Coba tak Netral, Kades Bisa Kena Sanksi Kurungan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 29 Dec 2023 - 21:18

Aktivitas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019 lalu- FOTO : Antara -

PALEMBANG – Adanya kekhawatiran sejumlah pihak terkait perilaku tak netral yang diperlihatkan oknum penyelenggara pemerintahan dalam momen Pemilu serentak tahun 2024 mendatang terbukti.

Itu setelah ada seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir diduga tidak menjaga netralitas sebagaimana seharusnya sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dimana oknum Kades Tambang Rambang AP, sebagaimana video yang beredar berdialog dengan sejumlah warga.

Dalam vedio berdurasi 2 menit 09 detik tersebut sang kades mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif dari Dapil IV DPRD Ogan Ilir yang meliputi wilayah Kecamtan Rambang Kuang, Lubuk Keliat dan Muara Kuang.

Tak hanya itu, dalam vidio itu dilengkapi teks dengan kata-kata "Infonyo Kepala Desa di Ogan Ilir..mamang ngoceh ini. Apa boleh Kades kampanyekan salah satu caleg???" Kemudian "Tolong Bawaslu OI...Bupati OI Tindakanyo. Kades Itu Harus Netral Bro," demikian kata-kata dalam video tersebut.

Video yang viral tersebut, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya pelapor berinisial MH terhadap oknum Kades AP pun, langsung dimintai keterangan Bersama 2 orang saksi lainnya,

Setelah memeriksa pelapor, Bawaslu OI, pada Jumat, 29 Desember memeriksa oknum Kades Tambang Rambang, AP.

Pemeriksaan dilakuan di Gedung Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) OI, sekitar pukul 14.00 WIB.

Oknum Kades AP sendiri tiba di Gedung Sentra sekitar pukul 13.30 WIB, dan langsung diperiksa hingga selesai sekitar pukul 15.30 WIB.

coba tak netral, kades bisa kena sanksi kurungan                             palembang – adanya kekhawatiran sejumlah pihak terkait perilaku tak netral  yang diperlihatkan oknum penyelenggara pemerintahan dalam momen pemilu serentak tahun 2024 mendatang terbukti.
itu setelah  ada seorang oknum kepala desa (kades) di kecamatan rambang kuang, ogan ilir diduga tidak menjaga netralitas sebagaimana seharusnya sesuai uu nomor 7 tahun 2017.
dimana oknum kades tambang rambang ap, sebagaimana video yang beredar berdialog dengan sejumlah warga.
dalam vedio berdurasi 2 menit 09 detik tersebut sang kades mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon legislatif dari dapil iv dprd ogan ilir yang meliputi wilayah kecamtan rambang kuang, lubuk keliat dan muara kuang.
baca juga:perludem minta bawaslu pertegas lokasi pemasangan apk 
baca juga:kajari prabumulih pulihkan keuangan negara rp 6,58 miliar 
tak hanya itu, dalam vidio itu dilengkapi teks dengan kata-kata "infonyo kepala desa di ogan ilir..mamang ngoceh ini. apa boleh kades kampanyekan salah satu caleg???" kemudian "tolong bawaslu oi...bupati oi tindakanyo. kades itu harus netral bro," demikian kata-kata dalam video tersebut.
video yang viral tersebut, dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) bersama gakkumdu (penegakan hukum terpadu) kabupaten ogan ilir. 
selanjutnya pelapor berinisial mh terhadap oknum kades ap pun, langsung dimintai keterangan bersama 2 orang saksi lainnya,
setelah memeriksa pelapor, bawaslu oi, pada jumat, 29 desember memeriksa oknum kades tambang rambang, ap.
baca juga:pelajar seharusnya belajar, bukan tawuran 
baca juga:anies ingat pesan jk, agar kader hmi jadi presiden
pemeriksaan dilakuan  di gedung sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) oi, sekitar pukul 14.00 wib.
oknum kades ap sendiri tiba di gedung sentra sekitar pukul 13.30 wib, dan langsung diperiksa hingga selesai sekitar pukul 15.30 wib. 
sayangnya, saat hendak dimintai keterangan lebih lanjut, oknum kades ap tmenolak dan segera masuk ke dalam mobil dengan pernyataan singkat, "sip, idak ado, cak itulah, yo makasih yo," sambil mengacungkan jempol.
ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati, melalui divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti, menjelaskan bahwa hasil klarifikasi akan dikoordinasikan dengan unsur gakkumdu.
baca juga:waduh ! odgj ternyata boleh nyoblos pemilu 2024 
baca juga:mantan gubernur papua meninggal di rspad gatot subroto 
"kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor terkait pelanggaran netralitas yang dilaporkan sejak 18 desember 2023 lalu," ujar lily.
item pertanyaan yang diajukan lanjut lily, sekitar 20 pertanyaan terkait video viral oknum kades yang mengajak dukungan caleg tertentu. 
namun kata lily, pertanyaan tersebut berkembang menjadi beberapa pertanyaan tambahan.
lily menjelaskan bahwa terlapor hadir dalam keadaan sehat, sadar, dan bersedia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 1,5 jam. 
"selanjutnya, untuk klarifikasi, masih ada 2 orang lagi yang akan kita panggil. pemanggilan berikutnya dijadwalkan pada hari selasa, 2 januari 2024," tambahnya. 
pemanggilan tersebut lanjutnya, ditujukan kepada kepala dinas pmd oi dan satu saksi tambahan yang hadir dalam pertemuan saat video tersebut diambil.
“kepala dinas pmd ogan ilir akan dimintai keterangan terkait sosialisasi netralitas yang dilakukan terhadap kepala desa,” ujar lily lagi.
lily menegaskan bahwa bawaslu memberikan ruang bagi pelapor dan saksi untuk melaporkan jika merasa terintimidasi atau terancam.
"kami harap kasus ini berjalan sesuai prosedur. saksi, pelapor, dan terlapor dapat turut mendukung dengan memberikan keterangan yang benar," ujarnya.
sebelumnya, lily oktayanti menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oknum kades tersebut, maka sesuai pasal 493 uu no 7 tahun 2017, maka yang bersangkutan terancam sanksi kurungan 1 tahun penjara dan denda sebesar rp12 juta.
terkait kasus tersebut, bupati oi, panca wijaya akbar mengatakan, bahwa peristiwa tersebut tidak seharusnya dibesar-besarkan.
menurtnya, oknum kades hanya menyampaikan dukungan dalam suasana santai di teras rumah.
"saya sudah lihat videonya, tapi saya pikir oknum kades itu tidak berbicara di forum resmi, hanya ngobrol di teras. jadi jangan dibesar-besarkan," kata panca, selasa, 19 desember 2023.
meskipun demikian, panca tetap menginginkan penanganan serius terhadap permasalahan ini. 
bupati panca meminta badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten ogan ilir untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
"kepada pihak bawaslu silahkan memprosesnya. dari pemkab ogan ilir melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) akan memberikan surat teguran," tegasnya.
dalam kesempatan tersebut, bupati ogan ilir menegaskan kepada seluruh kades di wilayahnya untuk menjaga kondusifitas menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
ia menyatakan bahwa ia sudah berkali-kali memberikan arahan kepada para kades agar tidak menggunakan fasilitas pemerintahan desa atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“saya sudah berkali-kali sampaikan kepada para kades untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintahan desa dan atau fasilitas negara, untuk kepentingan pribadinya," lanjutnya. panca juga menegaskan, setiap kades memiliki hak untuk mendukung calon tertentu, selama tidak melibatkan fasilitas desa atau melakukan kegiatan yang dapat dianggap sebagai kampanye di tingkat desa. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan