi terkait kemungkinan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan jaminan kesehatan.

Selain itu, ia mendorong agar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga Ogan Ilir dapat ditingkatkan.

Sayuti menilai, kejadian ini merupakan sebuah kelalaian dalam manajemen anggaran.

"Seharusnya, tiga bulan sebelum kontrak habis, masalah ini sudah dibahas. Ada sekitar 65.000 jiwa warga Ogan Ilir yang bergantung pada BPJS KIS, sehingga kesehatan harus menjadi prioritas utama," katanya.

Namun, ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Ogan Ilir dalam menangani situasi ini.

"Awalnya kita mengira ini bisa menjadi kado buruk di Hari Ulang Tahun Ogan Ilir, tetapi saya melihat mereka cukup terbuka dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir lainnya, Amrina Rosada, turut memberikan pernyataan.

"Kalau hari Senin nanti masih ada penolakan pelayanan, masyarakat bisa segera melaporkannya ke Komisi IV. Kami akan terus mengawasi dan mempertanyakan hal ini," tegasnya.

Sebelumnya, pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Senai tampak sepi. Beberapa pasien yang ingin berobat menggunakan BPJS KIS terpaksa pulang karena tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis. Kejadian ini terjadi pada Kamis (2/1/2025).

Salah satu petugas di RSUD Tanjung Senai mengonfirmasi bahwa sejak 1 Januari 2025, pihak rumah sakit tidak dapat melayani peserta BPJS KIS yang ditanggung Pemkab Ogan Ilir. Hal ini disebabkan adanya penangguhan kerja sama antara BPJS dan Pemkab.

Peristiwa itu juga terungkap dari sebuah pengumuman di kantor lama Dinas Kesehatan yang berlokasi di Kantor Pemda Lama Pemkab Ogan Ilir dengan narasi:

"Mohon maaf terhitung 1 Januari 2025 kami tidak memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dikarenakan adanya penangguhan kerjasama dari pihak BPJS. Terimakasih." (sro)

heboh pelayanan bpjs kis terhenti, komisi iv dprd oi ungkap tunggakan rp 18 miliar jadi penyebab                            oganilir, koranpalpos.com - wakil komisi iv dprd ogan ilir, sayuti, menyoroti peristiwa terhentinya pelayanan kesehatan gratis bagi peserta bpjs kis di rsud tanjung senai. 
ia mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya tunggakan pembayaran iuran sebesar rp 18 miliar yang belum diselesaikan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) ogan ilir.
hal itu terungkap setelah komisi iv dprd ogan ilir melakukan pemanggilan terhadap dinas kesehatan dan rsud tanjung senai indralaya, ogan ilir.
"dari rsud mengakui adanya pemberitahuan melalui pesan whatsapp pada 1 januari malam terkait penangguhan bpjs tersebut. meski begitu, mereka tetap mengambil inisiatif untuk menangani situasi di lapangan terhadap pasien, meskipun ada insiden penolakan dibeberapa tempat," ujar sayuti seakan menyayangkan, jumat (3/1/2025).
baca juga:44 personel polres mura naik pangkat : ini pesan kapolres berikut daftar nama perwira dan bintaranya
baca juga:sektor primer dan pilkada dongkrak ekonomi oki kuartal iii-2024 tumbuh 5,98 persen
menurutnya, meskipun ada kendala administrasi, pasien yang sedang menjalani perawatan tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya pasien bpjs kis, terutama bagi kasus darurat yang akan ditanggung langsung melalui dana cadangan kas daerah pemkab oi. 
namun, pasien yang baru dirujuk dari puskesmas sementara waktu harus berobat secara mandiri karena tidak ada lagi jaminan dari bpjs kis hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
sayuti menjelaskan bahwa untuk melanjutkan kerja sama, pemkab ogan ilir harus segera menyelesaikan tunggakan selama setidaknya sembilan bulan. 
"namun, terkait detail berapa lama tunggakan itu dan rinciannya, kami belum mendapatkan informasi pastinya," tambahnya.
sayuti mengatakan bahwa pihak pemkab ogan ilir akan menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin.
baca juga:usai libur tahun baru, pemohon skck membeludak di polres ogan ilir
baca juga:habis manis sepah dibuang : kredibilitas vendor pelaksana seleksi ppnpn kejari lubuklinggau dipertanyakan
"mereka mengatakan bahwa hari senen, 6 januari 2025 nanti hal itu sudah selesai" kata dia.
ia juga meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. sayuti menyarankan pemkab ogan ilir mempelajari regulasi terkait kemungkinan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan jaminan kesehatan. 
selain itu, ia mendorong agar kuota penerima bantuan iuran (pbi) untuk warga ogan ilir dapat ditingkatkan.
sayuti menilai, kejadian ini merupakan sebuah kelalaian dalam manajemen anggaran. 
"seharusnya, tiga bulan sebelum kontrak habis, masalah ini sudah dibahas. ada sekitar 65.000 jiwa warga ogan ilir yang bergantung pada bpjs kis, sehingga kesehatan harus menjadi prioritas utama," katanya.
baca juga:polres oku ungkap 84 kasus narkotika selama 2024
namun, ia juga mengapresiasi langkah cepat pemkab ogan ilir dalam menangani situasi ini.
"awalnya kita mengira ini bisa menjadi kado buruk di hari ulang tahun ogan ilir, tetapi saya melihat mereka cukup terbuka dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
anggota komisi iv dprd ogan ilir lainnya, amrina rosada, turut memberikan pernyataan. 
"kalau hari senin nanti masih ada penolakan pelayanan, masyarakat bisa segera melaporkannya ke komisi iv. kami akan terus mengawasi dan mempertanyakan hal ini," tegasnya.
sebelumnya, pelayanan kesehatan di rsud tanjung senai tampak sepi. beberapa pasien yang ingin berobat menggunakan bpjs kis terpaksa pulang karena tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis. kejadian ini terjadi pada kamis (2/1/2025).
salah satu petugas di rsud tanjung senai mengonfirmasi bahwa sejak 1 januari 2025, pihak rumah sakit tidak dapat melayani peserta bpjs kis yang ditanggung pemkab ogan ilir. hal ini disebabkan adanya penangguhan kerja sama antara bpjs dan pemkab.
baca juga:hari pertama kerja 2025 : pj bupati sidak sejumlah opd !
peristiwa itu juga terungkap dari sebuah pengumuman di kantor lama dinas kesehatan yang berlokasi di kantor pemda lama pemkab ogan ilir dengan narasi: 
"mohon maaf terhitung 1 januari 2025 kami tidak memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dikarenakan adanya penangguhan kerjasama dari pihak bpjs. terimakasih." (sro)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan