Komisi VII DPR Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat
Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono-Foto: Antara-
“Ini menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan logistik dan perdagangan di Sumatera Selatan.
Apalagi, Pelabuhan Tanjung Carat dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga akan menciptakan efek ekonomi yang lebih besar,” tambahnya.
BACA JUGA:KPU Bengkulu : Proses Politik Pemilihan Gubernur 2024 Telah Rampung
BACA JUGA:DPR Sebut Kejenuhan dan Tingginya Biaya Pilkada Pengaruhi Partisipasi
Meski sebagian lahan sudah tersedia, tantangan utama pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat terletak pada pembebasan sisa lahan seluas 170,44 hektare.
Selain itu, akses jalan menuju pelabuhan sepanjang 5,5 kilometer dan tambahan perbaikan jalan penghubung sekitar tiga kilometer memerlukan anggaran sebesar Rp986,9 miliar.
“Kami akan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian ATR untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini krusial agar proyek ini dapat segera terealisasi,” ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan yang memadai akan mendorong masuknya industri ke kawasan tersebut.
BACA JUGA:Polres OKU Tingkatkan Patroli Pasca Pilkada Serentak 2024
BACA JUGA:MK Telah Terima 115 Gugatan Pilkada 2024 : Berikut Daftar Lengkapnya !
Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan akan meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung pengembangan kawasan industri khusus yang jauh dari permukiman penduduk.
“Industri tidak boleh dibangun berdekatan dengan perumahan rakyat. Harus ada kawasan khusus industri yang memiliki akses langsung ke pelabuhan untuk mempermudah distribusi barang,” tegasnya.
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat diproyeksikan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Sumsel.
Dengan lokasinya yang strategis, pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu utama ekspor dan impor komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit, dan batubara.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPR : UMKM tak Perlu Khawatir jika PPN Dinaikkan !