KPU Banyuasin Gelar Bimtek Tata Kelola dan Pengelolaan Anggaran Logistik Pemilihan Serentak 2024
Peserta bimtek KPU Banyuasin di Novotel Palembang-Foto : Roni-
Menurut Aang Midarta, perencanaan logistik yang matang serta pelaksanaan yang tepat waktu merupakan syarat utama keberhasilan pemilu.
Selain itu, dia menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan anggaran secara akuntabel untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
BACA JUGA:KPU Banyuasin Ajak Generasi Milenial Jadi Pemilih Cerdas, Gelar Sosialisasi di SMAN 1 Suak Tapeh
BACA JUGA:Ketua KPU Banyuasin Menutup Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilu Serentak 2024
"Kami ingin memastikan seluruh tahapan distribusi logistik dan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pencatatan dan pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," tambahnya.
Tujuan dan Harapan dari Bimtek
Bimtek ini dirancang untuk membekali PPK dan PPS dengan pemahaman mendalam tentang distribusi logistik pemilu, tahapan yang harus ditempuh, serta pengelolaan anggaran yang baik.
Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas.
"Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan anggaran logistik pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan," jelas Aang Midarta.
Persiapan Menuju Pemilihan Serentak 2024
KPU Banyuasin mempersiapkan Pemilihan Serentak 2024 dengan sangat serius, terutama dari segi distribusi logistik dan penggunaan anggaran.
Seluruh jajaran PPK dan PPS diharapkan mampu mengikuti pedoman yang telah disampaikan selama Bimtek, guna memastikan kelancaran proses pemilu di seluruh wilayah Banyuasin.
Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan ketersediaan logistik di setiap TPS, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan aman dan nyaman.
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, KPU Banyuasin optimis bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan berlangsung lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.