Bawaslu Sumatera Selatan Perketat Pengawasan Kampanye di Media Sosial

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 13 Oct 2024 - 20:48

Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Massuryati. -Foto : Popa -

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat pula risiko yang tidak bisa diabaikan, termasuk penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan penyebaran ujaran kebencian.

Pengawasan kampanye di media sosial bukanlah tugas yang mudah.

Tantangan utama adalah luasnya cakupan platform yang digunakan oleh tim kampanye paslon, serta kemudahan bagi siapa saja untuk membuat akun anonim yang sulit dilacak.

Selain itu, penyebaran informasi di media sosial berlangsung sangat cepat, sehingga menambah tingkat kerumitan dalam pengawasan.

Menurut Massuryati, meskipun pengawasan kampanye di media sosial menghadirkan tantangan tersendiri, Bawaslu Sumsel tidak akan lengah. P

ihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk memantau konten kampanye yang disebarkan melalui platform digital.

Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan platform medsos dan instansi terkait untuk memastikan bahwa aturan kampanye dipatuhi.

“Dengan berkembangnya teknologi, potensi penyalahgunaan media sosial dalam kampanye sangat besar. Kami telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kerja sama dengan platform medsos dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan lebih intensif,” lanjut Massuryati.

Bawaslu Sumsel juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi kampanye di media sosial.

Masyarakat diimbau untuk berperan aktif melaporkan akun-akun yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau ujaran kebencian.

Massuryati menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye di media sosial. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu berharap dapat lebih cepat menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran yang terjadi.

“Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses kampanye. Kami sangat mengapresiasi apabila masyarakat melaporkan akun-akun yang melanggar aturan kampanye di media sosial. Laporan ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Kampanye di media sosial diatur oleh sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

bawaslu sumatera selatan perketat pengawasan kampanye di media sosial                              palembang, koranpalpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumatera selatan semakin memperketat pengawasan kampanye pilkada 2024, terutama di ranah media sosial (medsos). 
dengan semakin tingginya penggunaan platform media sosial dan perkembangan teknologi yang pesat, bawaslu memandang pentingnya pengawasan ketat guna memastikan semua pihak mematuhi regulasi kampanye yang telah ditetapkan.
anggota bawaslu sumsel divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas, massuryati, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran kampanye yang signifikan di media sosial. 
namun, bawaslu tetap waspada mengingat potensi pelanggaran di media sosial semakin besar, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
baca juga:konsolidasi tim pemenangan : muri optimis raup 60 persen suara
baca juga:ratusan tim berlaga di turnamen mobile legends bertaji
“kami belum menemukan pelanggaran signifikan di media sosial sejauh ini, tetapi kami akan memperketat pengawasan. hal ini penting mengingat potensi kerawanan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial,” ujar massuryati di palembang, minggu, 13 oktober 2024.
massuryati menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini menjadikan media sosial sebagai salah satu alat penting dalam kegiatan kampanye politik. 
media sosial, kata dia, memiliki potensi dampak yang besar, baik dalam hal positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan.
“media sosial ini adalah alat yang sangat berpengaruh. efeknya bisa positif atau negatif, tergantung bagaimana teknologi ini dimanfaatkan. oleh karena itu, kami mengimbau kepada tim sukses pasangan calon (paslon) untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial dan selalu mematuhi aturan kampanye yang berlaku,” jelasnya.
baca juga:perolehan kursi perempuan di dpr tertinggi dalam sejarah
baca juga:kpu sumsel siapkan logistik pilkada : distribusi dimulai awal november 2024 !
di era digital, kampanye melalui media sosial menjadi tren yang sulit dihindari.
banyak pasangan calon memanfaatkan platform seperti facebook, instagram, twitter, dan tiktok untuk menjangkau pemilih, terutama kelompok usia muda yang lebih akrab dengan media digital. 
namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat pula risiko yang tidak bisa diabaikan, termasuk penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan penyebaran ujaran kebencian.
pengawasan kampanye di media sosial bukanlah tugas yang mudah.
baca juga:gerindra : kementerian kabinet prabowo berjumlah 44-46 !
baca juga:penyampaian visi misi panca-ardani di hotel mewah palembang : dijaga ketat 50 personsel kepolisian !
tantangan utama adalah luasnya cakupan platform yang digunakan oleh tim kampanye paslon, serta kemudahan bagi siapa saja untuk membuat akun anonim yang sulit dilacak. 
selain itu, penyebaran informasi di media sosial berlangsung sangat cepat, sehingga menambah tingkat kerumitan dalam pengawasan.
menurut massuryati, meskipun pengawasan kampanye di media sosial menghadirkan tantangan tersendiri, bawaslu sumsel tidak akan lengah. p
ihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk memantau konten kampanye yang disebarkan melalui platform digital. 
selain itu, bawaslu juga bekerja sama dengan platform medsos dan instansi terkait untuk memastikan bahwa aturan kampanye dipatuhi.
“dengan berkembangnya teknologi, potensi penyalahgunaan media sosial dalam kampanye sangat besar. kami telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kerja sama dengan platform medsos dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan lebih intensif,” lanjut massuryati.
bawaslu sumsel juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi kampanye di media sosial.
masyarakat diimbau untuk berperan aktif melaporkan akun-akun yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau ujaran kebencian.
massuryati menekankan pentingnya kolaborasi antara bawaslu dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye di media sosial. dengan melibatkan masyarakat, bawaslu berharap dapat lebih cepat menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran yang terjadi.
“masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses kampanye. kami sangat mengapresiasi apabila masyarakat melaporkan akun-akun yang melanggar aturan kampanye di media sosial. laporan ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
kampanye di media sosial diatur oleh sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) dan bawaslu.
salah satu aturan penting adalah larangan penyebaran informasi yang bersifat hoaks, fitnah, atau yang mengandung unsur provokasi dan ujaran kebencian.
bawaslu menekankan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
massuryati menegaskan bahwa pelanggaran kampanye di media sosial tidak akan ditoleransi.
sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan hingga tindakan hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. 
oleh karena itu, ia mengimbau para tim sukses paslon untuk berhati-hati dan memastikan kampanye yang dilakukan tidak melanggar aturan.
“kami mengimbau agar tim paslon mematuhi semua aturan kampanye, terutama di media sosial. pelanggaran tidak akan kami toleransi, dan sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas massuryati.
seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial dalam kampanye pilkada 2024, bawaslu sumsel berharap teknologi ini dapat dimanfaatkan secara positif oleh semua pihak yang terlibat.
massuryati menyatakan bahwa media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya.
“kami berharap teknologi yang berkembang pesat ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pilkada. media sosial seharusnya menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang sehat dan menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat,” kata massuryati.
dengan semakin canggihnya teknologi dan media sosial, bawaslu sumsel berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kampanye di pilkada 2024 berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai proses demokrasi.
upaya ini tidak hanya dilakukan melalui pengawasan ketat oleh bawaslu, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
bawaslu berharap dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kampanye pilkada 2024 dapat berlangsung secara sehat, adil, dan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan