KPK Ungkap OTT Bengkulu Terkait Pungutan untuk Pendanaan Pilkada

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 24 Nov 2024 - 12:55

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata -Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu yang berlangsung pada Sabtu (23/11) malam diduga terkait dengan pungutan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pungutan kepada pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dikutip dari Antara, Minggu 24 November 2024.

Alexander menjelaskan bahwa rincian lebih lengkap mengenai perkara ini akan disampaikan melalui konferensi pers yang dijadwalkan pada sore hari.

“Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” tambahnya.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Alexander mengonfirmasi hal ini dalam pernyataannya kepada media.

“Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujarnya.

OTT tersebut merupakan bagian dari langkah KPK dalam memberantas korupsi yang masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di sektor pemerintahan daerah.

Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol. Deddy Nata, juga mengonfirmasi adanya aktivitas dari KPK di wilayahnya.

kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada                             koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (ott) di bengkulu yang berlangsung pada sabtu (23/11) malam diduga terkait dengan pungutan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“pungutan kepada pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata wakil ketua kpk, alexander marwata, dikutip dari antara, minggu 24 november 2024.
alexander menjelaskan bahwa rincian lebih lengkap mengenai perkara ini akan disampaikan melalui konferensi pers yang dijadwalkan pada sore hari.
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
“lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” tambahnya.
dalam operasi tersebut, kpk mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.
alexander mengonfirmasi hal ini dalam pernyataannya kepada media.
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
“saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di bengkulu. ada tujuh orang diamankan,” ujarnya.
ott tersebut merupakan bagian dari langkah kpk dalam memberantas korupsi yang masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di indonesia, termasuk di sektor pemerintahan daerah.
kapolresta bengkulu, kombes pol. deddy nata, juga mengonfirmasi adanya aktivitas dari kpk di wilayahnya.
baca juga:kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn
baca juga:kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi
ia menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dilakukan di mapolresta bengkulu.
deddy menambahkan bahwa pihaknya hanya bertugas untuk mengamankan jalannya kegiatan kpk.
ia menegaskan bahwa isi dari kegiatan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan kpk, sehingga polresta bengkulu tidak terlibat langsung dalam investigasi.
baca juga:kpk temukan mobil-mobil harun masiku : proses penyidikan masih berlanjut !
baca juga:kpk tahan 3 tersangka korupsi pln unit pltu bukit asam : begini modus dan kerugian negara !
salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus ini adalah gubernur bengkulu, rohidin mersyah.
keterlibatan nama besar seperti gubernur menambah bobot kasus ini, sehingga menarik perhatian publik.
kasus ini diduga melibatkan pungutan dana dari para pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pilkada.
praktik seperti ini, jika terbukti, dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi di indonesia yang mengharuskan dana kampanye berasal dari sumber yang sah dan tidak melibatkan tekanan atau paksaan.
langkah kpk dalam mengungkap kasus ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut untuk menindak segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
meski demikian, publik masih menantikan detail lebih lanjut mengenai modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana aliran dana ini digunakan.
kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di indonesia.
pungutan liar yang dilakukan untuk mendanai kegiatan politik, termasuk pilkada, telah menjadi permasalahan kronis di berbagai daerah.
kegiatan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang sehat.
pilkada yang membutuhkan biaya besar sering kali mendorong para kandidat untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk yang berasal dari jalur ilegal.
dalam banyak kasus, dana yang terkumpul dari praktik ini digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye, seperti alat peraga, logistik, hingga kegiatan politik lainnya.
ott di bengkulu ini kembali menegaskan peran penting kpk dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
namun, penindakan semata tidak cukup untuk memberantas korupsi yang berakar dalam. upaya pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, dan perbaikan regulasi menjadi sama pentingnya.
kpk sendiri telah banyak melakukan ott di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.
meski demikian, praktik korupsi tetap marak terjadi, yang menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi di indonesia masih sangat besar.
berita mengenai ott di bengkulu ini langsung menarik perhatian publik.
media sosial diramaikan dengan berbagai komentar, baik yang mendukung langkah kpk maupun yang mempertanyakan mengapa praktik seperti ini terus berulang.
konferensi pers yang dijadwalkan sore ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat, berapa besar dana yang dikumpulkan, serta bagaimana dana tersebut digunakan.
selain itu, publik juga menantikan langkah kpk selanjutnya, termasuk apakah ada sanksi yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
jika terbukti bersalah, para pelaku pungutan liar ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kpk diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan jabatan mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing.
kasus ini bukan hanya soal pemberantasan korupsi, tetapi juga upaya menjaga demokrasi yang bersih dan transparan.
dengan pengawasan ketat dari lembaga antirasuah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik korupsi di indonesia dapat semakin diminimalisir.
tim hukum pasangan calon gubernur bengkulu nomor urut 2, rohidin mersyah-meriani, mempertanyakan langkah komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang memeriksa rohidin mersyah.
pemeriksaan petahana gubernur bengkulu ini, di tengah masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
ketua tim hukum pasangan calon (paslon) tersebut, aizan dahlan, menilai pemeriksaan terhadap rohidin di masa menjelang pencoblosan sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.
menurutnya, langkah itu berpotensi mengganggu proses demokrasi yang tengah berlangsung.
"saat ini proses demokrasi sedang berjalan. besok sudah memasuki masa tenang. ada kesepakatan antara kpk, kejaksaan, dan kapolri untuk tidak mengganggu jalannya proses demokrasi,'' ujar aizan dikutip dari antara, minggu, 24 november 2024.
''kami mempertanyakan, mengapa kpk tetap memanggil dan memeriksa seorang calon kepala daerah di masa kritis ini? bahkan untuk bertemu saja sulit,'' lanjutnya.
aizan mengingatkan bahwa berdasarkan etika dan aturan yang disepakati sebelumnya, pasangan calon kepala daerah seharusnya tidak diganggu oleh proses hukum selama tahapan pilkada berlangsung, terlebih di masa tenang.
"jika memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan, seharusnya calon kepala daerah tersebut dikembalikan ke rumahnya segera setelah selesai,'' ungkapnya.
masa tenang ini adalah waktu yang sangat penting bagi pasangan calon untuk menjaga hak suaranya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan