2024, Fotokopi KTP tidak Berlaku Lagi, Ini Alasannya !

Reporter: Erika |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Dec 2023 - 21:20

Pelayanan dengan fotocopy e KTP mulai 2024, tak diberlakukan lagi-Foto: Antara -

2024, fotokopi ktp tidak berlaku lagi, ini alasannya !                               palembang – pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan layanan publik.
kebijakan yang mulai diberlakukan  pada 2024, ini berupa penggunaan fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) akan dihentikan secara resmi per oktober 2024.
hal ini tertuang dalam surat edaran (se) resmi yang dikeluarkan kementerian dalam negeri yang  menyatakan  masyarakat tidak lagi diwajibkan melampirkan fotokopi ktp atau memperlihatkan fisik ktp untuk mengakses berbagai layanan publik. 
sebagai gantinya, pemerintah akan meluncurkan sistem identitas digital yang diharapkan akan mempermudah proses layanan tanpa memerlukan fotokopi ktp atau nomor induk kependudukan (nik).
baca juga:anies : dukungan ulama jadi suntikan semangat
baca juga:luar biasa ! realisasi pad sumsel dari sektor perpajakan kendaraan capai rp4,3 triliun
dari informasi  kementerian dalam negeri, perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi identitas digital yang lebih canggih. 
seiring dengan penghentian penggunaan fotokopi ktp, pemerintah mendorong seluruh unit kerja dan lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk menyediakan card reader.
dimana card reader ini akan digunakan untuk membaca identitas digital yang terkait dengan e-ktp berbasis cip atau e-ktp.
selain itu pemerintah juga melarang  fotokopi ktp telah disosialisasikan sejak tahun 2013, dan pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
baca juga:puluhan kilogram sabu gagal edar untuk malam tahun baru 2024, masyarakat : jangan tolelir narkoba !
baca juga:pemprov sumsel raih parahita ekapraya madya 
layanan fotokopi ktp yang masih beroperasi dan dapat merusak fisik e-ktp akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan melindungi integritas data penduduk.
kebijakan pemerintah mengenai penghentian penggunaan fotocopy kartu tanda penduduk (ktp) mulai,  mendapat berbagai tanggapan dari warga kota palembang.
warga berharap agar kebijakan ini diiringi dengan persiapan fasilitas teknologi informasi dan teknologi (it) yang memadai, serta sosialisasi yang intensif sebelum penerapannya.
aan, warga alang-alang lebar kota palembang menyambut positif langkah modernisasi ini, melihatnya sebagai langkah maju dalam memanfaatkan teknologi identitas digital.
baca juga:2024, cukai rokok kembali naik, ini kata pedagang !
baca juga: psikolog ungkap motif di balik tewasnya satu keluarga di sekayu, begini penjelasannya !
namun begitu, dirinya mengekspresikan keprihatinan terhadap kelangsungan layanan publik, terutama di daerah yang belum sepenuhnya siap secara teknologi.
"saya mendukung langkah pemerintah untuk menggunakan identitas digital. namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas teknologi seperti card reader sudah tersedia secara memadai di semua tempat pelayanan publik. jangan sampai kebijakan ini justru memberikan hambatan baru bagi masyarakat," ujarnya, senin (25/12).
pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta ini juga mengingatkan pentingnya sosialisasi yang efektif sebelum penerapan kebijakan ini. 
santo, salah seorang pedagang, warga   16 ilir mengatakan, banyak warga yang masih belum terbiasa dengan identitas digital.
namun lanjut dia , dengan dosialisasi yang baik akan membantu masyarakat untuk memahami prosedur baru ini.
pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dengan identitas digital.
tak hanya itu, beberapa warga juga mengharapkan adanya pelatihan atau workshop bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi, khususnya kalangan yang lebih tua.
dengan persiapan yang matang, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lancar tanpa memberikan kesulitan berarti bagi masyarakat.
sedangkan linda, salah seorang warga muara enim, berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi warganya dan bersiap untuk merespons kebutuhan teknologi dan informasi yang mungkin muncul selama transisi ini. 
"langkah-langkah ini  penting agar perubahan kebijakan tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga mendukung inklusi masyarakat dalam mengakses layanan publik di era digital," ucapnya.
terpisah, plt kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (kadisdukcapil) kota lubuklinggau,  m iqbal menjelaskan,  untuk layanan digital tidak semua daerah bisa menerapkan hal itu.
karena penerapan layanan digital tersebut terkait dengan jaringan dan perangkat yang digunakan untuk itu. 
"kalau di wilayah pulau jawa mungkin saja wacana tersebut bisa diterapkan, karena jaringan internet sudah stabil dan masyarakat di pulau jawa sudah melek teknologi dan menggunakan perangkat handpone android (smartphone). tetapi di pulau sumatera, khususnya sumsel kondisi beberapa tidaklah sama," ujar iqbal. 
seperti di kota lubuklinggau lanjut dia,  jaringan masih belum merata. 
"orang di tempat kita petanang saja (kantor disdukcapil) yang memberikan layanan internetnya masih belum merata dan terkadang tidak ada sinyal," ungkapnya. 
selain itu kata iqbal lagi,  jika dipaksakan untuk diterapkan kasihan juga dengan masyarakat yang tidak mampu.
'karena di kota lubuklinggau  belum semua masyarakatnya menggunakan smartphone.
jadi kalau kita paksakan kasihan juga masyarakat miskinnya yang tidak punya smartphone," ujarnya.
kendati demikian masih kata iqbal, jika memang harus diterapkan, serentak maka pemerintah juga harus mempersiapkan semua perangkat terkait hal tersebut termasuk jaringan dan sebagainya. 
artinya tegas iqbal e-ktp atau ktp manualnya masih berlaku dalam setiap layanan.
"karena itu tadi kondisi setiap daerah tidak lah sama," ujarnya.
bahkan lanjut iqbal, dia sendiri pernah mencoba menggunakan ktp digital di salah satu bandara namun mereka tolak karena perangkat mereka juga belum siap untuk itu. 
"saya pernah mencoba untuk mendapatkan layanan digital di suatu bandara tapi tidak bisa juga," ungkapnya tanpa menyebutkan daerah yang dimaksud. 
itu sambungnya, menunjukan bahwa bukan hanya kota lubuklinggau yang belum siap menerapkan wacana tersebut. 
"tetapi kalau wacana (digitalisasi identitas layanan,red) tersebut harus diterapkan, maka mau tak mau kita harus mempersiapkan untuk pelaksanaan penerapan layanan digital tersebut," tandasnya.
jamin perlindungan data
sementara itu, pengamat kebijakan publik, dr mh thamrin msi mengatakan, pemanfaatan teknologi termasuk digitalisasi seharusnya bertujuan untuk memudahkan proses layanan sehingga menjadi lebih murah, lebih cepat dan lebih baik, termasuk  didalamnya aspek keamanan data privasi. 
sebab lanjut thamrin, perlindungan data pribadi merupakan isu pokok dalam digitalisasi ini.
artinya, keinginan pemerintah untuk menerapkan kebijakan semua layanan yang berbasis ktp dilakukan secara digital  tidak lagi menggunakan fotocopy - baik pada semua unit layanan pemerintah maupun bumn/bank hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip tersebut (perlindungan data pribadi,red)," tandasnya.
walaupun niat dan maksud kebijakan (policy intent) ini kata thamrin,  baik namun bagaimana kesiapan implementasinya sangat penting dipertimbangkan.
"seyogyanya pernyataan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tesebut per oktober 2024 harus jelas apakah akan langsung diberlakukan secara penuh (full implementation) atau didahului dengan uji coba terlebih dahulu. seyogyanya setiap rencana implementasi kebijakan hendaknya dilakukan secara hati-hati, tidak gegabah dan akan lebih baik jika didahului  dengan uji coba sebelum diimplementasikan secara penuh," ujarnya. 
untuk itu terang thamrin, ada baiknya pemerintah juga menjelaskan tentang lini masa aktivitas implementasi kebijakan tersebut.
sebab kata dia, hal tersebut perlu karena  implemenntasi kebijakan ini akan sangat tergantung pada beberapa hal seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan masyarakatnya sendiri, kemampuan dan kesiapan kelembagaan untuk mensupervisi, mengawasi, mengendalikan implementasi termasuk memberikan sanksi. 
"selain itu, kesiapan pengelolaan data yang efektif termasuk persoalan perlindungan data pribadi, akurasi dan validitas data. untuk itulah maka keberhasilan implementasi kebijakan ini juga sangat tergantung pada kesiapan pelaksana dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan," tukasnya.
sebelumnya,  kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) tengah fokus untuk menuntaskan pembangunan pusat data nasional (pdn) dengan kapasitas 160 petabyte.
pdn ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh informasi masyarakat dari berbagai instansi pemerintah, menciptakan kesatuan data dengan tingkat teknologi dan keamanan yang tinggi.
perubahan ini menjadi tonggak sejarah dalam evolusi layanan publik di indonesia, menandai langkah maju dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan