Kronologi Lengkap Pengeroyokan IRT Oleh Oknum Anggota DPRD Lubuklinggau : Korban Dirawat di RS AR Bunda !
Kuasa hukum korban resmi melaporkan dugaan pengeroyokan dengan terlapor oknum anggota DPRD Lubuklinggau ke Polres Lubuklinggau, Selasa 26 November 2024-Foto : Dokumen Palpos-
"Semua itu bohong, saya sudah mendengar dan melihat berita di media sosial terkait pemberitaan tersebut. Saya akan menuntut balik, baik itu Windi, provokator, kuasa hukumnya, termasuk media sosial yang telah menyebarkan berita hoaks tersebut," ujar Hambali.
Ia juga menambahkan bahwa akibat pemberitaan yang tersebar, dirinya mendapatkan banyak telepon dari keluarga dan rekan-rekannya di PDIP, bahkan banyak yang datang langsung ke rumahnya untuk menanyakan kejadian tersebut.
"Saya akan tetap menjalani proses hukum dan siap menghadapi semuanya, namun jika tuduhan itu tidak terbukti, saya minta agar aparat hukum juga bertindak adil terhadap laporan saya," jelas Hambali.
Kapolres Lubuklinggau, AKBP Bobby Kusumawardhana, membenarkan bahwa laporan mengenai insiden penganiayaan tersebut telah diterima dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan.
Pihak kepolisian akan melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini.
Dalam hal ini, aparat kepolisian berjanji akan melakukan penyidikan secara profesional dan transparan.
Menurut Kapolres, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil,” ujar Kapolres Bobby Kusumawardhana.
Keputusan anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang terlibat dalam insiden ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan posisi politik Hambali Lukman sebagai Ketua DPC PDIP Kota Lubuklinggau.
Masyarakat dan sejumlah pihak berharap agar kasus ini segera diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Sebagai pejabat publik, tindakan kekerasan yang melibatkan Hambali Lukman menjadi perhatian besar, dan banyak yang berharap agar proses hukum tetap berjalan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya etika dan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan tugas serta menghormati hak asasi manusia, terlepas dari latar belakang politik mereka.