Komnas Perempuan Desak UU PKDRT Diberlakukan bagi KDRT yang Belum Tercatat Secara Hukum

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 25 Dec 2024 - 21:00

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam perkawinan yang belum tercatat secara hukum.

Hal ini dianggap penting untuk melindungi para korban KDRT yang tidak terdaftar dalam administrasi negara, yang sering kali terabaikan dalam proses penanganan.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyampaikan bahwa rekomendasi ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam dua dekade terakhir, dengan mayoritas korban adalah perempuan, khususnya istri.

"Kami menyampaikan rekomendasi umum Komnas Perempuan agar UU PKDRT digunakan juga dalam menangani kasus KDRT pada konteks perkawinan yang belum tercatat," kata Andy dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (24/12).

Berdasarkan data Komnas Perempuan, setidaknya setiap jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan tingginya prevalensi KDRT di Indonesia.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri mendominasi, dengan sekitar 94 persen dari total kasus yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri.

Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa sejak disahkannya UU PKDRT pada tahun 2004, tercatat lebih dari 580 ribu laporan kekerasan dalam ranah pribadi, dengan 491.067 kasus di antaranya merupakan kekerasan terhadap istri, dan sekitar 18.577 kasus lainnya adalah kekerasan terhadap anak perempuan.

Angka ini mencerminkan tingginya angka kekerasan domestik yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, kasus-kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan dari tahun 2019 hingga 2023 juga menunjukkan adanya pola kekerasan yang mengkhawatirkan.

komnas perempuan desak uu pkdrt diberlakukan bagi kdrt yang belum tercatat secara hukum                                koranpalpos.com – komisi anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uu pkdrt) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang terjadi dalam perkawinan yang belum tercatat secara hukum. 
hal ini dianggap penting untuk melindungi para korban kdrt yang tidak terdaftar dalam administrasi negara, yang sering kali terabaikan dalam proses penanganan.
ketua komnas perempuan, andy yentriyani, menyampaikan bahwa rekomendasi ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa kdrt merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam dua dekade terakhir, dengan mayoritas korban adalah perempuan, khususnya istri. 
baca juga:pemkot palembang larang penggunaan kantong plastik : berlaku 1 januari 2025 !
baca juga:menhub tinjau langsung pelabuhan merak, pastikan transportasi akhir tahun aman dan lancar
"kami menyampaikan rekomendasi umum komnas perempuan agar uu pkdrt digunakan juga dalam menangani kasus kdrt pada konteks perkawinan yang belum tercatat," kata andy dalam pernyataan resminya di jakarta, selasa (24/12).
berdasarkan data komnas perempuan, setidaknya setiap jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
hal ini menunjukkan tingginya prevalensi kdrt di indonesia. 
dalam kajian yang dilakukan oleh komnas perempuan, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri mendominasi, dengan sekitar 94 persen dari total kasus yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri.
baca juga:5 anggota komisi informasi sumsel dilantik 
baca juga:kenaikan ppn jangan sampai sentuh umkm
komnas perempuan juga mengungkapkan bahwa sejak disahkannya uu pkdrt pada tahun 2004, tercatat lebih dari 580 ribu laporan kekerasan dalam ranah pribadi, dengan 491.067 kasus di antaranya merupakan kekerasan terhadap istri, dan sekitar 18.577 kasus lainnya adalah kekerasan terhadap anak perempuan.
angka ini mencerminkan tingginya angka kekerasan domestik yang terjadi di masyarakat indonesia.
di sisi lain, kasus-kasus yang dilaporkan langsung ke komnas perempuan dari tahun 2019 hingga 2023 juga menunjukkan adanya pola kekerasan yang mengkhawatirkan. 
sebanyak 3.709 kasus kekerasan terhadap istri tercatat dalam periode tersebut.
baca juga:warga tanjung batu inisiatif perbaiki jalan rusak : pemprov sumsel dituding belum bertindak !
baca juga:fenomena amuk massa marak : apa yang sebenarnya terjadi ?
dari jumlah tersebut, 50 persen merupakan kekerasan psikologis, 31 persen adalah kekerasan fisik, 16 persen terkait dengan penelantaran dan kekerasan ekonomi, dan 3 persen lainnya adalah kekerasan seksual.
lebih lanjut, andy yentriyani menyampaikan bahwa data juga menunjukkan fenomena yang lebih kompleks dalam hal kdrt. 
dari total kasus yang dilaporkan, terdapat 222 kasus yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak dan 309 kasus lainnya adalah kdrt yang masih berlanjut meski pasangan sudah bercerai. 
"temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan," ujarnya.
fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terus berlanjut meskipun ikatan perkawinan telah berakhir menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian lebih. 
hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berakhir hanya dengan perpisahan, melainkan dapat terus berlanjut dalam bentuk-bentuk lain, seperti perebutan hak asuh anak atau ancaman terhadap korban pasca perceraian.
menurut andy, kekerasan dalam rumah tangga sering kali muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
pola-pola ini sering kali saling terkait dan membentuk jerat yang sulit diputuskan oleh para korban. 
"pola-pola ini sering kali berkelindan dengan bentuk kekerasan lainnya, menciptakan jerat yang sulit diputus oleh para korban," katanya.
anggota komnas perempuan, theresia iswarini, menambahkan bahwa dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat, korban kdrt sering kali menghadapi kondisi yang lebih buruk. 
"perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengabaikan hak-hak korban, dan korban pun sulit mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima," jelas theresia. 
menurutnya, pernikahan yang tidak tercatat di mata negara sering kali menjadi celah bagi pelaku kekerasan untuk menghindari hukuman atau pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
dalam perkawinan yang tidak tercatat, korban kdrt dapat terabaikan dalam proses penanganan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan dalam uu pkdrt. 
hal ini menyulitkan korban dalam mendapatkan akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan yang diperlukan. 
oleh karena itu, komnas perempuan meminta agar aparat penegak hukum memperluas pemahaman dan penerapan uu pkdrt untuk mencakup semua bentuk perkawinan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat.
penyebab tingginya angka kdrt di indonesia juga berkaitan dengan banyaknya faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasarinya. 
dalam banyak kasus, korban kdrt sering kali merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan, karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan dukungan sosial. 
selain itu, dalam beberapa masyarakat, stigma terhadap perceraian atau pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga masih sangat kuat, membuat korban merasa terisolasi dan tidak berdaya.
untuk itu, penting bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak, serta memberikan dukungan yang memadai bagi korban kdrt. 
"kebijakan yang lebih inklusif dan akses yang lebih luas bagi korban kdrt, baik dalam perkawinan tercatat maupun yang tidak tercatat, harus menjadi prioritas utama," ujar andy.
komnas perempuan juga merekomendasikan agar aparat penegak hukum memperkuat penegakan hukum terkait kdrt, serta meningkatkan upaya pencegahan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga. 
selain itu, penyediaan fasilitas bagi korban kdrt, seperti rumah aman dan layanan psikologis, harus lebih diperhatikan.
komnas perempuan berharap agar ke depannya, perlindungan terhadap korban kdrt tidak hanya terbatas pada perkawinan yang tercatat, tetapi juga dapat mencakup semua bentuk hubungan yang berisiko menyebabkan kekerasan, termasuk perkawinan yang tidak tercatat. 
hal ini akan memperluas jangkauan perlindungan hukum dan memastikan bahwa tidak ada korban kdrt yang terabaikan.
kasus kdrt terus menjadi tantangan besar bagi indonesia, dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan perlunya penanganan yang lebih komprehensif dan responsif. 
dengan memperluas penerapan uu pkdrt untuk mencakup perkawinan yang tidak tercatat, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban dan menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan