Bawaslu Sumatera Selatan Perketat Pengawasan Kampanye di Media Sosial

Salah satu aturan penting adalah larangan penyebaran informasi yang bersifat hoaks, fitnah, atau yang mengandung unsur provokasi dan ujaran kebencian.

Bawaslu menekankan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Massuryati menegaskan bahwa pelanggaran kampanye di media sosial tidak akan ditoleransi.

Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan hingga tindakan hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Oleh karena itu, ia mengimbau para tim sukses paslon untuk berhati-hati dan memastikan kampanye yang dilakukan tidak melanggar aturan.

“Kami mengimbau agar tim paslon mematuhi semua aturan kampanye, terutama di media sosial. Pelanggaran tidak akan kami toleransi, dan sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Massuryati.

Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial dalam kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Sumsel berharap teknologi ini dapat dimanfaatkan secara positif oleh semua pihak yang terlibat.

Massuryati menyatakan bahwa media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya.

“Kami berharap teknologi yang berkembang pesat ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang sehat dan menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat,” kata Massuryati.

Dengan semakin canggihnya teknologi dan media sosial, Bawaslu Sumsel berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kampanye di Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai proses demokrasi.

Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui pengawasan ketat oleh Bawaslu, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Bawaslu berharap dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kampanye Pilkada 2024 dapat berlangsung secara sehat, adil, dan sesuai regulasi yang ditetapkan.