6.644 Pemilih di Sumatera Selatan Ajukan Pindah Memilih untuk Pilkada 2024 : Ini Syarat yang Harus Dipenuhi !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 30 Oct 2024 - 19:46

Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 -Foto : Dokumen Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 6.644 warga telah melaporkan pindah memilih untuk Pilkada 2024.

Proses pindah memilih ini meliputi pemilih yang pindah masuk ke wilayah Sumatera Selatan maupun keluar dari wilayah tersebut.

Menurut anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Prahara Andri Kusuma, dari total angka tersebut, 3.299 orang memilih untuk pindah masuk, sementara 3.345 lainnya melaporkan pindah keluar hingga H-30 pencoblosan, tepatnya pada 28 Oktober 2024.

"Layanan pindah memilih ini kami buka sejak 17 September hingga 28 Oktober 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam Pilkada meskipun tidak berada di alamat KTP mereka," ungkap Prahara di Palembang.

Prahara menjelaskan, pemilih yang ingin mengajukan pindah memilih harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Syarat tersebut mencakup beberapa situasi khusus, seperti sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan menjalankan tugas di luar alamat KTP.

Selain itu, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rutan atau lapas, menjalani tugas belajar, pindah domisili, mengalami bencana alam, atau bekerja di luar domisili.

Lebih lanjut, KPU Sumsel memberikan kelonggaran bagi mereka yang masih perlu mengurus pindah memilih hingga H-7 pencoblosan atau paling lambat pada 20 November 2024.

"Bagi yang sedang bertugas di tempat lain di luar alamat KTP pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, menjadi tahanan di rutan/lapas, atau mengalami bencana alam, mereka masih bisa mengajukan pindah memilih hingga H-7," jelas Prahara.

6.644 pemilih di sumatera selatan ajukan pindah memilih untuk pilkada 2024 : ini syarat yang harus dipenuhi !                            palembang, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatera selatan mencatat sebanyak 6.644 warga telah melaporkan pindah memilih untuk pilkada 2024.
proses pindah memilih ini meliputi pemilih yang pindah masuk ke wilayah sumatera selatan maupun keluar dari wilayah tersebut.
menurut anggota kpu provinsi sumatera selatan, prahara andri kusuma, dari total angka tersebut, 3.299 orang memilih untuk pindah masuk, sementara 3.345 lainnya melaporkan pindah keluar hingga h-30 pencoblosan, tepatnya pada 28 oktober 2024.
baca juga:komwil forsesdasi sumsel tegaskan netralitas asn dalam pilkada 
baca juga:kpu banyuasin ajak gen z saksikan film kepemiluan “tepatilah janji” di sman 1 muara telang
"layanan pindah memilih ini kami buka sejak 17 september hingga 28 oktober 2024. hal ini dilakukan untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam pilkada meskipun tidak berada di alamat ktp mereka," ungkap prahara di palembang.
prahara menjelaskan, pemilih yang ingin mengajukan pindah memilih harus memenuhi sejumlah persyaratan.
syarat tersebut mencakup beberapa situasi khusus, seperti sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt), dan menjalankan tugas di luar alamat ktp.
baca juga:debat pertama pilgub sumsel 2024 : herman deru kuasai materi dan lanjutkan sumsel maju untuk semua !
baca juga: survei konsep indonesia : tren elektabilitas hdcu melejit, unggul di hampir seluruh wilayah sumatera selatan 
selain itu, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rutan atau lapas, menjalani tugas belajar, pindah domisili, mengalami bencana alam, atau bekerja di luar domisili.
lebih lanjut, kpu sumsel memberikan kelonggaran bagi mereka yang masih perlu mengurus pindah memilih hingga h-7 pencoblosan atau paling lambat pada 20 november 2024.
"bagi yang sedang bertugas di tempat lain di luar alamat ktp pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, menjadi tahanan di rutan/lapas, atau mengalami bencana alam, mereka masih bisa mengajukan pindah memilih hingga h-7," jelas prahara.
baca juga:pdi perjuangan hormati putusan ptun soal gugatan ke kpu
baca juga:terus digempur kampanye hitam jelang hari h pilkada sumsel : herman deru ajak berpolitik santun !
untuk memudahkan proses, pemilih dapat mengajukan pindah memilih di kantor kelurahan, kecamatan, atau langsung di kpu daerah asal atau tujuan.
"dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pindah memilih adalah ktp, kartu keluarga (kk), serta bukti pendukung alasan pindah memilih," tambahnya.
proses ini diharapkan mempermudah warga yang membutuhkan pindah memilih agar tetap dapat memberikan hak suara mereka pada pilkada 2024.
baca juga:masyarakat diajak melawan hoaks jelang pilkada 2024
baca juga:puan : aparat harus bisa menahan diri di masa kampanye pilkada
 perpindahan pemilih yang melibatkan daerah berbeda memiliki konsekuensi terkait hak memilih mereka.
bagi pemilih yang hanya pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten, mereka tetap memiliki hak untuk mengikuti pemilihan kepala daerah setempat, seperti bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
namun, bagi mereka yang pindah memilih ke kabupaten lain di dalam provinsi, hak mereka terbatas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"warga yang pindah antarkabupaten di dalam provinsi sumatera selatan tidak bisa lagi memilih bupati dan wakil bupati di tempat asalnya, tetapi masih dapat mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur," jelas prahara.
kpu sumatera selatan berupaya mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin menghambat warga dalam menggunakan hak pilihnya.
dengan prosedur pindah memilih yang fleksibel dan kelonggaran hingga h-7 pencoblosan, kpu sumsel berharap dapat mendorong tingkat partisipasi yang maksimal pada pilkada 2024.
meski banyak warga yang harus berada di luar domisili pada hari pemungutan suara.
program ini juga merupakan bagian dari langkah kpu untuk menjamin bahwa hak pilih setiap warga tetap terakomodasi, khususnya bagi mereka yang mengalami situasi mendesak. 
hal ini selaras dengan upaya pemerintah dan kpu dalam memastikan pemilu yang inklusif dan partisipatif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan