KPK Beber Modus Pemerasan dan Gratifikasi Dalam OTT di Bengkulu : 'Setoran' Terbesar dari Kadisdikbud !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 05:51

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata-Foto: Dokumen Palpos-

kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menetapkan gubernur bengkulu rohidin mersyah (rm) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan dana dari bawahannya guna membiayai pencalonannya kembali sebagai gubernur pada pilkada serentak november 2024.
selain rm, sekretaris daerah bengkulu isnan fajri (if) dan ajudan gubernur evriansyah alias anca (ev) juga ditetapkan sebagai tersangka.
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
wakil ketua kpk alexander marwata menjelaskan bahwa pada juli 2024, rohidin secara langsung menyampaikan kebutuhan dukungan dana kepada jajarannya dalam rangka persiapan pilkada.
permintaan ini direspons oleh isnan fajri dengan mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) dan kepala biro di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
dalam pertemuan tersebut, isnan memberikan arahan agar para pimpinan mendukung program rohidin yang berambisi kembali menjadi gubernur bengkulu.
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
"pada pertemuan tersebut, ada arahan khusus dari if untuk memberikan dukungan berupa dana. hal ini disampaikan secara eksplisit sebagai upaya memenangkan rm dalam pilkada," ungkap alexander marwata di gedung merah putih kpk, jakarta, minggu (24/11).
beberapa kepala dinas dan pejabat lainnya kemudian diminta untuk memberikan sejumlah uang kepada rohidin.
kepala dinas kelautan dan perikanan bengkulu, syafriandi, menyerahkan uang senilai rp200 juta kepada ajudan gubernur untuk mengamankan posisinya.
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
syafriandi khawatir akan dicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi permintaan tersebut.
tidak hanya itu, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) bengkulu, tejo suroso, juga menyerahkan uang sebesar rp500 juta.
dana tersebut diperoleh melalui pemotongan anggaran operasional seperti atk, sppd, dan tunjangan pegawai.
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
"saat diperiksa, ts mengaku merasa terpaksa menyerahkan dana tersebut karena mendapat tekanan langsung dari rm. ia bahkan diberi ancaman bahwa jabatannya akan diberikan kepada orang lain jika rm tidak terpilih kembali," lanjut alexander.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu, saidirman, menyerahkan dana yang lebih besar, yaitu rp2,9 miliar.
permintaan ini diklaim sebagai perintah rohidin untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebelum tanggal 27 november 2024.
selain itu, kepala biro pemerintahan dan kesra bengkulu, ferry ernest parera, mengumpulkan dana sebesar rp1,4 miliar dari berbagai satuan kerja di bawah koordinasinya.
dana tersebut juga disetorkan kepada rohidin sebagai bentuk dukungan.
kpk yang telah mengantongi informasi terkait dugaan pemerasan ini kemudian melakukan investigasi mendalam.
hasilnya, pada sabtu (23/11) malam, tim kpk menggelar operasi tangkap tangan (ott) di bengkulu.
dalam ott ini, kpk menangkap delapan orang, termasuk gubernur bengkulu rohidin mersyah, sekretaris daerah bengkulu isnan fajri, dan ajudan gubernur evriansyah alias anca.
lima orang lainnya yang turut ditangkap adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan saidirman, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi syarifudin,
kepala dinas kelautan dan perikanan syafriandi, kepala biro pemerintahan dan kesra ferry ernest parera, serta kepala dinas pupr tejo suroso.
setelah menjalani pemeriksaan intensif di gedung merah putih kpk, jakarta, kpk menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu rohidin mersyah, isnan fajri, dan evriansyah alias anca.
sementara lima orang lainnya dilepaskan karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
"kpk menetapkan rm, if, dan ev sebagai tersangka. ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk untuk keperluan penyidikan lebih lanjut," ujar alexander.
ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pejabat negara memeras atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan mereka.
jika terbukti bersalah, ketiganya terancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal rp1 miliar.
kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat bengkulu. sejumlah organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekecewaan atas tindakan rohidin yang dianggap mencoreng integritas jabatan publik.
"kami sangat kecewa. seharusnya seorang pemimpin daerah menjadi teladan, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi," ujar salah satu perwakilan organisasi masyarakat di bengkulu.
di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama menjelang tahun politik.
kpk menegaskan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
operasi tangkap tangan ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan mereka.
"kami tidak akan berhenti di sini. siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk pihak-pihak yang turut menikmati hasil gratifikasi, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," tutup alexander.
kasus ini sekaligus menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi, terutama menjelang pilkada.
diharapkan, kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan