Tim Hukum HDCU Laporkan Kadis dan Pejabat BUMD ke Bawaslu : Terkait Netralitas ASN di Pilkada Sumsel 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Jumat , 01 Nov 2024 - 19:37

Tim hukum HDCU memperlihatkan surat bukti lapor ke Bawaslu Sumsel terkait netralitas ASN di Pilkada Sumsel, Jumat, 1 November 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Menurut Widad, praktik semacam ini dapat mempengaruhi pemilih dan melanggar ketentuan kampanye yang berlaku.

Laporan yang dilayangkan oleh tim hukum HDCU diterima langsung oleh staf Bawaslu Sumsel, yang akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Widad mengatakan menunggu hasil konfirmasi Bawaslu terkait laporan ini.

''Jika terbukti, maka ini akan menjadi tindakan yang ke-5 atau ke-6 terkait dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3," ujarnya.

Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumsel, Ahmad Nafi, menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa laporan ini secara teliti dan menyeluruh sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dia juga menegaskan bahwa Bawaslu Sumsel memiliki komitmen tinggi untuk menindak segala bentuk pelanggaran, terutama yang menyangkut netralitas ASN, yang sangat krusial bagi demokrasi.

“Bawaslu akan mengkaji laporan tersebut dengan seksama dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menjaga agar setiap proses berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Ahmad Nafi.

Menurut data Bawaslu Sumsel, hingga saat ini sudah tercatat 25 laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada di wilayah Sumsel.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 laporan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota di kabupaten/kota se-Sumsel.

Sedangkan empat laporan lainnya terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel.

Selain laporan yang diajukan oleh peserta Pilkada, Ahmad Nafi menyebutkan bahwa terdapat satu temuan yang berasal dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu Sumsel terkait dugaan ketidaknetralan ASN.

Temuan ini menunjukkan bahwa Bawaslu secara proaktif mengawasi dan memantau potensi pelanggaran di lapangan, sebagai bagian dari upaya menjaga pemilihan yang adil dan bebas dari intervensi pihak manapun.

tim hukum hdcu laporkan kadis dan pejabat bumd ke bawaslu : terkait netralitas asn di pilkada sumsel 2024 !                            koranpalpos.com -  tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumsel nomor urut 1, herman deru dan cik ujang (hdcu), melayangkan laporan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel.
laporan berfokus pada dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (asn) dan pejabat badan usaha milik daerah (bumd) yang dianggap melanggar asas netralitas dalam pilgub sumsel.
muhammad widad, s.h., m.h., perwakilan tim hukum hdcu tiba di kantor bawaslu sumsel pada jumat 1 november 2024.
baca juga:pascakericuhan di luar arena debat pilkada muratara : laporan kedua belah pihak masuk ke polda sumsel !
baca juga: survei konsep indonesia : tren elektabilitas hdcu melejit, unggul di hampir seluruh wilayah sumatera selatan 
dalam keterangannya, widad menyebutkan bahwa laporan tersebut dilayangkan karena adanya indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh asn dan pejabat bumd dalam mendukung paslon nomor urut 3.
widad menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang yang mengatur netralitas asn, serta berpotensi mengancam integritas proses pemilihan.
dalam laporan tersebut, tim hukum hdcu mengacu pada pasal 70 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan peraturan pemerintah (pp) nomor 189 tahun 2015, yang secara jelas melarang asn, pejabat bumd, serta kepala desa atau lurah untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.
baca juga:nama dan logo dicatut : relawan ungu tegaskan konsisten dukung hdcu di pilkada sumsel 2024 !
baca juga:debat pertama pilgub sumsel 2024 : herman deru kuasai materi dan lanjutkan sumsel maju untuk semua !
widad menjelaskan bahwa laporan ini mencakup dugaan keterlibatan asn di lingkungan pemerintah provinsi sumsel, termasuk beberapa staf di dinas kehutanan, kepala dinas sosial, dan komisaris bumd pt seg yang diduga ikut serta mendukung kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3.
"kami datang untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas asn dan pejabat bumd yang melanggar aturan kampanye politik. hal ini sudah diatur dalam pasal 70 ayat 1 uu nomor 1 tahun 2015 dan pp 189 tahun 2015," kata widad saat memberikan keterangan kepada media.
selain asn, laporan juga mencantumkan dugaan pelanggaran berupa pembagian hadiah atau janji yang dilakukan dalam rangka mendukung paslon tertentu.
baca juga:terus digempur kampanye hitam jelang hari h pilkada sumsel : herman deru ajak berpolitik santun !
baca juga:herman deru sosok lihai memainkan strategi politik : galang dukungan elite politik lokal !
menurut widad, praktik semacam ini dapat mempengaruhi pemilih dan melanggar ketentuan kampanye yang berlaku.
laporan yang dilayangkan oleh tim hukum hdcu diterima langsung oleh staf bawaslu sumsel, yang akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya.
widad mengatakan menunggu hasil konfirmasi bawaslu terkait laporan ini.
baca juga:6.644 pemilih di sumatera selatan ajukan pindah memilih untuk pilkada 2024 : ini syarat yang harus dipenuhi !
baca juga:komwil forsesdasi sumsel tegaskan netralitas asn dalam pilkada 
''jika terbukti, maka ini akan menjadi tindakan yang ke-5 atau ke-6 terkait dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3," ujarnya.
komisioner divisi penanganan pelanggaran bawaslu sumsel, ahmad nafi, menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa laporan ini secara teliti dan menyeluruh sesuai dengan prosedur yang berlaku.
dia juga menegaskan bahwa bawaslu sumsel memiliki komitmen tinggi untuk menindak segala bentuk pelanggaran, terutama yang menyangkut netralitas asn, yang sangat krusial bagi demokrasi.
“bawaslu akan mengkaji laporan tersebut dengan seksama dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. kami berkomitmen untuk menjaga agar setiap proses berjalan sesuai koridor hukum,” ujar ahmad nafi.
menurut data bawaslu sumsel, hingga saat ini sudah tercatat 25 laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada di wilayah sumsel.
dari jumlah tersebut, sebanyak 20 laporan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota di kabupaten/kota se-sumsel.
sedangkan empat laporan lainnya terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel.
selain laporan yang diajukan oleh peserta pilkada, ahmad nafi menyebutkan bahwa terdapat satu temuan yang berasal dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh bawaslu sumsel terkait dugaan ketidaknetralan asn.
temuan ini menunjukkan bahwa bawaslu secara proaktif mengawasi dan memantau potensi pelanggaran di lapangan, sebagai bagian dari upaya menjaga pemilihan yang adil dan bebas dari intervensi pihak manapun.
“jumlah laporan ini cukup signifikan dan mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk kampanye di luar jadwal dan dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan kandidat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. laporan ini menunjukkan adanya keseriusan kami dalam menjaga jalannya pilkada yang jujur dan adil,” lanjut ahmad nafi.
netralitas asn menjadi sorotan utama dalam berbagai proses pemilihan kepala daerah di indonesia, termasuk di sumsel.
asn diharapkan mampu menjaga jarak dari kegiatan politik praktis dan tidak terlibat dalam mendukung atau menghalangi salah satu pasangan calon.
dengan demikian, asn dapat tetap fokus pada pelayanan publik yang menjadi tugas utamanya.
bagi masyarakat, netralitas asn adalah simbol keadilan dan profesionalisme, yang harus dijaga agar tidak ada keberpihakan dalam pemilihan.
pelibatan asn dalam politik praktis tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
oleh karena itu, regulasi yang mengatur netralitas asn perlu ditegakkan dengan tegas untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dalam pemerintahan.
sebagai pengawas, bawaslu memiliki peran vital dalam menjaga netralitas asn dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
dengan adanya laporan pelanggaran seperti yang dilayangkan oleh tim hukum hdcu, bawaslu akan mengadakan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan kebenaran informasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
bawaslu sumsel juga berencana untuk memperketat pengawasan pada tahap-tahap krusial pilgub sumsel mendekati hari pemungutan suara.
langkah ini penting untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai prosedur.
masyarakat juga diimbau untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran di sekitar mereka.
menurut ahmad nafi, peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk membantu bawaslu menindaklanjuti pelanggaran secara tepat waktu.
partisipasi masyarakat akan memberikan dukungan moral bagi bawaslu untuk bertindak lebih tegas dalam menghadapi berbagai jenis pelanggaran.
“pengawasan dari masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pemilu yang transparan dan akuntabel. kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan pilkada sumsel yang aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar ahmad nafi.
dengan intensitas laporan pelanggaran yang meningkat, bawaslu sumsel berkomitmen untuk terus menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti setiap laporan dengan adil demi terciptanya pemilihan yang bersih dan berkualitas bagi provinsi sumatera selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan