Bawaslu : Keterangan Tertulis Sengketa di MK Harus Berdasarkan Data Pengawasan !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Minggu , 29 Dec 2024 - 21:17

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam Rakornas Penyusunan dan Review Keterangan Tertulis pada Perkara PHP di MK 2024 di Jakarta, Jumat (27/12).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menekankan pentingnya keterangan tertulis yang diberikan oleh Bawaslu daerah dalam sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, keterangan tersebut harus sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dari pengawasan di lapangan.

Hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan dapat menggambarkan situasi yang jujur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lolly mengatakan, keterangan yang diberikan harus tepat, tidak berbelit-belit, serta sesuai dengan dalil permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon.

Keterangan ini harus mencerminkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang meliputi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap proses Pemilu atau Pilkada.

"Keterangan yang dibuat harus sesuai dengan dalil permohonan, tidak berbelit-belit, serta jujur sesuai dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan Bawaslu," jelasnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12).

Lolly juga berharap agar penyampaian keterangan dari Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024 di MK dapat berjalan dengan lancar dan sukses, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

Ia mengungkapkan bahwa hakim MK telah memberikan apresiasi terhadap keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam sengketa hasil Pemilu 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan cara yang profesional dan objektif.

"Hakim MK mengapresiasi keterangan Bawaslu dalam sengketa hasil Pemilu 2024 karena pihak kami banyak membantu serta bekerja dengan baik," ungkapnya.

bawaslu : keterangan tertulis sengketa di mk harus berdasarkan data pengawasan !                             koranpalpos.com - anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri, lolly suhenty, menekankan pentingnya keterangan tertulis yang diberikan oleh bawaslu daerah dalam sengketa hasil pilkada serentak 2024 di mahkamah konstitusi (mk).
menurutnya, keterangan tersebut harus sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dari pengawasan di lapangan.
hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan dapat menggambarkan situasi yang jujur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
lolly mengatakan, keterangan yang diberikan harus tepat, tidak berbelit-belit, serta sesuai dengan dalil permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon.
baca juga:nasdem sebut hubungan surya paloh-prabowo tetap hangat meski tak hadiri pertemuan
baca juga:dpr rutinkan festival aspirasi guna beri ruang luas kepada masyarakat
keterangan ini harus mencerminkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu, yang meliputi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap proses pemilu atau pilkada.
"keterangan yang dibuat harus sesuai dengan dalil permohonan, tidak berbelit-belit, serta jujur sesuai dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan bawaslu," jelasnya dalam keterangannya di jakarta, sabtu (28/12).
lolly juga berharap agar penyampaian keterangan dari bawaslu dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (php) 2024 di mk dapat berjalan dengan lancar dan sukses, seperti yang terjadi pada pemilu 2024.
ia mengungkapkan bahwa hakim mk telah memberikan apresiasi terhadap keterangan yang disampaikan bawaslu dalam sengketa hasil pemilu 2024.
baca juga:pan minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada presiden prabowo subianto
baca juga:pdi perjuangan siapkan langkah hukum untuk hasto kristiyanto
hal ini menunjukkan bahwa bawaslu berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan cara yang profesional dan objektif.
"hakim mk mengapresiasi keterangan bawaslu dalam sengketa hasil pemilu 2024 karena pihak kami banyak membantu serta bekerja dengan baik," ungkapnya.
menurut lolly, keterangan yang disampaikan oleh bawaslu akan menjadi sangat vital bagi penyelenggara pemilu.
oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk selalu berkoordinasi satu sama lain apabila ada kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan keterangan tertulis.
"kami punya mimpi yang sama untuk pemilihan, seperti pemilu 2024. keterangan bawaslu harus to the point, tidak berbelit-belit, dan jujur apa adanya, dalam konteks ini jujur untuk memastikan kerja lembaga terlihat terang benderang," tegas lolly.
lebih lanjut, lolly mengungkapkan bahwa keterangan tertulis dari bawaslu harus memuat data yang akurat dan disiapkan dengan teliti.
hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
"keterangan yang disampaikan tidak boleh ada yang terlewat. pastikan keterangan tertulis sudah disiapkan dengan benar, begitu juga dengan cara menjawab hakim mk," ujar lolly.
keterangan yang diberikan oleh bawaslu harus didasarkan pada data yang valid, hasil pengawasan yang objektif, dan laporan-laporan yang sesuai dengan prosedur yang ada.
dalam hal ini, ia juga menekankan bahwa meskipun proses pemilihan berada di ranah kabupaten atau kota, reviu atau peninjauan akhir tetap dilakukan di bawaslu ri untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi.
anggota bawaslu lainnya, totok hariyono, juga memberikan instruksi serupa terkait pentingnya keterangan tertulis yang jujur dan akurat dalam sengketa hasil pilkada serentak 2024.
totok menilai bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan nilai gotong royong yang sejati, yang mencerminkan eksistensi dan peran penting bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilihan.
"senjata pengawas pemilu hanya memberikan keterangan tertulis yang benar. semua peristiwa yang terjadi harus ditampilkan apa adanya, dan dalil pemohon tidak boleh dinarasikan. keterangan yang diberikan harus deskriptif, sesuai dengan laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan," kata totok.
menurutnya, keterangan yang disampaikan bawaslu harus terbuka dan perinci, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pengawasan yang telah dilakukan.
keterbukaan ini bukan untuk menjelekkan lembaga, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan jujur mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu.
"sampaikan secara utuh dengan jernih tanpa pretensi. ini semua untuk perbaikan ke depan," ujar totok.
totok juga menegaskan bahwa keterangan tertulis sangat penting karena mencerminkan kejujuran dan transparansi dalam proses pengawasan pemilu.
dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan data, bawaslu dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
dalam konteks penyusunan keterangan tertulis, bawaslu mengacu pada berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, seperti peraturan bawaslu, peraturan komisi pemilihan umum (kpu), surat edaran (se) bawaslu, se kpu, saran perbaikan, imbauan, rekomendasi, laporan hasil pengawasan (lhp), status laporan, dan putusan sengketa administrasi.
semua dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan keterangan tertulis yang akan disampaikan dalam sidang sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi.
sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilu, bawaslu diharapkan untuk selalu menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak ada yang disembunyikan.
hal ini penting agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui dengan jelas bagaimana proses pemilu berlangsung, serta bagaimana bawaslu menjalankan tugas pengawasan yang telah diberikan oleh undang-undang.
penyampaian keterangan tertulis oleh bawaslu dalam sengketa hasil pilkada serentak 2024 di mahkamah konstitusi sangat penting untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.
keterangan yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui pengawasan yang objektif dan tidak berbelit-belit.
bawaslu diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana yang telah dilakukan pada pemilu 2024, dengan selalu berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keakuratan data.
dengan demikian, proses sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan