Ingatkan Ketua RT dan RW Tidak Berpolitik : Elman Sebut Digaji Negara !

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Kamis , 24 Oct 2024 - 20:51

Pj. Walikota Prabumulih, H. Elman, ST, MT--

Pernyataan ini sejalan dengan aturan yang juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk lurah dan camat, yang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

Masih kata Penjabat Walikota, pihaknya berharap agar semua RT dan RW dapat bekerja sebaik mungkin untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di wilayah masing-masing.

"Kami berharap RT dan RW bekerja sebaik mungkin, nyamankan warga, nyaman dan amankan daerah masing-masing sehingga kondusif," katanya.

Elman menambahkan pentingnya komunikasi antara RT/RW dan pemerintah daerah.

Jika ada persoalan di tengah masyarakat, mereka diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Kalau ada masalah di daerah masing-masing segera lapor, ada yang sakit lapor sehingga bisa diatasi, itulah tugas RT dan RW," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sanksi bagi RT dan RW yang terlibat dalam politik, H Elman menjelaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada aturannya, undang-undangnya silahkan baca sendiri itu, kami berdasarkan aturan kalaupun ada," tegasnya.

ingatkan ketua rt dan rw tidak berpolitik : elman sebut digaji negara !                            prabumulih, koranpalpos.com - penjabat walikota prabumulih, h elman st mm, mengingatkan kepada seluruh ketua rukun tetangga (rt) dan rukun warga (rw) di kota prabumulih untuk tidak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2024.
imbauan ini disampaikan dalam rangka menjaga netralitas dan stabilitas sosial di masyarakat.
elman menegaskan bahwa sebagai pejabat publik yang digaji oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), ketua rt dan rw harus patuh pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
"karena ketua rt dan rw kan digaji oleh apbn negara, jadi harus patuhi itu," ungkap elman kepada wartawan di kantor pemkot prabumulih, kamis, 24 oktober 2024.
baca juga:study lanjutan: ugm tawarkan program doktor bagi asn pemkab oki!
baca juga:ypn ternyata masih jabatan ketua dprd oku definitif
elman menjelaskan, ketua rukun tetangga dan rukun warga tersebut memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"sebagai ketua rukun tetangga dan rukun warga, rt dan rw wajib menjalankan tupoksinya mengayomi masyarakat di lingkungannya," imbuhnya.
lebih lanjut elman menekankan bahwa, keterlibatan rt dan rw dalam politik dapat merusak harmonisasi di lingkungan masyarakat.
"kalau seorang rt dan rw terlibat dalam politik, bagaimana mau merukunkan warganya jika ada perselisihan soal politik?," tanya elman.
baca juga:pemkab oku anggarkan rp504 juta dana jaminan sosial pekerja sawit
baca juga:waspada ! akun facebook palsu catut nama plt kepala bkpsdm prabumulih
karena itu, elman menegaskan bahwa jika ketua rt dan rw ingin berpolitik, mereka harus siap menerima konsekuensi, yaitu melepaskan jabatannya.
"kalau ingin berpolitik ya terjun ke politik ya begitulah (mundur dari rt/rw)," jelasnya.
pernyataan ini sejalan dengan aturan yang juga berlaku bagi aparatur sipil negara (asn), termasuk lurah dan camat, yang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.
masih kata penjabat walikota, pihaknya berharap agar semua rt dan rw dapat bekerja sebaik mungkin untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di wilayah masing-masing.
baca juga:badai memporakporandakan muara enim : puluhan atap rumah rusak dan ratusan pohon tumbang !
baca juga:kementan ri targetkan cetak 125 ribu hektare sawah baru di oki 
"kami berharap rt dan rw bekerja sebaik mungkin, nyamankan warga, nyaman dan amankan daerah masing-masing sehingga kondusif," katanya.
elman menambahkan pentingnya komunikasi antara rt/rw dan pemerintah daerah.
jika ada persoalan di tengah masyarakat, mereka diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
"kalau ada masalah di daerah masing-masing segera lapor, ada yang sakit lapor sehingga bisa diatasi, itulah tugas rt dan rw," ujarnya.
ketika ditanya mengenai sanksi bagi rt dan rw yang terlibat dalam politik, h elman menjelaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"ada aturannya, undang-undangnya silahkan baca sendiri itu, kami berdasarkan aturan kalaupun ada," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan