Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diterapkan 1 Januari 2025 : Begini Tanggapan Masyarakat !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 20 Nov 2024 - 20:26

Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diterapkan 1 Januari 2025.-Foto : Istimewa-

Peritel menurut dia, masih menghitung kembali belanja kebutuhan untuk mengantisipasi merosotnya daya beli imbas penerapan kenaikan tarif pajak.

“Pengusaha tidak menyerah untuk tetap bisa berjualan dengan memperhatikan kebutuhan konsumennya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah.

Dalam keterangannya, dirinya menyebutkan bahwa rencana penerapan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 nanti dinilai kurang tepat dikarenakan daya beli masyarakat masih sangatlah lemah.

"Dari awal kan kami sudah menghimbau agar PPN 12 persen ditunda, karena situasinya sedang tidak tepat," ujar Budihardjo dalam keterangan tertulis resminya pada Selasa 19 November 2024.

Untuk menyampaikan rasa keberatan ini, Budihardjo menyatakan bahwa pihak Hippindo akan segera mengirimkan surat untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk segera melakukan audiensi terkait masalah ini.

"Kami sedang merencanakan untuk mengirimkan surat kepada ibu Sri Mulyani," ucap Budihardjo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa rencana penerapan PPN 12 persen ini sudah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Bukannya kita membabi buta atau tidak perhatian kepada sektor-sektor lain. Tapi APBN harus mampu merespon global financial crisis, kesehatannya harus kita jaga," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan tertulis resminya belum lama ini.

kenaikan ppn 12 persen resmi diterapkan 1 januari 2025 : begini tanggapan masyarakat !                            koranpalpos.com – penolakan dan keberatan warga dan pelaku ekonomi di tanah air terhadap rencana pemerintah menaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 12 persen nampaknya tidak digubris.
terbukti pemerintah pusat melalui kementerian keuangan (kemenkeu) secara resmi telah menetapkan kenaikan ppn yang akan mulai berlaku pada 1 januari 2025.
kondisi ini tak pelak menuai reaksi dari berbagai pihak termasuk warga masyarakat sumsel terkait kebijakan tersebut. 
dari kebijakan ini, pelaku usaha ritel nampaknya juga khawatir akan kebijakan kenaikan ppn 12 persen ini.
baca juga:tari setabik muba raih sertifikat warisan budaya tak benda indonesia 2024
baca juga:rtrw : pilar penting pembangunan wilayah
dimana sejumlah pelaku usaha ritel mulai menyampaikan kekhawatirannya akan dampak yang diberikan oleh kebijakan tersebut. 
suk, salah seorang pelaku usaha ritel di kota palembang, dmengungkapkan, rencana kenaikan ppn 12 persen juga dinilai kurang tepat.
hal itu mengingat harga untuk sejumlah bahan pokok masih terbilang tidak stabil akhir-akhir ini.
"berarti nanti kan naik lagi (harga barang), ya kalau ppn naik, sementara beras ini saja minggu sekarang naik lagi harganya," ujar dia, rabu (20/11). 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 20 november 2024 : palembang diperkirakan hujan petir !
baca juga:listrik dan jaringan internet diharapkan berjalan normal saat pilkada 2024
sedangkan sebagian besar masyarakat sumselmengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan tersebut terhadap harga barang dan daya beli, yang sudah cukup tertekan.
“ini tentu akan mempengaruhi harga barang, terutama bahan pokok. selama ini saja harga-harga masih sering naik dan susah dikendalikan, apalagi dengan kenaikan ppn yang 12 persen ini,” ujar ani, seorang ibu rumah tangga di palembang.
dimana dia mengkhawatirkan, kenaikan ppn dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang sudah terbebani oleh tingginya biaya hidup.
selain itu, arun, seorang pedagang kecil di banyuasin  juga merasa khawatir dengan kebijakan ini.
baca juga:dukung makan siang bergizi gratis : pemda di sumsel siapkan anggaran dan uji coba ! 
baca juga:masalah truk odol : ini aturan dan sanksi bagi pengemudi yang melanggar !
“kalau harga barang naik lagi karena ppn, tentu pembeli akan lebih memilih untuk mengurangi belanja. kami yang akan dirugikan karena omset bisa menurun,” katanya. 
sebagai pedagang kecil, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha kecil dalam penerapan kebijakan ini.
di sisi lain, beberapa warga sumsel berharap bahwa kenaikan ppn dapat diimbangi dengan kebijakan yang mendukung perekonomian masyarakat, seperti peningkatan daya beli dan keberpihakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
“kalau pemerintah memutuskan untuk menaikkan ppn, seharusnya ada langkah-langkah konkret untuk membantu masyarakat, seperti peningkatan bantuan sosial atau insentif bagi umkm,” ujar fitri, seorang mahasiswa ptn di kota palembang.
fitri juga berharap agar pemerintah dapat memastikan bahwa kenaikan ppn tidak hanya meringankan beban apbn, tetapi juga tidak menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah tertekan oleh inflasi dan harga-harga yang tak menentu.
“kami ingin pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan agar tidak menambah beban rakyat kecil,” tambahnya. 
terpisah, ketua umum asosiasi pengusaha ritel indonesia (aprindo), solihin, mengatakan, kenaikan tarif ppn menjadi 12 persen akan berpengaruh pada harga jual.
aprindo, kata dia masih mempelajari dampak penerapan ppn 12 persen ke sektor retail, namun belanja bahan pokok dipastikan tidak akan terganggu.
musababnya lanjut solihin,  bahan pokok tidak termasuk sebagai objek barang kena pajak pertambahan nilai, sehingga aprindo masih mengukur dampak penjualan kategori barang retail lain yang bakal terkena ppn.
“kalau kenaikan (ppn) pasti nanti akan berpengaruh terhadap harga jual. terlepas ada barang kebutuhan tidak kena, barang-barang lain pasti ada kena,” kata solihin saat dihubungi, rabu (20/11). 
dikatakan solihin, kenaikan harga bakal berdampak pada daya beli konsumen, tapi aprindo belum mengetahui seberapa besar dampaknya bagi sektor retail.
peritel menurut dia, masih menghitung kembali belanja kebutuhan untuk mengantisipasi merosotnya daya beli imbas penerapan kenaikan tarif pajak.  
“pengusaha tidak menyerah untuk tetap bisa berjualan dengan memperhatikan kebutuhan konsumennya,” ujarnya. 
sebelumnya, ketua umum himpunan peritel & penyewa pusat perbelanjaan indonesia (hippindo), budihardjo iduansjah.
dalam keterangannya, dirinya menyebutkan bahwa rencana penerapan ppn 12 persen pada 1 januari 2025 nanti dinilai kurang tepat dikarenakan daya beli masyarakat masih sangatlah lemah.
"dari awal kan kami sudah menghimbau agar ppn 12 persen ditunda, karena situasinya sedang tidak tepat," ujar budihardjo dalam keterangan tertulis resminya pada selasa 19 november 2024.
untuk menyampaikan rasa keberatan ini, budihardjo menyatakan bahwa pihak hippindo akan segera mengirimkan surat untuk menteri keuangan (menkeu) sri mulyani indrawati untuk segera melakukan audiensi terkait masalah ini.
"kami sedang merencanakan untuk mengirimkan surat kepada ibu sri mulyani," ucap budihardjo.
sementara itu, menteri keuangan sri mulyani menyatakan bahwa rencana penerapan ppn 12 persen ini sudah merupakan amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp).
"bukannya kita membabi buta atau tidak perhatian kepada sektor-sektor lain. tapi apbn harus mampu merespon global financial crisis, kesehatannya harus kita jaga," ujar menkeu sri mulyani dalam keterangan tertulis resminya belum lama ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan