Kelas BPJS Kesehatan Dihapus: Tarif Baru Berlaku Pertengahan 2025 !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 06 Dec 2024 - 21:34

Aktivitas layanan peserta BPJS kesehatan.-Foto : Koer Palpos -

KORANPALPOS.COM – Isu penghapusan kelas dalam layanan BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik.

Rencana ini pertama kali mencuat sejak akhir 2023 dan terus berkembang hingga kini.

Meski demikian, perubahan signifikan baru diproyeksikan berlaku pada pertengahan 2025. Perubahan Mengacu Perpres Nomor 59/2024

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa dasar hukum perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam regulasi tersebut, ditetapkan perubahan tarif iuran, paket manfaat, dan harga layanan akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2025.

Meski sudah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi penghapusan kelas 1, 2, dan 3 masih memerlukan kesiapan lebih lanjut.

"KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) tidak menghapus jenjang kelas, melainkan hanya fokus pada aspek nonmedis, seperti fasilitas dan kenyamanan layanan di rumah sakit," ujar Ghufron.

Sedangkan Humas BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Hendra Kurniawan mengatakan, hingga saat ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Palembang belum menerima informasi resmi mengenai kapan penghapusan kelas BPJS Kesehatan akan diterapkan, termasuk rincian tarif baru yang akan diberlakukan.

"Kami masih menerapkan tarif lama hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pusat," ujarnya, Jumat (6/12).

Hendra menjelaskan bahwa pihak BPJS Kesehatan selalu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan segera memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan terkait kebijakan kelas dan tarif tersebut.

kelas bpjs kesehatan dihapus: tarif baru berlaku pertengahan 2025 !                            koranpalpos.com – isu penghapusan kelas dalam layanan bpjs kesehatan kembali menjadi perhatian publik.
rencana ini pertama kali mencuat sejak akhir 2023 dan terus berkembang hingga kini. 
meski demikian, perubahan signifikan baru diproyeksikan berlaku pada pertengahan 2025. perubahan mengacu perpres nomor 59/2024
direktur utama bpjs kesehatan, ali ghufron mukti, menjelaskan bahwa dasar hukum perubahan ini tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan nasional (jkn). 
baca juga:gibran angkat tina nataliza sebagai staf khusus wapres
baca juga:terima rombongan komisi viii dpr : pj gubernur paparkan potensi sumsel ! 
dalam regulasi tersebut, ditetapkan perubahan tarif iuran, paket manfaat, dan harga layanan akan mulai diterapkan pada 1 juli 2025.
meski sudah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi penghapusan kelas 1, 2, dan 3 masih memerlukan kesiapan lebih lanjut. 
"kris (kelas rawat inap standar) tidak menghapus jenjang kelas, melainkan hanya fokus pada aspek nonmedis, seperti fasilitas dan kenyamanan layanan di rumah sakit," ujar ghufron.
sedangkan  humas bpjs kesehatan cabang palembang, hendra kurniawan mengatakan, hingga saat ini pihak bpjs kesehatan cabang palembang belum menerima informasi resmi mengenai kapan penghapusan kelas bpjs kesehatan akan diterapkan, termasuk rincian tarif baru yang akan diberlakukan.
baca juga:pemprov sumsel dorong asn berintegritas, handal dan profesional
baca juga:daftar jalan tol baru yang dioperasikan mendukung libur nataru 2024 : jawa dan sumatera !
"kami masih menerapkan tarif lama hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pusat," ujarnya, jumat (6/12). 
hendra menjelaskan bahwa pihak bpjs kesehatan selalu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan segera memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan terkait kebijakan kelas dan tarif tersebut.
saat ini, pihak bpjs kesehatan masih terus melayani peserta dengan tarif dan sistem lama.
terkait  kebijakan penghapusan kelas bpjs kesehatan yang kini masih dalam tahap persiapan, sejumlah warga memberikan reaksinya dengan siti, salah seorang peserta bpjs kesehatan yang berdomisili di kota palembang  menyambut baik kebijakan penghapusan kelas tersebut namun dengan harapan layanan kesehatan dapat lebih merata tanpa memandang kemampuan finansial.
baca juga:wacana polri di bawah kemendagri : tantangan untuk pembuktian integritas ! 
baca juga:kisah heroik penyelamatan ibu dan bayi dari banjir bandang sukabumi
"kalau kelas dihapus, semoga kualitas layanan kesehatan untuk semua orang bisa lebih setara. tidak ada lagi yang merasa diperlakukan berbeda hanya karena memilih kelas tertentu," ujarnya, jumat (6/12). 
namun, tidak sedikit pula warga yang khawatir tentang dampak penghapusan kelas terhadap kenyamanan mereka selama menjalani perawatan. rudi, seorang peserta bpjs kelas 1, mengatakan, dirinya khawatir akan adanya perubahan besar dalam kualitas layanan.
"selama ini saya memilih kelas 1 karena merasa fasilitasnya lebih nyaman. saya berharap meskipun kelas dihapus, rumah sakit tetap memberikan fasilitas yang memadai," ucapnya.
tanggapan serupa dikatakan rin, salah seorang warga kabupaten ogan ilir, yang menilai penghapusan kelas dapat membuat layanan lebih merata, tetapi tetap berharap fasilitas seperti ruang perawatan yang lebih baik tetap tersedia untuk peserta dengan kondisi khusus.
"yang penting, pelayanan medisnya tidak berubah dan fasilitas penunjang tetap ada, karena meskipun untuk sebagian orang biaya bukan masalah, kenyamanan tetap penting," ungkapnya.
warga juga berharap agar pemerintah dan bpjs kesehatan lebih giat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini.
"kami berharap pemerintah segera memberikan informasi yang jelas tentang perubahan ini, agar tidak ada kebingungan di masyarakat," kata amad, warga lainnya. 
seiring dengan adanya perubahan kata dia, masyarakat tentu berharap kualitas layanan bpjs kesehatan dapat terus ditingkatkan, baik dari segi medis maupun nonmedis, seperti fasilitas rumah sakit dan kenyamanan pasien.
dengan penghapusan kelas, diharapkan seluruh peserta dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih adil dan merata, tanpa memandang status ekonomi atau pilihan kelas perawatan.
sebelumnya, hingga desember 2024, iuran bpjs kesehatan masih sama seperti sebelumnya.
berikut adalah rincian iuran berdasarkan kategori peserta:
kelompok bukan pekerja (bp):
kelas 1: rp 150.000 per orang/bulan. kelas 2: rp 100.000 per orang/bulan.
kelas 3: rp 35.000 per orang/bulan (disubsidi rp 7.000 oleh pemerintah).
peserta penerima bantuan iuran (pbi):
iuran sebesar rp 42.000 per bulan, sepenuhnya dibayar oleh pemerintah.
peserta pekerja penerima upah (ppu):
pns, tni, polri, dan pejabat negara: 5% dari gaji per bulan (4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar peserta).
pegawai bumn, bumd, dan swasta: 5% dari gaji per bulan (4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar peserta).keluarga tambahan ppu:
iuran sebesar 1% dari gaji per bulan, berlaku untuk anak keempat dan seterusnya, serta ayah, ibu, dan mertua.
veteran dan perintis kemerdekaan: iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok pns golongan iii/a dengan masa kerja 14 tahun, dibayarkan pemerintah.
kris dan masa depan layanan bpjs kesehatan
salah satu fokus utama implementasi kris adalah meningkatkan kenyamanan pasien tanpa membedakan kelas berdasarkan kemampuan finansial. 
"yang kami lakukan adalah penyamaan kualitas layanan dasar. namun, untuk fasilitas nonmedis seperti kamar vip, masih akan ada perbedaan," tambah ghufron.
masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan tetap mendukung keberlanjutan program jkn.
pemerintah dan bpjs kesehatan juga terus melakukan sosialisasi agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik.
proyeksi dampak pada peserta
dengan penghapusan kelas, peserta diprediksi akan mendapatkan manfaat yang lebih merata dalam aspek medis. 
namun, bagi peserta yang sebelumnya memilih kelas 1 atau vip, ada kemungkinan biaya tambahan untuk mendapatkan fasilitas serupa di masa depan.
kesiapan pemerintah dan rumah sakit
kesiapan rumah sakit menjadi salah satu kunci sukses implementasi kris. 
pemerintah melalui kementerian kesehatan telah berkomitmen menyediakan anggaran dan regulasi pendukung untuk memastikan pelayanan optimal bagi seluruh peserta.
intinya, transformasi bpjs kesehatan ini merupakan langkah besar menuju sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
namun, tantangan implementasi, seperti kesiapan infrastruktur dan pemahaman masyarakat, harus segera diatasi agar perubahan ini dapat berjalan lancar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan