KPK Tegaskan Tidak Ada Politisasi Dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 24 Dec 2024 - 20:10

Ketua KPK Setyo Budiyanto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024)-FOTO : ANTARA-

KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, tanpa memandang status atau jabatan mereka.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan.

Beberapa pihak mengapresiasi langkah KPK sebagai wujud komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Sementara yang lain mempertanyakan timing penetapan tersangka yang dianggap berpotensi memengaruhi dinamika politik menjelang tahun politik 2024-2025.

Namun, Setyo memastikan bahwa KPK bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau opini publik.

“Kami hanya fokus pada bukti dan fakta hukum. Semua keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid dan proses hukum yang transparan,” ujar Setyo.

Selain Hasto, advokat Donny Tri Istiqomah juga diduga memiliki peran kunci dalam kasus ini.

Donny disebut menjadi perantara utama yang mengatur aliran uang suap kepada Wahyu Setiawan.

Setyo menyebut bahwa Donny berperan aktif dalam melaksanakan arahan dari Hasto dan Harun Masiku.

“DTI berperan sebagai eksekutor yang mengambil dan menyerahkan uang kepada pihak-pihak yang terlibat. Semua tindakan DTI didasarkan pada arahan yang jelas dari HK dan HM,” jelas Setyo.

Penetapan tersangka baru dalam kasus Harun Masiku ini menjadi bukti bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus korupsi, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Setyo menegaskan bahwa KPK akan terus bekerja untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

“Kami ingin menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga yang tetap independen dan profesional. Tidak ada ruang untuk intervensi atau kompromi dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Dengan penetapan tersangka ini, KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan atas kasus yang telah berlangsung sejak 2019.

kpk tegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka hasto kristiyanto                            koranpalpos.com - ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), setyo budiyanto, dengan tegas menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto (hk), murni merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang objektif.
hal ini disampaikan setyo dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta, selasa (24/12).
“apakah penetapan ini ada politisasi? jawabannya adalah murni penegakan hukum,” ujar setyo.
baca juga:kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
“keputusan ini diambil berdasarkan proses ekspos kasus yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan deputi kpk. keputusan tersebut diambil secara akurat, sehingga menghasilkan surat perintah penyidikan (sprindik) ini.”
setyo juga membantah tuduhan bahwa penetapan hasto sebagai tersangka bertujuan untuk mengganggu jalannya kongres pdip yang direncanakan berlangsung pada 2025.
menurutnya, kpk tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap agenda politik, termasuk kongres partai politik.
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
“kami sama sekali tidak mendapatkan informasi, masukan, atau arahan terkait kongres pdip atau hal-hal lain yang bersifat politis. ini murni tugas penegakan hukum,” tegasnya.
“kami memastikan bahwa semua langkah yang diambil adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan tertentu.”
pada kesempatan yang sama, kpk juga mengumumkan bahwa hasto kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka baru dalam rangkaian kasus suap terkait harun masiku.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
selain hasto, seorang advokat bernama donny tri istiqomah (dti) juga ditetapkan sebagai tersangka.
setyo menjelaskan peran hasto dalam kasus tersebut, yaitu sebagai pengatur dan pengendali donny untuk mengambil dan mengantarkan uang suap yang ditujukan kepada mantan komisioner kpu ri, wahyu setiawan, melalui kader pdip, agustiani tio fridelina.
“hk bersama-sama dengan harun masiku, saeful bahri, dan dti melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina sebesar 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar as. suap ini diberikan pada periode 16 desember 2019 hingga 23 desember 2019 agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) i sumatera selatan,” ungkap setyo.
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
baca juga:kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn
kasus ini bermula dari dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota dpr ri terpilih periode 2019-2024 di komisi pemilihan umum (kpu) ri.
harun masiku, yang menjadi salah satu aktor utama, ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada awal 2020. namun, hingga kini harun masiku masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) sejak 17 januari 2020.
selain harun, pihak lain yang terlibat dalam kasus ini adalah wahyu setiawan, mantan anggota kpu periode 2017-2022.
wahyu telah divonis bersalah dalam kasus ini dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
saat ini, wahyu tengah menjalani masa bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan kelas i kedungpane, semarang, jawa tengah.
harun masiku menjadi salah satu buronan paling dicari oleh kpk.
upaya pencarian terhadap harun terus dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional.
meskipun begitu, hingga kini keberadaan harun masih menjadi teka-teki.
“kami tidak berhenti mencari harun masiku. pencarian ini melibatkan berbagai instansi, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional. kami berharap masyarakat juga dapat memberikan informasi jika mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” kata setyo.
kpk menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, tanpa memandang status atau jabatan mereka.
hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.
penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan.
beberapa pihak mengapresiasi langkah kpk sebagai wujud komitmen dalam pemberantasan korupsi.
sementara yang lain mempertanyakan timing penetapan tersangka yang dianggap berpotensi memengaruhi dinamika politik menjelang tahun politik 2024-2025.
namun, setyo memastikan bahwa kpk bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau opini publik.
“kami hanya fokus pada bukti dan fakta hukum. semua keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid dan proses hukum yang transparan,” ujar setyo.
selain hasto, advokat donny tri istiqomah juga diduga memiliki peran kunci dalam kasus ini.
donny disebut menjadi perantara utama yang mengatur aliran uang suap kepada wahyu setiawan.
setyo menyebut bahwa donny berperan aktif dalam melaksanakan arahan dari hasto dan harun masiku.
“dti berperan sebagai eksekutor yang mengambil dan menyerahkan uang kepada pihak-pihak yang terlibat. semua tindakan dti didasarkan pada arahan yang jelas dari hk dan hm,” jelas setyo.
penetapan tersangka baru dalam kasus harun masiku ini menjadi bukti bahwa kpk tetap berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus korupsi, meskipun menghadapi berbagai tantangan.
setyo menegaskan bahwa kpk akan terus bekerja untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.
“kami ingin menunjukkan bahwa kpk adalah lembaga yang tetap independen dan profesional. tidak ada ruang untuk intervensi atau kompromi dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
dengan penetapan tersangka ini, kpk diharapkan dapat memberikan kejelasan atas kasus yang telah berlangsung sejak 2019.
masyarakat juga berharap agar kpk terus meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus besar lainnya.
di sisi lain, masyarakat diminta untuk tetap memberikan dukungan kepada kpk dalam menjalankan tugasnya.
partisipasi publik, termasuk dalam memberikan informasi dan pengawasan, sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif.
“kami berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. dukung kami dengan memberikan informasi yang relevan dan tetap percaya pada proses hukum yang sedang berlangsung,” tutup setyo.