Terbukti tak Netral : Sanksi Berat Menanti ASN !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 09 Oct 2024 - 20:45

Sejumlah aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).-Foto : ANTARA -

terbukti tak netral : sanksi berat menanti asn !                            palembang, koranpalpos.com – jelang pelaksanaan hari pencoblosan pilkada 27 november 2024 mendatang, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus gencar mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (asn) selaku abdi masyarakat dalam semua tingkatan.
ketegasan ini juga selalu didengungkan penjabat gubernur sumatera selatan (sumsel), elen setiadi.
dimana pj gubernur, elen setiadi kembali mewarning para aparatur sipil negara (asn) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada 2024.
"jika terdapat oknum asn dari pemda yang tidak netral, kami sudah menegaskan bahwa setiap pemda harus tetap menjaga netralitas. oknum yang melanggar ketentuan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, baik oleh bawaslu maupun instansi terkait lainnya," kata elen di palembang, selasa (8/10).
baca juga:target rth 30 persen : pemkot palembang harus libatkan warga dalam perencanaan ! 
baca juga:kabar gembira : usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim disetujui menkeu !
ia menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu hasil pengkajian dan pemeriksaan dari bawaslu terkait dengan netralitas asn.
jika diperlukan, tindak lanjut bisa dilakukan oleh pemprov atau langsung di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan permasalahan masing-masing.
"jika terbukti, kasus tersebut dapat ditangani langsung di tingkat kabupaten/kota masing-masing," jelasnya.
terkait dengan sanksi, katanya, jika pelanggaran tergolong berat, sanksinya juga akan berat, sebab dalam undang-undang telah diatur bahwa untuk pelanggaran berat bisa dikenakan sanksi berupa pemberhentian atau peringatan, tergantung pada tingkat kesalahan.
baca juga:begini kiat membatasi diri dalam mengikuti tren hiburan
baca juga:pemprov sumsel siapkan 5.953 formasi pppk/2024 : ini harapan peserta tes !
"kami selalu mengingatkan pentingnya netralitas. sesuai dengan ketentuan undang-undang, netralitas asn harus dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat. dalam beberapa kasus yang masuk ke ranah hukum, seperti kejaksaan dan pengadilan, prosesnya juga harus diikuti," ujarnya.
menurutnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bukanlah yang pertama."saya percaya semua asn dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya," kata elen
terkait peringatan pj gubernur sumsep ini, soal pentingnya netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam pelaksanaan pilkada 2024, sejumlah asn di sumsel memberikan tanggapan positif.
mereka menyatakan memahami pentingnya menjaga netralitas sebagai bagian dari profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
baca juga:h-10 seleksi skd cpns 2024 : jangan sampai tak boleh masuk karena hal ini !
baca juga:ruang udara di kepulauan riau kini sepenuhnya dikendalikan indonesia : bukan singapura lagi !
"saya setuju dengan sikap tegas pak pj gubernur. netralitas asn adalah kunci untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis," ungkap salah seorang asn di palembang, yang enggan disebutkan namanya, rabu (9/10).
ed, asn lainnya di kota palembang menambahkan, dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap netral dan tidak terpengaruh oleh politik praktis apapun.
"ya nggak usah ikut-ikutanlahlah. yang jelas saat hari h, gunakan hak pilih setelah istirahat di rumah," ujarnya.
selain itu, sejumlah warga sumsel juga  berharap tindakan tegas ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif selama masa pemilihan.
"kami ingin pemilihan kepala daerah berjalan lancar dan adil. asn harus jadi contoh yang baik," kata seorang warga, rizal, warga musi banyuasin yang mengaku,aktif mengikuti perkembangan politik daerah
anita, warga oki berharap adanya sanksi tegas bagi asn yang melanggar.
"jika ada pelanggaran, semoga tindakan tegas diambil. ini demi kepercayaan publik terhadap pemerintah," tandasnya.
sementara itu, ketua bawaslu sumsel kurniawan mengatakan asn sudah dilarang untuk berpartisipasi aktif atau terlibat dalam kampanye politik.
"hingga kini, kami telah menerima beberapa laporan mengenai pelanggaran yang melibatkan asn dari sejumlah pemda. laporan-laporan tersebut telah disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota kepada bawaslu sumsel," katanya
ia menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari lima pemda, yakni asn di pemkot lubuklinggau, palembang, pemkab musi rawas, oku, dan pemprov sumsel.
saat ini, laporan-laporan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh bawaslu sumsel.
"sampai saat ini, kami baru menerima laporan dari lima pemda tersebut dan belum mendapatkan informasi tambahan terkait pelanggaran di daerah lain," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan