Subsidi BBM Digantikan BLT : Khawatir tak Tepat Sasaran !
Pelayanan pengisi BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-Foto : ANTARA -
“Jika BLT dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan, saya setuju. Namun, harus ada transparansi agar bantuan ini tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Sebab lanjut Aan, sebelum kebijakan pengganti subsidi ke BLT diterapkan maka harus betul-betul dikaji ulang.
BACA JUGA:Prakirakan Cuaca BMKG 25 Oktober 2024 : Mayoritas Wilayah di Indonesia Berawan !
BACA JUGA:Siap Siaga Banjir : Pj Gubernur Sumsel Pimpin Simulasi Memukau di Sumsel !
"Jangan sampai niatnya untuk membantu masyrakat namun pada prakteknya justru menyusahkan masyarakat, " ucapnya, penuh tanya.
Rini, salah seorang pelaku usaha kecil justru mengungkapkan keprihatinan.
“Saya sendiri sangat bergantung pada subsidi BBM untuk biaya operasional. Jika subsidi diganti menjadi BLT khawatirnya BBM justru naik. Dengen begitu, kebijakan ini bukan malah mengurangi beban tapi justru menambah beban dan bisa saja berdampak pada harga sembako, ”tandasnya.
Rini berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema yang lebih adil dan transparan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan daya beli mereka.
"Ya setidaknya pemerintah melakukan sosialisasi yang baik mengenai kebijakan ini, agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme pengalihan subsidi dengan jelas, " harap dia.
BACA JUGA:Jelang Puncak Musim Hujan : Sumsel Siap-siap Banjir !
BACA JUGA:Ini Arahan Lengkap Presiden Prabowo : Untuk Kabinet Merah Putih !
Sebelumnya,kritik muncul, terutama dari Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, yang menekankan bahwa pengalihan ini berpotensi menyengsarakan kelas menengah.
Kelas menengah yang selama ini diuntungkan oleh subsidi BBM berisiko mengalami penurunan daya beli dan konsumsi, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian, karena mereka merupakan motor konsumsi rumah tangga.
Suroto juga mengingatkan bahwa subsidi memiliki peran penting dalam mengoreksi kegagalan pasar dan jika dihilangkan, negara akan melalaikan tanggung jawab konstitusionalnya.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan bukan hanya untuk mendanai proyek-proyek besar yang tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
- Tag
- Share
-
-
