Politik Sepekan : Respons Jokowi Soal Hasto hingga PDIP Akui PPN Naik !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 29 Dec 2024 - 05:34

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kanan) berjalan melintasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini (kanan) dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darma-FOTO : ANTARA-

Kasus ini telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, terutama karena Hasto merupakan tokoh penting di tubuh PDIP.

Namun, Jokowi memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam polemik tersebut, menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

2. Bawaslu: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 Berhasil

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn J.H. Malonda, menyampaikan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Menurut Herwyn, jumlah laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat meningkat signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

“Jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12).

Berdasarkan data Bawaslu per 8 Desember 2024, tercatat 3.023 laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

Sementara temuan langsung dari pengawas mencapai 575 kasus.

Angka ini menunjukkan tren positif dalam pengawasan partisipatif yang menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

3. Tiga Kapal Perang China Sandar di Tanjung Priok

Tiga kapal perang Angkatan Laut China berlabuh di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dari Selasa (24/12) hingga Jumat (27/12).

Kapal-kapal tersebut terdiri atas satu kapal jenis Landing Helicopter Dock (LHD) bernama Plans Hainan (31) dan dua fregat, yaitu Plans Liuzhou (FFG 537) dan Plans Hengyang (FFG 568).

politik sepekan : respons jokowi soal hasto hingga pdip akui ppn naik !                            koranpalpos.com - dalam pekan terakhir desember 2024, sejumlah peristiwa politik menjadi sorotan publik.
mulai dari respons presiden joko widodo (jokowi) terkait penetapan sekjen pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka oleh kpk.
hingga pengakuan pdip tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen untuk mendukung program presiden prabowo subianto.
baca juga:dpr minta pemerintah proaktif jaga momen libur nataru
baca juga:komisi iii dpr terima 469 aduan sepanjang 2024
berikut rangkuman berita politik yang menarik untuk disimak:
1. jokowi: penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum
presiden joko widodo memberikan tanggapan atas status hukum sekjen pdip hasto kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
baca juga:dpr sebut hasto tersangka karena kpk lunasi utang perkara
baca juga:pdi perjuangan siapkan langkah hukum untuk hasto kristiyanto
jokowi menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berlangsung.
"ya, hormati seluruh proses hukum yang ada," kata jokowi di solo, jawa tengah, rabu (25/12).
ketika ditanya lebih jauh soal namanya yang turut disebut-sebut dalam kaitannya dengan kasus ini, jokowi hanya tersenyum sembari menjawab, "hehee... sudah purnatugas, sudah pensiunan."
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
baca juga:beragam ‘hadiah’ undang-undang dari dpr untuk pemerintahan baru
kasus ini telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, terutama karena hasto merupakan tokoh penting di tubuh pdip.
namun, jokowi memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam polemik tersebut, menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
2. bawaslu: sosialisasi pengawasan partisipatif pilkada 2024 berhasil
baca juga:pdip sesalkan pencekala yasonna atas kasus harun masiku
baca juga:pdip : ppn 12 persen dukung program presiden prabowo !
anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri, herwyn j.h. malonda, menyampaikan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pilkada 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan.
menurut herwyn, jumlah laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat meningkat signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
“jumlah laporan meningkat signifikan. ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata herwyn dalam keterangannya di jakarta, senin (23/12).
berdasarkan data bawaslu per 8 desember 2024, tercatat 3.023 laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat.
sementara temuan langsung dari pengawas mencapai 575 kasus.
angka ini menunjukkan tren positif dalam pengawasan partisipatif yang menjadi salah satu fokus utama bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
3. tiga kapal perang china sandar di tanjung priok
tiga kapal perang angkatan laut china berlabuh di dermaga 300–302, pelabuhan tanjung priok, jakarta, dari selasa (24/12) hingga jumat (27/12).
kapal-kapal tersebut terdiri atas satu kapal jenis landing helicopter dock (lhd) bernama plans hainan (31) dan dua fregat, yaitu plans liuzhou (ffg 537) dan plans hengyang (ffg 568).
kepala dinas penerangan pangkalan utama tni angkatan laut (lantamal) iii jakarta, letkol laut (kh) m. qomar syarifudin, menjelaskan bahwa kunjungan ini bersifat persahabatan.
namun, tidak ada kegiatan bersama yang digelar antara lantamal iii dengan angkatan laut china.
“acara hanya sebatas penyambutan di dermaga 300–302. tidak ada kegiatan bersama lainnya selama kapal sandar di priok,” jelas qomar saat dihubungi di jakarta, kamis (26/12).
kunjungan ini menarik perhatian publik di tengah dinamika geopolitik kawasan asia pasifik, terutama dalam konteks hubungan bilateral antara indonesia dan china.
4. pmii sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan ppn
pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia (pb pmii) meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen.
ketua umum pb pmii, m. shofiyulloh cokro, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan dampak domino terhadap perekonomian.
“dampak domino ekonominya sangat besar, terutama pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” ujar shofiyulloh dalam keterangannya di jakarta, kamis (26/12).
dia menambahkan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.
pmii mengusulkan agar pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih inklusif dalam memenuhi kebutuhan fiskal negara tanpa memberatkan masyarakat.
5. ketua pdip sebut ppn 12 persen dukung program presiden prabowo
ketua dpp pdip, said abdullah, mengakui bahwa kenaikan ppn menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada tahun 2025 dirancang untuk mendukung program strategis presiden prabowo subianto.
menurut said, kebijakan ini sejalan dengan agenda pdip untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan memperkuat program kesehatan yang inklusif.
“pdi perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan apbn demi suksesnya program quick win yang dirancang oleh presiden prabowo,” kata said dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, selasa (24/12).
kenaikan ppn, meski menuai kritik, disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan pendanaan program-program prioritas pemerintah.
pdip melihat kebijakan ini sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
berbagai peristiwa politik sepanjang pekan ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pemerintahan dan partai politik di indonesia.
penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka menjadi ujian bagi pdip, partai penguasa yang selama ini dikenal solid.
di sisi lain, keputusan menaikkan ppn menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil.
bawaslu mencatat keberhasilan dalam mendorong pengawasan partisipatif, yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bersih.
sementara itu, kunjungan kapal perang china ke tanjung priok menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan bilateral yang seimbang di tengah persaingan geopolitik.
pekan terakhir desember 2024 menjadi momen yang sarat dengan isu-isu strategis di bidang politik, ekonomi, dan hubungan internasional.
dari penegakan hukum hingga kebijakan fiskal, semua ini menggambarkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
masyarakat diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan demi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.