Benarkah Investor Asing Mulai Beranjak Meninggalkan Indonesia ? Simak Faktanya Berikut !

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam acara peresmian pabrik perusahaan pipa asal Belanda-FOTO : ANTARA-
BACA JUGA:Dapatkan Saldo DANA Gratis Rp245.000 Hari Ini, Begini Caranya!
Para investor tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan seberapa jauh perusahaan mampu menjaga etika bisnis, keberlanjutan, dan transparansi dalam operasional mereka.
Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan asing yang merasa ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.
Penurunan standar etika dalam operasional perusahaan Indonesia juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
BACA JUGA:Saldo DANA Gratis Rp210.000 Langsung Masuk Dompet Elektronik ! Simak Cara Mudah Klaimnya Hari Ini
BACA JUGA:Update ! Harga Emas Antam 11 Desember 2024 : Naik Rp17 Ribu Menjadi Rp1.534.000 per Gram
Meskipun Indonesia memiliki pasar yang besar, banyak perusahaan lokal yang gagal memenuhi ekspektasi investor global terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika bisnis.
Menurut Rahmadi, ketidaksesuaian antara apa yang dicari oleh investor dengan apa yang disediakan oleh perusahaan Indonesia menciptakan celah yang menghambat aliran investasi asing ke Indonesia.
Namun, di balik tantangan ini, terdapat sebuah peluang besar untuk transformasi.
Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra bisnisnya dengan meningkatkan standar keberlanjutan dan etika dalam setiap lini operasional perusahaan.
Keberlanjutan dan etika bisnis dapat menjadi senjata andalan untuk menarik kembali perhatian investor asing.
Risa E. Rustam, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia, juga menegaskan pentingnya laporan keberlanjutan sebagai acuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.
Dalam hal ini, implementasi uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence/HRDD) menjadi langkah konkret yang harus diambil oleh perusahaan-perusahaan Indonesia untuk meningkatkan standar operasional mereka.
HRDD, yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), merupakan cara yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia dalam operasional mereka, sekaligus memenuhi standar internasional.
Marzuki Darusman, pendiri FIHRRST, menjelaskan bahwa HRDD dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menilai apakah sebuah perusahaan sudah memenuhi standar hak asasi manusia atau tidak.