Aksi Damai Warga Kedondong Raye Banyuasin : Tuntut Siring di Proyek Trotoar Pangkalan Balai !

PANGKALANBALAI, KORANPALPOS.COM - Warga Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan BANYUASIN III, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan pembangunan trotoar di ibu kota Pangkalan Balai yang dianggap tidak sesuai standar dan membahayakan lingkungan sekitar. Keluhan ini muncul dari warga RT 14, 15, 22, 24, dan 25 yang merasa dirugikan oleh proyek trotoar tanpa siring yang dapat menyebabkan banjir di kawasan permukiman mereka.

Pada Rabu (9/10), kelompok warga tersebut menggelar aksi damai dengan melakukan long march dari Simpang KH. Hamid Mashri hingga Simpang KH. Sulaiman. Aksi ini merupakan bentuk protes langsung terhadap pemerintah dan pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Tokoh masyarakat setempat, Diana Kusmila, menegaskan bahwa aksi ini adalah protes spontan yang didasari oleh keresahan warga mengenai potensi banjir saat musim hujan tiba.

 Menurut Diana Kusmila, salah satu masalah utama dari pembangunan trotoar ini adalah tidak adanya siring atau saluran air di beberapa titik strategis di sepanjang Jalan Lintas Timur (Jalintim), Palembang-Betung. Padahal sebelumnya, kawasan tersebut sudah dilengkapi siring untuk menyalurkan air hujan. Namun, dalam proyek baru ini, siring dihilangkan, terutama di area persimpangan dan perempatan yang merupakan wilayah rentan genangan air.

“Kami khawatir saat hujan turun, air akan menggenangi halaman rumah kami karena tidak ada saluran pembuangan air,” ungkap Diana. Ia juga menambahkan bahwa tanpa siring, air hujan akan terus mengalir ke permukiman warga, dan bisa menyebabkan banjir lokal setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Hadiri Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Definitif Tahun 2024-2029

BACA JUGA:Aksi Damai Warga Kedondong Raye Banyuasin : Tuntut Siring di Proyek Trotoar Pangkalan Balai !

Warga menilai proyek pembangunan trotoar yang dikerjakan oleh PT Samudra Perkasa Konstruksi terkesan tergesa-gesa dan tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD setempat. Menurut mereka, proses pengerjaan proyek ini seolah-olah dipaksakan untuk segera selesai tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi warga sekitar.

Keluhan serupa disampaikan oleh Ikbal, Ketua RW 08 Kelurahan Kedondong Raye, yang mewakili lima Ketua RT. Ia menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga yang merasakan langsung dampak dari proyek tersebut. Setiap kali hujan deras turun, rumah warga di sekitarnya selalu terancam oleh genangan air karena tidak ada sistem drainase yang memadai. Ikbal meminta agar pihak yang bertanggung jawab segera membangun siring untuk mencegah banjir di area tersebut.

"Kami meminta agar siring segera dibangun untuk mencegah banjir di kawasan ini," tegasnya. Ikbal juga menjelaskan bahwa warga bukan menolak pembangunan trotoar, melainkan ingin agar proyek ini dilaksanakan dengan perencanaan yang lebih matang dan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat.

 Merespons keluhan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin, Apriansyah, melalui Andre selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan survei di lapangan untuk mencari solusi. Namun, Andre mengungkapkan bahwa pembangunan siring tidak bisa dilakukan di beberapa area tertentu karena lahan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan siring berbenturan dengan properti milik Pertamina Gas (Pertagas) dan Pertamina.

BACA JUGA:KAI Ingatkan Masyarakat Tidak Beraktivitas di Jalur Kereta

BACA JUGA:MenPAN RB Luncurkan MPP Digital Muara Enim : Siap Dorong Digitalisasi Layanan Publik !

"Setelah survei dilakukan, kami mendapatkan hasil bahwa pembangunan siring di wilayah tersebut tidak diizinkan karena lahannya masuk dalam area milik Pertagas dan Pertamina," jelas Andre. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi keterbatasan lahan membuat pembangunan saluran air tidak memungkinkan di beberapa titik.

 Meskipun demikian, warga masih berharap pemerintah dapat memberikan solusi alternatif untuk mencegah banjir di kawasan mereka. Diana Kusmila menyatakan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan tanpa adanya saluran air yang memadai, warga akan terus mengalami kerugian setiap kali hujan lebat turun. Genangan air yang terjadi bisa merusak properti warga, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang tergenang, seperti demam berdarah dan infeksi kulit.