Pakar Nilai Tak Ada Politisasi di Penetapan Sekjen PDIP Jadi Tersangka

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 24 Dec 2024 - 18:18

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024).-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pakar ilmu politik dari Universitas Andalas (Unand), Prof. Asrinaldi.

Menurutnya, tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka tersebut. Prof. Asrinaldi berpendapat bahwa kasus ini sudah terindikasi sejak lama dan penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari penegakan hukum yang profesional.

“Menurut saya, tidak ada kaitan dengan politisasi. Sebenarnya kasus ini sudah terindikasi jauh-jauh hari, tetapi mungkin pada saat itu ada banyak pertimbangan, terutama karena PDIP adalah partai penguasa, dengan Presiden Jokowi yang juga merupakan kader dari PDIP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat KPK tampak lambat dalam menangani kasus ini,” ujar Prof. Asrinaldi saat dihubungi, Selasa (24/12).

Pernyataan Prof. Asrinaldi tersebut sejalan dengan pendapat Ketua KPK Setyo Budiyanto yang menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah murni berdasarkan penegakan hukum dan bukti-bukti yang cukup.

Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan setelah proses ekspose perkara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK.

Ia menambahkan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya kecukupan alat bukti yang mendukung keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Penetapan Hasto sebagai tersangka ini adalah hasil dari serah terima yang kami terima dari pejabat KPK yang lama. Kami hanya melanjutkan tugas yang sudah dimulai sebelumnya. Penetapan ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang independen,” kata Setyo Budiyanto.

Dalam prosesnya, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, yang menyebutkan bahwa Hasto terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama tersangka utama, Harun Masiku.

Kasus ini terkait dengan dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

pakar nilai tak ada politisasi di penetapan sekjen pdip jadi tersangka                            koranpalpos.com - penetapan sekretaris jenderal pdi perjuangan, hasto kristiyanto, sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pakar ilmu politik dari universitas andalas (unand), prof. asrinaldi.
menurutnya, tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka tersebut. prof. asrinaldi berpendapat bahwa kasus ini sudah terindikasi sejak lama dan penetapan hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari penegakan hukum yang profesional.
“menurut saya, tidak ada kaitan dengan politisasi. sebenarnya kasus ini sudah terindikasi jauh-jauh hari, tetapi mungkin pada saat itu ada banyak pertimbangan, terutama karena pdip adalah partai penguasa, dengan presiden jokowi yang juga merupakan kader dari pdip. pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat kpk tampak lambat dalam menangani kasus ini,” ujar prof. asrinaldi saat dihubungi, selasa (24/12).
baca juga:kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
pernyataan prof. asrinaldi tersebut sejalan dengan pendapat ketua kpk setyo budiyanto yang menegaskan bahwa penetapan hasto sebagai tersangka adalah murni berdasarkan penegakan hukum dan bukti-bukti yang cukup.
setyo budiyanto menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto dilakukan setelah proses ekspose perkara yang dilakukan oleh tim penyidik kpk.
ia menambahkan bahwa hasto baru ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya kecukupan alat bukti yang mendukung keterlibatannya dalam kasus tersebut.
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
baca juga: kpk segel ruang kerja gubernur dan sekda bengkulu pasca ott
“penetapan hasto sebagai tersangka ini adalah hasil dari serah terima yang kami terima dari pejabat kpk yang lama. kami hanya melanjutkan tugas yang sudah dimulai sebelumnya. penetapan ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang independen,” kata setyo budiyanto. 
dalam prosesnya, kpk mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024 bertanggal 23 desember 2024, yang menyebutkan bahwa hasto terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama tersangka utama, harun masiku.
kasus ini terkait dengan dugaan pemberian hadiah atau janji kepada anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017-2022, wahyu setiawan, terkait penetapan anggota dpr ri terpilih 2019-2024.
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
kasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan harun masiku, seorang calon legislatif yang saat itu bersaing untuk mendapatkan kursi dpr ri.
harun masiku diduga memberikan suap kepada wahyu setiawan, salah satu komisioner kpu, agar namanya dimasukkan dalam daftar calon anggota dpr yang terpilih pada pemilu 2019.
hasto kristiyanto disebut berperan dalam upaya memenangkan harun masiku melalui beberapa tindakan yang berkontribusi dalam memuluskan proses tersebut.
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
meski begitu, harun masiku sendiri telah menjadi buronan kpk sejak januari 2020 dan masih termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) hingga saat ini.
selain itu, kpk juga menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam penyelidikan kasus yang melibatkan harun masiku.
tindakannya, menurut kpk, termasuk mengarahkan saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses penyidikan dan menghalangi upaya penyelidikan dengan cara-cara tertentu.
dalam perkara obstruction of justice, hasto kristiyanto diduga melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menghambat proses penyidikan.
salah satunya adalah perintah yang diberikan kepada nur hasan, seorang staf yang bertugas menjaga rumah aspirasi yang digunakan hasto sebagai kantor.
pada 8 januari 2020, saat kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap wahyu setiawan, hasto memerintahkan nur hasan untuk menghubungi harun masiku dan memberitahunya agar merendam ponselnya dengan air serta melarikan diri.
selain itu, hasto juga dilaporkan telah menginstruksikan stafnya, kusnadi, pada 6 juni 2024, untuk menenggelamkan ponsel miliknya yang sempat dipegang oleh kusnadi agar tidak ditemukan oleh kpk.
hasto juga diduga telah mengumpulkan beberapa saksi yang terkait dengan perkara harun masiku dan mengarahkan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
setyo budiyanto menegaskan bahwa penetapan hasto sebagai tersangka adalah murni berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak ada kaitannya dengan politik.
menurutnya, kpk tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara independen, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik manapun.
"kpk akan terus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan kami pastikan bahwa penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politisasi," ujarnya.
sementara itu, prof. asrinaldi juga menilai bahwa penetapan hasto sebagai tersangka merupakan bukti bahwa kpk tetap melaksanakan tugasnya dengan profesional, meskipun terdapat banyak tantangan yang dihadapi.
"kasus ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus berlanjut, tanpa pandang bulu," tegasnya.
terkait dengan penetapan hasto sebagai tersangka, pdi perjuangan melalui juru bicaranya, dpp pdip, mengungkapkan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti setiap tahapan penyidikan. pdip juga mengingatkan bahwa penetapan ini harus diikuti dengan pembuktian yang jelas di pengadilan.
hasto kristiyanto sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang dituduhkan.
dengan adanya penetapan ini, kpk berharap dapat melanjutkan penyidikan kasus ini secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
sementara itu, publik juga mengharapkan agar kasus-kasus korupsi lainnya segera diselesaikan, tanpa adanya diskriminasi terhadap siapapun, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
kasus ini tentu menjadi sorotan penting dalam perjuangan melawan korupsi di indonesia, mengingat peran hasto sebagai sekjen pdip yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan saat ini.
namun, kpk berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan objektif demi menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka oleh kpk mendapat respons beragam, namun banyak pihak, termasuk para pakar, menilai bahwa hal ini merupakan langkah yang tepat dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia.
kpk, dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, tanpa adanya pengaruh politik yang menghalangi upaya hukum yang adil dan transparan.