Kepala Desa Tanjung Medang Masuk Bui : Korupsi Dana Desa Rp485 Juta Sejak 2015 !

Reporter: Ozi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 15 Oct 2024 - 17:03

Oknum kades Tanjung Medang resmi ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolres Muaraenim, Selasa, 15 Agustus 2024.-Foto : Fahrozie-

Masyarakat diharapkan terus aktif melaporkan jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di wilayah mereka, sehingga tindak pidana korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

kepala desa tanjung medang masuk bui : korupsi dana desa rp485 juta sejak 2015 !                            muaraenim, koranpalpos.com - kasus korupsi dana desa kembali mencuat ke publik.
kali ini, kepala desa (kades) tanjung medang, kecamatan kelekar, kabupaten muara enim, sodikin, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh polres muara enim. 
sodikin diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa selama periode 2015 hingga 2022 dengan total kerugian negara yang mencapai rp485 juta.
kapolres muara enim, akbp jhoni eka putra, sh, sik, msi, dalam konferensi pers di mapolres muara enim pada selasa (15/10) mengungkapkan bahwa sodikin berhasil diamankan setelah dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi dalam kasus ini. 
baca juga:2 remaja di kota prabumulih ditangkap polisi : ini kasusnya !
baca juga:raya azzahra sudah 4 hari tak pulang ke rumah : keluarga berharap segera ditemukan !
"tersangka ditetapkan setelah mangkir dua kali sebagai saksi. sekarang dia sudah resmi menjadi tersangka terkait dugaan korupsi dana desa yang dilakukan sejak tahun 2015," ungkap kapolres, didampingi wakapolres muara enim kompol roy arpian tambunan, sp, sik, dan kasat reskrim akp darmanson, sh, mh.
berdasarkan hasil penyelidikan dan audit keuangan oleh inspektorat kabupaten muara enim, korupsi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun.
sodikin, yang pertama kali menjabat sebagai kades pada 2015, diduga mulai melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat di periode pertama. 
modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah dengan tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.
baca juga:3 pembunuh petani di oku dituntut hukuman mati : ini alasan jpu !
baca juga:polisi periksa 9 saksi : usut kasus terbakarnya speedboat yang tewaskan cagub maluku utara benny laos !
“modusnya, kepala desa tidak melibatkan pelaksana pengelolaan keuangan desa, seperti kasi dan kaur, sekretaris desa (sekdes), maupun bendahara desa,” terang kapolres. 
dalam pengelolaan anggaran desa, terdapat berbagai penyimpangan, di mana sebagian anggaran yang sudah dianggarkan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak direalisasikan sepenuhnya, bahkan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan.
lebih lanjut, kapolres menjelaskan bahwa tersangka juga menyelewengkan anggaran pajak desa.
pajak yang telah dipungut dari masyarakat tidak dibayarkan ke kantor pajak dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. 
baca juga:alami rem blong, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun
baca juga:lansia tenggelam di sungai musi : ditemukan sudah begini !
“anggaran pajak sudah dipungut, tapi tidak disetorkan. malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,” jelas kapolres.
penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh tim audit dari inspektorat muara enim.
berdasarkan hasil audit dengan nomor laporan no. 700/46/inspektorat/pkkn/2024 yang diterbitkan pada 21 mei 2024, ditemukan kerugian negara mencapai rp485.758.618.
dari hasil penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa sebidang tanah kavling di desa tanjung medang yang dibeli oleh tersangka pada tahun 2017 dengan harga rp20 juta. 
baca juga:speedboat terbakar di bobong : 33 orang jadi korban, 6 meninggal dunia termasuk cagub maluku utara ! 
baca juga:polisi bawa 3 terduga jaringan bandar narkoba jambi ke jakarta 
selain itu, tersangka juga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli sepeda motor yamaha nmax seharga rp32 juta pada tahun 2022.
kedua barang tersebut kini sudah disita oleh pihak kepolisian.
kapolres menegaskan, "kami telah menyita sebidang tanah dan satu unit sepeda motor nmax sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka."
atas tindakannya, sodikin dijerat dengan pasal primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. 
dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara, dapat dikenai hukuman pidana penjara serta denda.
selain itu, tersangka juga dikenakan pasal subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang yang sama.
ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada sodikin meliputi pidana penjara selama beberapa tahun dan denda sesuai dengan besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
kapolres menambahkan bahwa pihaknya akan terus memproses kasus ini hingga tuntas, dan menegaskan bahwa tindakan korupsi, terutama yang melibatkan dana desa, merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat. 
"kami akan memastikan semua proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada yang ditutupi," tegasnya.
sodikin, yang kini telah ditahan di mapolres muara enim, menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya.
dalam pengakuannya, sodikin mengungkapkan bahwa dirinya tergiur dengan jumlah uang yang besar dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kebutuhan keluarganya.
“saya menggunakan uang itu untuk keperluan sehari-hari dan membiayai sekolah anak,” ungkap sodikin dengan nada menyesal.
meski demikian, penyesalan tersangka tidak dapat menghapus kerugian yang sudah ditimbulkan bagi desa dan negara.
warga desa tanjung medang sendiri menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kades mereka, mengingat dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi.
kasus korupsi yang melibatkan dana desa ini menjadi salah satu dari banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di indonesia.
dana desa, yang merupakan anggaran dari pemerintah pusat, seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai program sosial lainnya.
namun, penyalahgunaan anggaran sering kali terjadi akibat minimnya pengawasan dan kontrol dari pihak berwenang.
kapolres muara enim juga mengimbau kepada seluruh kepala desa dan aparat desa lainnya untuk mengelola dana desa dengan jujur dan bertanggung jawab. 
“kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa lainnya agar tidak tergiur dengan uang yang bukan haknya. dana desa harus dikelola dengan benar demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
kasus ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut, dan polres muara enim memastikan akan mengungkap seluruh detail penyalahgunaan dana desa tersebut.
masyarakat diharapkan terus aktif melaporkan jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di wilayah mereka, sehingga tindak pidana korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.