8 Sengketa Calon Tunggal Pilkada 2024 Masuk ke MK : Daerah Mana Saja ?

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 22 Dec 2024 - 23:08

Ilustrasi pengamanan di sekitar gedung MK.-Foto : ANTARA -

"Partisipasi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi," katanya.

Fenomena sengketa di daerah dengan calon tunggal menandai adanya tantangan serius dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan adil.

Menurut Perludem, penyebab utama ketidakpuasan ini adalah minimnya alternatif politik bagi masyarakat di daerah tersebut.

“Adanya sengketa ini bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi lebih pada ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Sistem politik kita perlu memberi ruang lebih luas untuk partisipasi,” ungkap Ajid.

Ke depan, Perludem berharap sistem politik dapat lebih mendukung inklusivitas, baik melalui reformasi aturan calon tunggal maupun penguatan mekanisme pengawasan pemilu.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Di sisi lain, MK diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil dan transparan atas sengketa-sengketa ini, sehingga proses Pilkada 2024 dapat tetap menjadi cerminan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Sengketa Pilkada 2024 di daerah calon tunggal menyoroti tantangan besar dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia.

Meski jumlah sengketa ini hanya sebagian kecil dari total permohonan yang masuk ke MK, kasus-kasus tersebut mencerminkan pentingnya reformasi politik untuk memastikan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. (ant)

8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?                            koranpalpos.com – perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) melaporkan adanya delapan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan ke mahkamah konstitusi (mk) dari wilayah dengan calon tunggal pada pilkada 2024.
kasus-kasus tersebut mencerminkan kompleksitas kontestasi politik, bahkan di daerah dengan calon tunggal.
peneliti perludem, ajid fuad muzaki, menyampaikan bahwa delapan sengketa ini berasal dari tujuh daerah dengan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong dalam pilkada.
"ada delapan perkara itu yang terkait dengan calon tunggal," ujar ajid dalam diskusi daring bertajuk "potret awal php-kada 2024" yang dipantau di jakarta, minggu.
 baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
menurut ajid, delapan sengketa tersebut terdiri dari:
- kabupaten empat lawang (2 perkara)
- gresik (1 perkara)
- kota tarakan (1 perkara)
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada 
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
- bintan (1 perkara)
- pasangkayu (1 perkara)
- ogan ilir (1 perkara)
- nias utara (1 perkara)
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
permohonan sengketa ini diajukan oleh masyarakat maupun lembaga pemantau yang merasa dirugikan oleh sistem atau proses pilkada.
ajid menyoroti bahwa adanya sengketa di daerah dengan calon tunggal menunjukkan potensi ketidakpuasan terhadap sistem politik.
"meskipun calon tunggal dianggap kuat, gugatan ini mencerminkan adanya kelompok yang merasa sistem tidak inklusif dan tidak adil," ujarnya.
ia menambahkan bahwa calon tunggal sering kali diidentifikasi sebagai cerminan kekuatan politik dominan di suatu daerah, namun sistem ini masih meninggalkan ruang untuk kritik dan perlawanan, termasuk dari masyarakat yang menginginkan lebih banyak partisipasi politik.
baca juga:presiden prabowo beri kesempatan koruptor tobat 
baca juga:dpr dukung presiden prabowo : minta koruptor kembalikan uang rakyat !
berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi mk hingga jumat (20/12), terdapat 312 permohonan sengketa pilkada 2024.
dari jumlah tersebut, permohonan paling banyak berasal dari pasangan calon (287 perkara atau 91,99 persen), diikuti oleh masyarakat (16 perkara atau 5,45 persen), dan lembaga pemantau (8 perkara atau 2,56 persen).
menurut ajid, angka ini menunjukkan tingginya kompetisi politik di berbagai daerah.
"peserta pilkada memanfaatkan mekanisme hukum sebagai langkah terakhir untuk memperjuangkan hasil pilkada yang mereka anggap benar," jelasnya.
sementara itu, meski persentase permohonan dari masyarakat dan lembaga pemantau relatif kecil, hal ini tetap mencerminkan keterlibatan publik dalam pengawasan proses pilkada.
"partisipasi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi," katanya.
fenomena sengketa di daerah dengan calon tunggal menandai adanya tantangan serius dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan adil.
menurut perludem, penyebab utama ketidakpuasan ini adalah minimnya alternatif politik bagi masyarakat di daerah tersebut.
“adanya sengketa ini bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi lebih pada ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang ada. sistem politik kita perlu memberi ruang lebih luas untuk partisipasi,” ungkap ajid.
ke depan, perludem berharap sistem politik dapat lebih mendukung inklusivitas, baik melalui reformasi aturan calon tunggal maupun penguatan mekanisme pengawasan pemilu.
hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
di sisi lain, mk diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil dan transparan atas sengketa-sengketa ini, sehingga proses pilkada 2024 dapat tetap menjadi cerminan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
sengketa pilkada 2024 di daerah calon tunggal menyoroti tantangan besar dalam sistem demokrasi lokal di indonesia.
meski jumlah sengketa ini hanya sebagian kecil dari total permohonan yang masuk ke mk, kasus-kasus tersebut mencerminkan pentingnya reformasi politik untuk memastikan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan