PDIP Ungkap Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Oleh KPK Hanya Formalitas Hukum : Motifnya Politik !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 24 Dec 2024 - 22:47

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy (kedua kanan) saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12/2024).-FOTO : ANTARA-

Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK akan terus melanjutkan penyidikan terkait kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi.

Namun, PDIP tetap bersikukuh bahwa penetapan tersangka ini merupakan bagian dari upaya kriminalisasi terhadap partai dan jajarannya.

Ronny Talapessy menegaskan bahwa PDIP akan terus berjuang untuk membela Hasto Kristiyanto dan memastikan bahwa proses hukum yang terjadi tidak didorong oleh kepentingan politik semata.

"PDIP akan terus berjuang agar hukum dapat dijalankan secara adil dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Kami yakin bahwa Hasto Kristiyanto akan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah," tambah Ronny.

Kontroversi ini semakin memanas dengan semakin banyaknya pihak yang menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto tidak didasarkan pada bukti yang kuat, melainkan lebih pada agenda politik tertentu.

Masyarakat dan pengamat hukum berharap agar proses hukum yang melibatkan tokoh besar seperti Hasto Kristiyanto dapat dijalankan dengan transparansi dan keadilan yang seimbang.

Hasto Kristiyanto sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait status tersangkanya.

Namun, dengan posisi strategisnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP dan tokoh kunci dalam partai, ia kemungkinan besar akan terus menghadapi tekanan politik yang cukup besar.

Sementara itu, KPK berjanji untuk terus menyelidiki kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

pdip ungkap penetapan tersangka hasto kristiyanto oleh kpk hanya formalitas hukum : motifnya politik !                            koranpalpos.com - ketua dpp pdi perjuangan bidang reformasi sistem hukum nasional, ronny talapessy, menilai penetapan sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap harun masiku oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) dan perintah penyidikan terkait obstruction of justice hanya sekadar formalitas teknis hukum.
menurut ronny, alasan yang sebenarnya di balik penetapan tersangka ini lebih berkaitan dengan motif politik daripada bukti hukum yang sah.
"menurut dugaan kami, pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. alasan sesungguhnya dari menjadikan sekjen dpp pdip sebagai tersangka adalah motif politik," kata ronny talapessy dalam konferensi pers di kantor dpp pdip, jakarta, pada selasa (24/12).
baca juga:kpk ungkap peran hasto kristiyanto dalam suap kasus harun masiku : begini modusnya !
baca juga: kpk tegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka hasto kristiyanto
pdip berpendapat bahwa penetapan hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah hasto secara terang-terangan mengkritik berbagai kebijakan yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.
terutama setelah partai tersebut memecat sejumlah kader besar, seperti presiden joko widodo, gibran rakabuming raka, dan bobby nasution.
ronny mengungkapkan bahwa pdip melihat ini sebagai bentuk upaya pembalasan politik atas sikap-sikap kritis yang disampaikan hasto terkait pemerintahannya.
baca juga:kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
"hasto dengan tegas menyuarakan sikap politik pdip yang menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan di akhir masa jabatan presiden joko widodo," tambah ronny.
selain itu, dpp pdip juga menyoroti kebocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait, namun bocor ke media massa.
pdip menduga adanya upaya untuk memaksakan pemidanaan terhadap hasto dengan tujuan kriminalisasi.
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
ronny menyatakan, hingga saat ini kpk tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
"kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat kpk tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024," ujar ronny.
penetapan tersangka hasto kristiyanto oleh kpk berawal dari keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan harun masiku dan eks-komisioner kpu wahyu setiawan.
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
kpk mendalami dugaan peran aktif hasto dalam membantu harun masiku untuk terpilih sebagai anggota dpr ri dari daerah pemilihan i sumatera selatan pada pemilu 2019.
menurut ketua kpk, setyo budiyanto, hasto diduga berperan aktif dalam melakukan berbagai upaya untuk memenangkan harun masiku dalam pemilihan legislatif tersebut.
setyo menjelaskan bahwa hasto terlibat dalam lobi-lobi untuk menyuap wahyu setiawan dan sejumlah pihak lainnya agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri.
"ada upaya-upaya dari saudara hasto kristiyanto untuk memenangkan harun masiku melalui beberapa upaya, termasuk memberikan uang suap untuk mengatur proses pemilihan," ujar setyo budiyanto dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa (24/12).
kpk mengungkapkan bahwa selain suap, hasto kristiyanto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
kpk menuduh hasto dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara yang melibatkan dirinya dan sejumlah tersangka lainnya.
penyidikan terhadap hasto kristiyanto dilakukan dengan surat perintah penyidikan nomor sprin.dik/152/dik.00/01/12/2024, yang diterbitkan pada tanggal 23 desember 2024.
kpk mendalilkan bahwa tindakan hasto dan rekan-rekannya dapat menghalangi jalannya penyidikan yang sedang berjalan dalam kasus tersebut.
kpk juga mencatat adanya upaya sistematis untuk menggagalkan proses hukum dalam perkara ini, yang kemudian mengarah pada penetapan pasal obstruction of justice.
setyo budiyanto menyatakan bahwa kpk akan terus melanjutkan penyidikan terkait kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi.
namun, pdip tetap bersikukuh bahwa penetapan tersangka ini merupakan bagian dari upaya kriminalisasi terhadap partai dan jajarannya.
ronny talapessy menegaskan bahwa pdip akan terus berjuang untuk membela hasto kristiyanto dan memastikan bahwa proses hukum yang terjadi tidak didorong oleh kepentingan politik semata.
"pdip akan terus berjuang agar hukum dapat dijalankan secara adil dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. kami yakin bahwa hasto kristiyanto akan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah," tambah ronny.
kontroversi ini semakin memanas dengan semakin banyaknya pihak yang menilai bahwa penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto tidak didasarkan pada bukti yang kuat, melainkan lebih pada agenda politik tertentu.
masyarakat dan pengamat hukum berharap agar proses hukum yang melibatkan tokoh besar seperti hasto kristiyanto dapat dijalankan dengan transparansi dan keadilan yang seimbang.
hasto kristiyanto sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait status tersangkanya.
namun, dengan posisi strategisnya sebagai sekretaris jenderal pdip dan tokoh kunci dalam partai, ia kemungkinan besar akan terus menghadapi tekanan politik yang cukup besar.
sementara itu, kpk berjanji untuk terus menyelidiki kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan