OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRS Tahun 2024 : Berikut Daftar Lengkapnya !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 14 Oct 2024 - 08:17

Daftar BPR dan BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Dengan pencabutan izin usaha, seluruh kegiatan perbankan di 15 BPR dan BPRS tersebut dihentikan secara resmi.

OJK dan LPS akan bekerja sama untuk memastikan hak-hak nasabah, khususnya yang memiliki simpanan yang dijamin, dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS akan melakukan verifikasi data nasabah dan menghitung nilai simpanan yang berhak dijamin, kemudian melakukan pembayaran klaim kepada nasabah.

“Nasabah yang simpanannya masih dalam batas yang dijamin oleh LPS, yaitu maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, tidak perlu khawatir. Proses pembayaran akan dilakukan oleh LPS setelah verifikasi selesai,” ujar Dian.

Selain itu, OJK juga mengimbau nasabah yang terpengaruh oleh pencabutan izin ini untuk segera menghubungi kantor cabang BPR atau BPRS terkait atau mengakses layanan nasabah yang disediakan oleh LPS.

Langkah pencabutan izin usaha ini, menurut OJK, merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan mengeliminasi BPR dan BPRS yang bermasalah, OJK berharap dapat meminimalisasi risiko sistemik dan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat terhadap sektor perbankan nasional.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh perbankan di Indonesia, baik bank umum, BPR, maupun BPRS. Ini adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan kita,” kata Dian.

Di masa mendatang, OJK akan terus meningkatkan upaya pengawasan dan mendorong peningkatan tata kelola yang baik di seluruh lembaga perbankan.

OJK juga berencana untuk memperkenalkan sejumlah regulasi baru yang akan memperkuat kontrol terhadap operasional BPR dan BPRS, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang serupa di masa mendatang.

Pencabutan izin usaha 15 BPR dan BPRS selama tahun 2024 ini menjadi langkah tegas OJK dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan nasional.

Dengan tindakan pengawasan yang ketat serta koordinasi dengan LPS, OJK memastikan nasabah tetap terlindungi dan industri perbankan nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

ojk cabut izin 15 bpr dan bprs tahun 2024 : berikut daftar lengkapnya !                            koranpalpos.com - otoritas jasa keuangan (ojk) telah mencabut izin usaha 15 bank perkreditan rakyat (bpr) dan bank perkreditan rakyat syariah (bprs) sepanjang tahun 2024 hingga saat ini.
langkah ini diambil guna memperkuat industri perbankan nasional dan melindungi konsumen dari potensi risiko operasional dan kerugian.
kepala eksekutif pengawas perbankan ojk, dian ediana rae, menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ojk untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan nasional.
baca juga:ojk cabut izin usaha 14 bank di seluruh indonesia : berikut daftar lengkap bank kolaps !
baca juga:ojk blokir 8.271 pinjol ilegal : pentingnya membedakan yang legal dan ilegal !
"sebagai salah satu tindakan pengawasan ojk dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 sampai dengan saat ini telah dilakukan pencabutan izin usaha terhadap 13 bpr dan 2 bprs," kata dian. 
pencabutan izin usaha dilakukan lantaran beberapa bpr dan bprs mengalami masalah serius dalam operasionalnya.
dian menekankan bahwa mayoritas kasus ini terjadi akibat penyimpangan operasional, di mana pemegang saham dan pengurus tidak mampu melakukan langkah penyehatan yang memadai.
baca juga:ojk sebut sebagian besar pelaku pinjol ilegal gunakan server luar negeri !
baca juga: ojk ingatkan influencer kripto harus punya tanggungjawab atas tindakannya di media sosial !
hal ini menyebabkan kondisi keuangan dan operasional bpr atau bprs terus memburuk hingga tidak lagi layak untuk melanjutkan kegiatan perbankan.
“kebanyakan kasus yang kami tangani disebabkan oleh masalah penyimpangan operasional, manajemen yang lemah, serta ketidakmampuan manajemen dalam mengelola risiko yang ada. akibatnya, bank-bank ini tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan menciptakan risiko besar bagi sektor perbankan secara keseluruhan,” jelas dian.
ojk secara aktif memantau dan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh bpr dan bprs di indonesia.
baca juga:waw ! ojk catat kerugian masyarakat akibat pinjol ilegal capai rp139 triliun
baca juga:booming kripto : ojk catat nilai transaksi tembus rp344 triliun di 2024 !
beberapa di antaranya ditempatkan di bawah status pengawasan bank dalam penyehatan (bdp) ketika menunjukkan gejala keuangan yang tidak sehat.
langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari krisis yang lebih serius.
ojk memberikan tenggat waktu kepada bank-bank tersebut untuk memperbaiki kondisi finansial dan operasionalnya.
baca juga:ojk pacu inklusi keuangan melalui program ekosistem keuangan inklusif
baca juga: ojk siapkan rpojk lpbbti : mendorong pendanaan produktif lebih tinggi !
jika setelah batas waktu yang ditetapkan tidak ada perubahan yang signifikan atau bahkan kondisi semakin memburuk, ojk akan mengambil tindakan tegas.
“kami akan menetapkan bank-bank tersebut sebagai bank dalam resolusi jika mereka tidak dapat melakukan langkah penyehatan sesuai dengan instruksi kami,” terang dian.
setelah menetapkan suatu bpr atau bprs sebagai bank dalam resolusi, ojk akan segera berkoordinasi dengan lembaga penjamin simpanan (lps) untuk menangani langkah selanjutnya.
lps memiliki peran penting dalam proses penutupan bank, terutama dalam hal penjaminan simpanan nasabah.
lps akan melakukan langkah-langkah seperti pengawasan terhadap likuidasi aset dan pengembalian simpanan kepada nasabah yang dilindungi oleh ketentuan penjaminan.
jika proses penyehatan bank tidak memungkinkan, lps akan melanjutkan langkah terakhir dengan melakukan pencabutan izin usaha dan likuidasi aset bank.
berikut adalah 15 bpr dan bprs yang izinnya telah dicabut oleh ojk pada tahun 2024:
1. pt bpr nature primadana capital
2. pt bpr sumber artha waru agung
3. pt bpr lubuk raya mandiri
4. pt bpr bank jepara artha
5. pt bpr dananta
6. pt bprs saka dana mulia
7. pt bpr bali artha anugrah
8. pt bpr sembilan mutiara
9. pt bpr aceh utara
10. pt bpr edccash
11. perumda bpr bank purworejo
12. pt bpr bank pasar bhakti
13. pt bpr madani karya mulia
14. pt bprs mojo artho
15. koperasi bpr wijaya kusuma
pencabutan izin usaha ini tidak hanya dilakukan di jakarta, tetapi juga mencakup berbagai wilayah di indonesia, mulai dari pulau sumatera, jawa, hingga bali.
ojk memastikan bahwa seluruh proses pencabutan izin ini telah mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum.
dengan pencabutan izin usaha, seluruh kegiatan perbankan di 15 bpr dan bprs tersebut dihentikan secara resmi.
ojk dan lps akan bekerja sama untuk memastikan hak-hak nasabah, khususnya yang memiliki simpanan yang dijamin, dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
lps akan melakukan verifikasi data nasabah dan menghitung nilai simpanan yang berhak dijamin, kemudian melakukan pembayaran klaim kepada nasabah.
“nasabah yang simpanannya masih dalam batas yang dijamin oleh lps, yaitu maksimal rp2 miliar per nasabah per bank, tidak perlu khawatir. proses pembayaran akan dilakukan oleh lps setelah verifikasi selesai,” ujar dian.
selain itu, ojk juga mengimbau nasabah yang terpengaruh oleh pencabutan izin ini untuk segera menghubungi kantor cabang bpr atau bprs terkait atau mengakses layanan nasabah yang disediakan oleh lps.
langkah pencabutan izin usaha ini, menurut ojk, merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di indonesia.
dengan mengeliminasi bpr dan bprs yang bermasalah, ojk berharap dapat meminimalisasi risiko sistemik dan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat terhadap sektor perbankan nasional.
“kami terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh perbankan di indonesia, baik bank umum, bpr, maupun bprs. ini adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan kita,” kata dian.
di masa mendatang, ojk akan terus meningkatkan upaya pengawasan dan mendorong peningkatan tata kelola yang baik di seluruh lembaga perbankan.
ojk juga berencana untuk memperkenalkan sejumlah regulasi baru yang akan memperkuat kontrol terhadap operasional bpr dan bprs, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang serupa di masa mendatang.
pencabutan izin usaha 15 bpr dan bprs selama tahun 2024 ini menjadi langkah tegas ojk dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan nasional.
dengan tindakan pengawasan yang ketat serta koordinasi dengan lps, ojk memastikan nasabah tetap terlindungi dan industri perbankan nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 14 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan