Subsidi BBM Digantikan BLT : Khawatir tak Tepat Sasaran !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 27 Oct 2024 - 21:23

Pelayanan pengisi BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-Foto : ANTARA -

subsidi bbm digantikan blt : khawatir tak tepat sasaran !                                 palembang, koranpalpos.com - belum lama diresmikan, pemerintahan prabowo subianto sudah berencana memelurkan kebijakan berupa pengalihan subsidi bbm menjadi bantuan langsung tunai (blt).
langkah ini, tentunya bakal memicu reaksi sejumlah pihak. pertanyaannya, tepatlah penerapan rencana pengganti subsidi bbm tersebut ke blt?. 
seperti dilansir media nasional,  penasihat presiden bidang energi, purnomo yusgiantoro, menyatakan bahwa dua skema baru bisa diterapkan: mengalihkan subsidi menjadi blt atau menggunakan sistem kuota dengan pemutakhiran data penerima subsidi.
dua hal ini kata purnomo masih dalam kajian pihaknya, mana yang harus diterapkan dan tepat momen dan sasarannya. 
baca juga:setop kesalahkaprahan penulisan tanda baca dan ejaan bahasa indonesia : simak penjelasannya !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 27 oktober 2024 : waspada hujan petir di kota-kota besar indonesia ! 
sementara rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (bbm) menjadi bantuan langsung tunai (blt) mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat di kota palembang.
dimana warga mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
andi, salah seorang warga alang-alang lebar (albar) kota palembang justru mengkhawatirkan kebijakan pemerintah tersebut.
“subsidi bbm sangat membantu kami, terutama dalam mengurangi biaya transportasi. jika dialihkan menjadi blt, saya khawatir harga bbm akan melonjak dan kami harus membayar lebih mahal," ujar pria yang bekerja di sajah satu perusahaan swasta ini, minggu (27/10). 
baca juga:siapkan koleksi lurik klaten di in2mf 2024
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 25 oktober 2024 : mayoritas wilayah di indonesia berawan ! 
menurutnya, kenaikan biaya transportasi dapat berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah.
sedangkan aan, warga kemuning kota palembang  menyatakan harapannya agar pemerintah memastikan bahwa kebijakan baru ini benar-benar tepat sasaran.
“jika blt dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan, saya setuju. namun, harus ada transparansi agar bantuan ini tidak disalahgunakan,” ujarnya.
sebab lanjut aan, sebelum kebijakan pengganti subsidi ke blt diterapkan maka harus betul-betul dikaji ulang. 
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 25 oktober 2024 : mayoritas wilayah di indonesia berawan ! 
baca juga:siap siaga banjir : pj gubernur sumsel pimpin simulasi memukau di sumsel ! 
"jangan sampai niatnya untuk membantu masyrakat namun pada prakteknya justru menyusahkan masyarakat, " ucapnya, penuh tanya. 
rini, salah seorang pelaku usaha kecil justru mengungkapkan keprihatinan.
“saya sendiri sangat bergantung pada subsidi bbm untuk biaya operasional. jika subsidi diganti menjadi blt khawatirnya bbm justru naik. dengen begitu, kebijakan ini bukan malah mengurangi beban tapi justru menambah beban dan bisa saja berdampak pada harga sembako, ”tandasnya.
rini berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema yang lebih adil dan transparan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan daya beli mereka. 
"ya setidaknya pemerintah melakukan sosialisasi yang baik mengenai kebijakan ini, agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme pengalihan subsidi dengan jelas, " harap dia. 
baca juga:jelang puncak musim hujan : sumsel siap-siap banjir ! 
baca juga:ini arahan lengkap presiden prabowo : untuk kabinet merah putih !
sebelumnya,kritik muncul, terutama dari ketua asosiasi kader sosio-ekonomi strategis (akses), suroto, yang menekankan bahwa pengalihan ini berpotensi menyengsarakan kelas menengah.
kelas menengah yang selama ini diuntungkan oleh subsidi bbm berisiko mengalami penurunan daya beli dan konsumsi, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian, karena mereka merupakan motor konsumsi rumah tangga.
suroto juga mengingatkan bahwa subsidi memiliki peran penting dalam mengoreksi kegagalan pasar dan jika dihilangkan, negara akan melalaikan tanggung jawab konstitusionalnya.
ia memperingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan bukan hanya untuk mendanai proyek-proyek besar yang tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan