Tom Lembong Jadi Tersangka : Kejagung Diminta Periksa Seluruh Kasus Impor di Indonesia !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 31 Oct 2024 - 07:23

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (29/10/2024).-Foto : Antara-

Salah satu temuan yang signifikan adalah kebijakan impor yang diputuskan tanpa rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Langkah ini menimbulkan potensi ketidakselarasan antara kebutuhan nasional dengan volume impor yang diizinkan, sehingga berpotensi merugikan petani lokal.

2. Impor Tanpa Persetujuan Kementerian Teknis

Dalam beberapa kasus, izin impor diberikan tanpa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis yang memahami kebutuhan pangan dalam negeri.

Hal ini dapat berakibat pada masuknya komoditas yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau justru menambah kelebihan pasokan di dalam negeri.

3. Impor Tanpa Data Kebutuhan yang Valid

Impor juga kerap dilakukan tanpa dukungan data kebutuhan yang akurat, serta dokumen pendukung yang memadai.

Kebijakan seperti ini rawan disalahgunakan dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.

4. Impor Melebihi Tenggat Waktu

Seringkali, impor dilakukan melebihi tenggat waktu yang sudah ditentukan.

Hal ini tidak hanya menambah jumlah pasokan pangan dalam negeri di saat yang tidak tepat, tetapi juga berdampak pada fluktuasi harga yang tidak sehat di pasar lokal.

Dengan adanya penetapan tersangka pada Tom Lembong, Khudori menekankan pentingnya pemeriksaan yang lebih luas terhadap semua kasus impor pangan.

tom lembong jadi tersangka : kejagung diminta periksa seluruh kasus impor di indonesia !                            koranpalpos.com - penetapan status tersangka pada mantan menteri perdagangan thomas lembong atau lebih dikenal sebagai tom lembong dalam kasus impor gula kristal mentah, memicu permintaan dari berbagai pihak, agar kejaksaan agung (kejagung) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua kasus impor pangan.
pengamat pertanian dari asosiasi ekonomi politik indonesia (aepi), khudori, menilai bahwa pengusutan kasus impor pangan harus dilakukan secara menyeluruh.
tujuannya untuk mengungkap potensi kerugian negara yang mungkin timbul akibat kebijakan impor yang tidak tepat.
baca juga:terungkap kasus pembunuhan remaja putri di sekayu bermotif dendam : begini alasan pelaku ! 
baca juga:ditangkap di cilegon : santy 'dewa matras' tersangka kasus investasi bodong di prabumulih !
dalam pernyataan tertulisnya, khudori mengungkapkan bahwa persoalan impor pangan di indonesia tidak hanya melibatkan komoditas gula saja.
ia mengacu pada laporan badan pemeriksa keuangan (bpk) yang menyoroti berbagai permasalahan dalam tata kelola impor pangan sejak tahun 2015 hingga semester i tahun 2017.
laporan tersebut mencakup masa jabatan beberapa menteri perdagangan, mulai dari rachmat gobel, tom lembong, hingga enggartiasto lukita.
baca juga:sakit hati, pelaku nekat habisi kakek samidi : berikut kronologi kejadian dan penangkapan pelaku !
baca juga:kasus pembunuhan bos material: jpu kejari oki harapkan kehadiran abu nasir sebagai saksi!
laporan bpk mencatat 11 kesalahan dalam kebijakan impor pada lima komoditas utama, yaitu beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.
khudori menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yang semuanya mengindikasikan lemahnya koordinasi antar-kementerian serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
1. keputusan impor tanpa koordinasi
baca juga:kasus ditemukan tulang belulang : polisi sebut korban tewas karena dicekik !
baca juga:kejagung sita rp1 triliun dari pejabat ma : tersangka suap kasasi tannur !
salah satu temuan yang signifikan adalah kebijakan impor yang diputuskan tanpa rapat koordinasi di kementerian koordinator bidang perekonomian.
langkah ini menimbulkan potensi ketidakselarasan antara kebutuhan nasional dengan volume impor yang diizinkan, sehingga berpotensi merugikan petani lokal.
2. impor tanpa persetujuan kementerian teknis
baca juga:kasus pembunuhan yongki ariansyah memasuki babak baru : polres ogan ilir tetapkan satu tersangka ! 
baca juga:kejagung ungkap modus makelar kasus pejabat ma : dari 2012 hingga 2022 terima suap dan gratifikasi perkara !
dalam beberapa kasus, izin impor diberikan tanpa mendapatkan persetujuan dari kementerian pertanian sebagai kementerian teknis yang memahami kebutuhan pangan dalam negeri.
hal ini dapat berakibat pada masuknya komoditas yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau justru menambah kelebihan pasokan di dalam negeri.
3. impor tanpa data kebutuhan yang valid
impor juga kerap dilakukan tanpa dukungan data kebutuhan yang akurat, serta dokumen pendukung yang memadai.
kebijakan seperti ini rawan disalahgunakan dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.
4. impor melebihi tenggat waktu
seringkali, impor dilakukan melebihi tenggat waktu yang sudah ditentukan.
hal ini tidak hanya menambah jumlah pasokan pangan dalam negeri di saat yang tidak tepat, tetapi juga berdampak pada fluktuasi harga yang tidak sehat di pasar lokal.
dengan adanya penetapan tersangka pada tom lembong, khudori menekankan pentingnya pemeriksaan yang lebih luas terhadap semua kasus impor pangan.
menurutnya, hanya dengan pemeriksaan menyeluruh, kejaksaan agung dapat menghindari tudingan tebang pilih dan memastikan bahwa kebijakan impor yang berpotensi merugikan negara bisa segera diperbaiki.
“pemeriksaan menyeluruh adalah langkah penting agar kejagung tidak dicap melakukan diskriminasi atau tebang pilih. kami mendukung penuh kejagung untuk membongkar semua kasus yang melibatkan aparat, pejabat, atau pihak-pihak yang memanfaatkan impor untuk kepentingan pribadi,” tambah khudori.
kasus yang menyeret nama tom lembong berawal dari pemberian izin impor gula kristal mentah (gkm) kepada pt ap untuk mengolahnya menjadi gula kristal putih (gkp) sebanyak 105.000 ton.
padahal, hasil rapat koordinasi antar-kementerian pada 12 mei 2015 menyatakan bahwa indonesia dalam keadaan surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.
dalam perkembangan kasus ini, kejagung juga menetapkan charles sitorus, direktur pengembangan bisnis pt perusahaan perdagangan indonesia (pt ppi) periode 2015-2016, sebagai tersangka.
charles diduga turut serta dalam memberikan persetujuan terhadap izin impor gula yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus (jampidsus) abdul qohar, dalam konferensi pers di jakarta pada selasa (29/10), menegaskan bahwa penetapan tersangka pada tom lembong tidak didasari oleh kepentingan politik.
ia menegaskan bahwa penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan lembong sebagai tersangka.
“tidak peduli siapa pun pelakunya. ketika ditemukan bukti yang cukup, penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata abdul qohar.
kejagung, lanjutnya, berkomitmen untuk tetap independen dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang ada.
kebijakan impor pangan yang tidak tepat dapat berdampak serius terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
dalam kasus gula, misalnya, impor yang tidak terkontrol berpotensi menekan harga gula lokal, sehingga merugikan petani tebu di dalam negeri.
kebijakan impor yang serampangan juga dapat merusak stabilitas harga pangan lainnya, seperti beras dan garam, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
seiring dengan ditetapkannya lembong sebagai tersangka, pengamat lain turut menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola impor.
diharapkan, kejagung bisa segera mengungkap pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam praktik impor yang berpotensi merugikan negara.
kasus ini membuka kembali diskusi tentang urgensi pembenahan kebijakan impor yang transparan dan berorientasi pada kepentingan nasional.
langkah untuk memperbaiki regulasi, pengawasan, dan koordinasi antar-kementerian sangat diperlukan agar kebijakan impor yang diambil benar-benar berlandaskan data kebutuhan domestik.
para pengamat berharap kejagung dapat terus mengusut tuntas kasus-kasus yang melibatkan berbagai pihak dalam tata kelola impor.
pemeriksaan menyeluruh tidak hanya akan memberikan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan pangan yang lebih baik.
ke depan, langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi, sehingga keputusan impor tidak lagi diwarnai kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan petani lokal dan ketahanan pangan nasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan