Pengesahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 Ditunda, Ada Apa?

Reporter: Ozi |

Editor: Dahlia |

Rabu , 27 Dec 2023 - 19:36

Pj Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali menyerahkan Draf RAPBD kapada Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki BSc-Foto: Ozi-

pengesahan kua dan ppas tahun anggaran 2024 ditunda, ada apa?                            muara enim - rapat paripurna xiv kabupaten muara enim dengan agenda pengesahan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara ppas tahun anggaran 2024 dalam bentuk nota kesepakatan, ditunda.
pasalnya, dalam rapat paripurna tersebut pj bupati muara enim h ahmad rizali baru menyarahkan draft rapbd tahun anggaran 2024 kepada legislatif yang diterima langsung ketua dprd kabupaten muara enim liono basuki bsc, rabu (27/12).
rapat paripurna xiv kabupaten muara enim dengan agenda pengesahan kua dan ppas tahun anggaran 2024 dalam bentuk nota kesepakatan di pimpin wakil ketua ii hadiono sh dan dihadiri langsung pj bupati muara enim h ahmad rizali, dan opd lingkup pemkab muara enim itu dihujani interupsi anggota dewan.
“jadwal yang telah ditetapkan banmus tersebut dapat dilanjutkan apa ditunda atau dijadwalkan ulang. kalau ditunda atau dijawalkan ulang apa alasannya karena kami (dprd) siap membahas ketok palu tanggal 30 desember 2023 sudah siap,” ujar zulharman anggota dprd muara enim.
baca juga:hasil tes urine, bnn kota prabumulih setor pnbp sebesar rp593 juta ke kas negara 
baca juga:pemdes lubuk batang baru launcing aplikasi desa pedia
kalau dibahas pada januari 2024,  kata dia, ditakutkan anggota dprd tidak ada yang hadir karena pemilu bulan 2, apakah bisa dijamin kuorum.
“sedangkan kami telah sepakat tanggal 1 januari sudah pulang ke dapil masing-masing. tapi kalau pimpinan berani menjamin bahwa di bulan januari seluruh anggota dprd kuorum kita setujuh saja,” jelasnya.
hal senada dikatakan ajis sh anggota dprd kabupaten muara enim dari frakasi demokrat, mengatakan dengan alasan apa sampai agenda pengesahan kua dan ppas tahun anggaran 2024 ditunda sampai bulan januari.
padahal, kata dia, sudah sepakat untuk menyelesaikan pembahasan apbd tahun anggaran 2024 pada tahun 2023.
baca juga:ribuan asn di muba deklarasi netralitas pemilu serentak 2024
baca juga:kajati sumsel kunjungan kerja ke kejari oki, ini tujuannya
“disini kami minta penjelasan apa penyebabnya. apa sebab terjadinya perubahan ini, apakah tidak melanyahi aturan dan kami ingin tahu jawabannya. jangan sampai sampai kami disini (dewan, red) disalahkan tidak mau membahas apbd dan tidak peduli dengan kabupaten ini. sedangkan kami telah menjalankan semua tahapan-tahapan dalam pembahasan dan penjadwalan, artinya eksekutif sendiri yang tidak siap bukan pada dewan.” tegasnya.
sementara itu, m candra sh, menegaskan yang perlu digaris bawahi yang saat ini apakah sepakat atau tidak antara eksekutif-legislatif karena semua tahapan-tahapan sudah dilalui dan hari ini membatalkan.
sedangkan dewan sudah melaksanakan pembahasan. oleh karena itu, dirinya meminta untuk pembahasan diperlukan kesepakatan bisa atau tidak.
“jangan lembaga ini dibuat main-main. ini lembaga bukan perorangan, jadi marwah lembaga ini harus kita jaga, yang lebih penting ketegasan pimpinan dibutuhkan oleh anggota pada saat ini,” tegas candra.
baca juga:kapolres oku timur pastikan natal berlangsung aman
baca juga:gagalkan rencana aksi tawuran, tim gabungan polres prabumulih amankan 33 remaja anak genk
kemudian, yupi se mm  anggota dprd kabupaten muara enim dari fraksi pdi perjuangan, dirinya menyesalkan pj bupati muara enim memutuskan sepihak dengan mengeluarkan surat keputusan nomo 800.
kalau melihat kelembagaan ada hal etika, perasaan sebagai anggota dewan. apalagi dirinya masuk dalam tim banggar, ada hak selaku dewan terlanggarkan karena kita sudah melakukan step by step tahapannya, kenapa bisa terbit keputusan bupati itu.
“ada hak aku sebagai banggar  yang terampaskan. jadi kedepan kalau memang nawaitu kita untuk muara enim ini, mari kita sama-sama saling luruskan,” jelasnya.
menangpai pertanyaan anggota rapat peripurna tersebut, pimpinan rapat wakil ketua ii hadiono sh, menyampaikan alasan yang pertama tidak bisa dilaksanakan kerena kua dan ppas tahun anggaran 2024 dan sudah dikeluarkan sk bupati.
“pada hari ini juga bupati dengan tim anggaran pemerintah daerah ( tapd ) kabupaten muara enim akan menyerahkan rapbd. jadi abis penundaan jadwal ini, bupati akan langsung menyerahkan rapbd dan rapbd inilah yang kita bahas, itu alasannya,” ujar hadiono.
jadi, lanjut hadiono, tidak mungkin sekoyong-sekoyong sudah membahas rapbd sementara rapbd baru diterima sekarang dan pj bupati juga belum siap untuk menyampaikan nota keuangan.
“tapi kita habas dulu di bangar dengan tapd dan opd. setelah kita bahas mendapat kesepakatan terkait masalah usulan-usulan baru kita banmuskan lagi dan baru kita paripurna serta pj bupati menyampaikan nota keuangan, pandangan fraksi, jawaban bupati, pembahasan komisi dan baru ketok palu,” jelasnya.
terkait masalah waktu, sambung hadiono, tergantung kesepekatan. tapi yang penting rapbd yang diserahkan pj bupati dihabas terlebih dahulu. 
“apakah melanggar aturan apa tidak, itu sudah diantisipasi. insha allah tidak ada melanggar aturan,” terangnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan