Gerindra Soroti Sikap PDIP Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 23:10

Sejumlah pengunjuk rasa membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024)-FOTO : ANTARA-

Sementara itu, pihak PDIP belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Namun, beberapa kader PDIP sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan PPN ini perlu dikaji ulang karena dinilai memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Dalam beberapa kesempatan, PDIP menyebut kebijakan ini memerlukan evaluasi mendalam agar tidak menjadi beban bagi masyarakat kecil dan kelas menengah.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen telah menjadi isu sensitif dalam beberapa waktu terakhir.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, namun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi.

Pihak pendukung kebijakan ini, termasuk pemerintahan saat ini, menyebut bahwa kenaikan PPN adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan dan mengurangi defisit anggaran.

Sementara itu, pihak yang menolak menilai kebijakan ini dapat memukul daya beli masyarakat.

Pernyataan Gerindra ini menambah panas dinamika politik di DPR RI, khususnya menjelang tahun-tahun politik.

Sikap saling tuding antara partai-partai besar ini menunjukkan bahwa isu kenaikan PPN tidak hanya menjadi perdebatan ekonomi, tetapi juga medan pertarungan politik.

Masyarakat kini menanti langkah lebih lanjut dari pemerintah dan DPR terkait kebijakan ini, serta apakah akan ada perubahan atau langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya bagi rakyat kecil.

gerindra soroti sikap pdip soal kenaikan ppn 12 persen                            koranpalpos.com – fraksi partai gerindra dpr ri mengkritik keras pdi perjuangan (pdip) atas sikapnya terhadap kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen.
anggota fraksi gerindra, bahtra banong, menyatakan bahwa pdip terkesan seperti "lempar batu sembunyi tangan" dalam menyikapi kebijakan tersebut.
"pdip terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan kenaikan ppn 12 persen itu," ujar bahtra banong dalam keterangannya di jakarta, sabtu.
baca juga:pemprov sumsel jamin momen nataru berlangsung aman
baca juga:bergelut dengan nestapa akibat bencana sepanjang 2024
bahtra mengungkapkan bahwa ketua panitia kerja (panja) terkait kebijakan kenaikan ppn 12 persen kala itu adalah dolfie othniel, seorang kader pdip yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi xi dpr ri.
menurut bahtra, sikap pdip yang kini bersikap kritis terhadap kebijakan kenaikan ppn di bawah pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka adalah tindakan yang tidak konsisten.
"mereka meminta pembatalan, padahal pengusulnya adalah mereka sendiri. bahkan ketua panja berasal dari partai mereka. kenapa sekarang mereka justru menolak ramai-ramai?" tegas bahtra.
baca juga:selama libur natal dan tahun baru : hutama karya operasikan secara fungsional tol kutepat seksi 2 ! 
baca juga:perbandingan umsk di 7 daerah sumsel 2025 : kota prabumulih turun menjadi rp3.200.000 !
bahtra menambahkan bahwa pdip seharusnya memberikan apresiasi kepada presiden prabowo yang berani mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian pemerintah saat ini untuk meneruskan kebijakan yang telah disepakati di era pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh pdip.
"mereka seharusnya menghormati presiden prabowo, yang dengan penuh tanggung jawab melaksanakan kebijakan ppn 12 persen yang sudah diusulkan oleh dpr dan pemerintah sebelumnya. ini adalah bukti keberanian beliau," lanjutnya.
baca juga: daftar artis indonesia yang meninggal sepanjang 2024: sebuah tahun penuh kabar duka !
baca juga:palembang pimpin besaran upah tertinggi umsk sumsel 2025 : sektor apa yang meningkatkan upah tertinggi ?
sementara itu, pihak pdip belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
namun, beberapa kader pdip sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan ppn ini perlu dikaji ulang karena dinilai memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
dalam beberapa kesempatan, pdip menyebut kebijakan ini memerlukan evaluasi mendalam agar tidak menjadi beban bagi masyarakat kecil dan kelas menengah.
baca juga:tarif tol natal dan tahun baru diskon 10 persen : berlaku mulai 19 desember 2024 - 3 januari 2025 !
baca juga:dewan pengupahan sumsel rampungkan besaran umsk 2025 : berikut daftar tiap kabupaten/kota !
kenaikan ppn menjadi 12 persen telah menjadi isu sensitif dalam beberapa waktu terakhir.
kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, namun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi.
pihak pendukung kebijakan ini, termasuk pemerintahan saat ini, menyebut bahwa kenaikan ppn adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan dan mengurangi defisit anggaran.
sementara itu, pihak yang menolak menilai kebijakan ini dapat memukul daya beli masyarakat.
pernyataan gerindra ini menambah panas dinamika politik di dpr ri, khususnya menjelang tahun-tahun politik.
sikap saling tuding antara partai-partai besar ini menunjukkan bahwa isu kenaikan ppn tidak hanya menjadi perdebatan ekonomi, tetapi juga medan pertarungan politik.
masyarakat kini menanti langkah lebih lanjut dari pemerintah dan dpr terkait kebijakan ini, serta apakah akan ada perubahan atau langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya bagi rakyat kecil.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan